PRESIDENTIAL

SBY Agar “Tiru” Pemimpin China Berantas Korupsi

2009-09-24T16:28:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-MEDAN - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan dapat “meniru” pemimpin China yang menyiapkan peti mati bagi pejabat dan jajaran kabinetnya yang melakukan korupsi.“Itu perlu ditegaskan SBY agar Indonesia memeberantas korupsi benar-benar dimulai dari atas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Konstitusi, Hukum dan HAM (Puskohham) Sumut, Ansari Yamamah, MA di Medan, Kamis [24/09] .

Itu disampaikan Ansari Yamamah terkait akan diumumkannya calon-calon menteri yang akan mengisi jajaran kabinet dalam pemerintahan SBY yang kedua.

Menurut dia, SBY memiliki citra yang bersih dan memiliki komitmen memberantas korupsi dalam periode pemerintahannya yang pertama.

Untuk itu, dibutuhkan sosok yang juga memiliki citra bersih untuk membantu pemerintahan SBY pada periode kedua agar citra pembina Partai Demokrat itu tidak ikut tercemar.

Namun saat ini, kata Ansari, sangat sulit mencari calon pejabat yang tidak pernah melakukan korupsi, atau setidaknya terlibat dalam praktik merugikan keuangan negara tersebut. “Bahasa kasarnya, masih banyak yang menggunting dalam lipatan,” katanya.

Kondisi itu, kata dia, menyebabkan SBY diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam mencari sosok yang benar-benar bersih dari korupsi untuk mengisi kabinetnya.

Karena itu, SBY perlu “mewanti-wanti” calon-calon menterinya agar tidak melakukan korupsi dengan ancaman sanksi maksimal seperti hukuman mati sebagaimana yang dilakukan pemimpin China.

Upaya itu diperkirakan tidak akan sulit karena selain mendapatkan mandat rakyat, SBY juga memiliki dukungan dari parlemen selaku pemenang Pemilu 2009 yang mempunyai dukungan koalisi.

Penegasan tentang akan diberinya hukuman mati itu akan menunjukkan besarnya komitmen SBY dalam menciptakan pemerintahan yang bersih demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Penegasan itu tidak akan menimbulkan kesan diabaikannya HAM.Malah, kata dia, SBY akan semakin mendapatkan dukungan rakyat yang memang sudah sejak lama ingin melihat bukti konkrit penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi. “Dengan ketegasan itu, diharapkan Indonesia bisa maju sebagaimana China,” katanya.

Sebelumnya, Presiden China Hu Jin Tao bertekad memberantas korupsi di negaranya dengan mengumumkan akan mempersiapkan 1.000 peti mati untuk pelaku pencurian uang negara tersebut.

Hu Jintao membuktikan tekadnya itu sebagai berhasil tiga pilar kekuasaan di China yakni sebagai presiden, Ketua Partai Komunis China (PKC) dan Ketua Komisi Militer Pusat (KMP).

Dalam buku “The China Business Handbook” dilaporkan, sepanjang tahun 2003 tidak kurang 14.300 kasus yang diungkap dan dibawa ke pengadilan yang sebagiannya divonis hukuman mati.

Pemerintah China juga mengeluarkan aturan yang mengharuskan pejabat yang hendak bepergian ke luar negeri melapor kepada atasannya terutama akan membawa uang dalam jumlah besar.

Kebijakan itu menjadi China mengalami kemajuan dan perkembangan ekonomi yang pesat serta diperkirakan akan menjadi negara adidaya di dunia internasional. (sihc/sbsc)
***

SBY Harus Berani Evaluasi Proses Hukum Chandra dan Bibit

2009-09-24T16:20:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden SBY harus berani mengevaluasi proses hukum yang dilakukan polisi terhadap 2 pimpinan KPK, yakni Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto yang kini berstatus tersangka. Karena proses hukum ini patut dicurigai memiliki kelemahan-kelemahan mendasar.

"Kita tidak boleh membiarkan kriminalisasi terhadap 2 pimpinan KPK oleh polisi. Kalau memang tidak ditemukan ada suap dalam dugaan penyimpangan pencekalan Anggoro dan Joker (Djoko Tjandra), mestinya kasusnya di SP3-kan karena itu wilayah maladministrasi bukan pidana," ujar Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki, di Jakarta, Kamis (24/9).

Setelah 2 pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah ditetapkan Polri sebagai sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang pencekalan Anggoro Widjaja dan pencabutan cekal Djoko S Tjandra, Presiden telah keluarkan Perppu Pelaksana Tugas KPK.

Untuk melengkapi Perppu Plt KPK, dibentuklah Tim Lima untuk menyaring dan merekomendasikan sejumlah nama kepada Presiden untuk duduk sebagai pejabat sementara KPK. Mereka terdiri dari Adnan Buyung Nasution, Widodo AS, Andi Mattalata, Todung Mulya Lubis dan Taufiqurohman Ruki.(sihc/skoc) ***

Presiden Akui Kinerja KPK Terganggu

2009-09-24T16:10:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana tertuang dalam penjelasan Perppu No 4/2009 menyebutkan karena pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilakukan melalui seleksi dan penilaian DPR yang membutuhkan waktu cukup lama. Sementara saat ini terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK, maka kinerja KPK telah terganggu.

Gangguan ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu jika hal ini tidak segera dilakukan tindakan yang cepat untuk mengisi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK pada gilirannya dinilai akan berdampak menurunkan kapasitas Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam pemberantasan korupsi yang sesuai dengan semangat dan tuntutan reformasi serta memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang maka Presiden sesuai dengan kewenangannya yakni pasal 22 UUD 1945 perlu menerbitkan Perppu No 4/2009. Demikian penjelasan di dalam Perppu tersebut yang diterima Kompas di Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (24/9) siang.

Pernyataan bahwa keanggotaan pimpinan KPK saat ini telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana koruspi tertuang dalam penjelasan umum penjelasan Perppu tersebut.

Sementara, menurut penjelasan pasal 33A ayat 1 kekosongan keanggotaan pimpinan KPK dapat bersifat sementara atau bersifat tetap. Disebutkan sementara karena keanggotaan pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana kejahatan sedangkan kekosongan tetap jika pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan karena meninggal dunia atau menjadi terdakwa atau berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 3 bulan, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi berdasarkan UU KPK. (sihc/skoc)
***

Presiden Harus OK Siapa Pun Pilihan Tim Lima

2009-09-24T16:05:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tim Penyaring Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Tim Lima dibentuk sebagai tindak lanjut dikeluarkannya Perppu No 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU KPK oleh Presiden.

Sesuai namanya, tim ini memilih Plt pengganti Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto yang dinonaktifkan. Dua nama terakhir, dugaan pelanggarannya masih diperdebatkan.

Anggota Tim Lima Adnan Buyung Nasution mengatakan, Perppu mengharuskan mereka merekomendasikan tiga nama untuk mengisi kekosongan pimpinan di KPK ke Presiden secara langsung. Cukup tiga, tak lebih dan tak kurang.

"Kenyataannya bahwa presiden menyerahkan kepada tim ini menunjukkan kepercayaan presiden pada tim ini. Apa pun yang kita pilih, itulah yang dipilih presiden. Kalaupun ternyata dia memilih di luar ini, dia enggak percaya kita dong. Buat apa ada Tim Lima? Presiden tidak ada pilihan menerima ini," tutur Buyung seusai mengikuti rapat perdana di Kantor Menko Polhukam, Kamis (24/9).

Dalam seminggu ini, ungkap Buyung, tim akan mengerahkan pikiran dan tenaga untuk melakukan seleksi berdasarkan kriteria dasar yang sudah disepakati dalam rapat perdana sebelumnya. Buyung juga mengatakan terbuka terhadap semua masukan, termasuk publik dan kalangan aktivis. Jika sudah ada tiga nama, tim akan segera membawanya ke Presiden tanpa perlu membawa ke DPR.

Sementara itu, anggota tim lainnya, advokat Todung Mulya Lubis, mengatakan bahwa tim hanya diminta untuk merekomendasikan tiga nama untuk mengisi tiga posisi yang kosong. Todung tak menyimpulkan secara eksplisit apakah Presiden berhak menolak nantinya.

"Kita kan tidak diminta untuk mengajukan enam nama, sembilan nama. Kita diminta untuk mengajukan tiga nama. Jadi Keppres itu jangan diinterpretasikan macam-macam," tutur Todung. (sihc/skoc)
***

Presiden SBY Tiba Di Pittsburgh

2009-09-24T14:26:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-PITTSBURGH - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Selasa malam tiba di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat, untuk bergabung dengan para pemimpin negara kelompok 20 (G-20) membahas langkah-langkah penangangan krisis ekonomi dan keuangan dunia pada 24-25 September.

Pesawat kepresidenan milik Garuda Indonesia berjenis A 330-300 yang membawa Presiden, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan rombongan dari Jakarta, mendarat di Bandara Internasional Pittsburgh pada sekitar pukul 22.05 (Kamis, 24/9, pukul 09.05 WIB).

Presiden, Ani Yudhoyono dan rombongan –antara lain Plt Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat– di dandara disambut oleh Duta Besar RI untuk AS Sudjadnan Parnohadiningrat, Konsul Jenderal RI untuk New York Trie Edi Mulyani serta seorang pejabat protokol pemerintahan AS.

Dari bandara, rombongan langsung dibawa ke Hotel Westin, Pittsburgh, tempat Presiden dan sebagian rombongan akan menginap selama berlangsungnya Konferensi Tingkat Tinggi G-20.

KTT yang mewakili sekitar 85 persen kekuatan ekonomi dunia itu akan dibuka oleh Presiden AS Barack Obama pada Kamis (24/9) petang.

Para pemimpin dunia dari 19 negara ekonomi terbesar dan Uni Eropa yang hadir pada KTT Pittburgh ini akan meninjau kemajuan yang dicapai setelah KTT G-20 sebelumnya, yaitu yang telah dilangsungkan di Washington pada November 2008 dan di London (April 2009).

Pada KTT di Pittsburgh, mereka juga akan membahas langkah-langkah berikutnya untuk menangani krisis keuangan dan ekonomi global.

Seperti yang disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal sebelum rombongan Presiden bertolak dari Jakarta menuju Pittsburgh, Presiden akan memanfaatkan kesempatan berlangsungnya KTT Pittsburgh untuk menyampaikan keinginan Indonesia agar Kelompok G-20 menjadi lembaga permanen.

Selain itu, Yudhoyono juga akan berbicara tentang masalah lingkungan hidup.

Tema itu disampaikan Presiden berkaitan dengan akan berlangsungnya pertemuan soal perubahan iklim di Kopenhagen, Denmark, Desember.

Pertemuan Kopenhagen itu diharapkan Yudhoyono dan sejumlah tokoh dunia lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, dapat menghasilkan kesepakatan soal langkah-langkah yang akan diterapkan mulai tahun 2012, yaitu pasca-berakhirnya Protokol Kyoto.

Selain oleh Kelompok 20, KTT Pittsburgh juga akan dihadiri oleh kepala badan-badan keuangan dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Negara-negara Kelompok 20 yang dibentuk pada tahun 1999 disebut-sebut mewakili dua pertiga populasi dunia, 90 prosen produk nasional bruto global dan hampir 80 prosen dari total perdagangan dunia. (sihc/sbsc) ***

Pengamat: Seharusnya Presiden Cukup Keluarkan Keppres

2009-09-24T14:25:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-SEMARANG - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya cukup mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tanpa perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pelaksana tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Langkah yang paling pragmatis adalah mengeluarkan Keppres dan tidak perlu menggeluarkan Perppu yang memiliki risiko politik yang tinggi," kata pengamat hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta Isharyanto, di Semarang, Kamis.

Isharyanto menjelaskan, sebenarnya dasar hukum Presiden menggeluarkan Keppres sudah sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan negara (UUD 1945 sebelum perubahan).

Menurutnya, Presiden tidak perlu bersinggungan dengan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK karena harus berhadapan dengan DPR yakni dengan mengeluarkan Perppu.

Apalagi, dalam UU tersebut sistem di KPK sudah jalan karena tidak ditentukan jumlah minimum dan maksimum harus diikuti oleh berapa orang pimpinan KPK dalam mengambil keputusan.

Jika dilihat dari sisi positifnya, dikeluarkannya Perppu tersebut ada upaya pencitraan dari pemerintah untuk pemberantasan korupsi salah satunya dengan menata KPK.

"Upaya menampilkan citra tersebut bagus, akan tetapi berisiko," katanya.

Ia menjelaskan, ada pendapat yang menyatakan kalau Plt pimpinan KPK diisi dengan inisiatif Presiden dikhawatirkan kekuasaan eksekutif akan mempengaruhi KPK.

Oleh karena itu, solusi yang dapat ditempuh dengan keluarnya Perppu Plt Pimpinan KPK tersebut adalah dengan tetap mencantumkan limitasi atau batas waktu tiga atau empat bulan berlakunya Perppu, karena kalau tidak akan melampaui kewenangan DPR.

Terkait waktu kapan DPR harus menyetujui atau tidak Perppu Plt Pimpinan KPK tersebut diatur dalam Paasal 22 UUD 1945 yang menyebutkan persetujuan DPR terhadap Perppu adalah pada masa persidangan berikutnya. Jika melihat masa bakti DPR yang berakhir 1 Oktober, tentu yang melakukan persidangan adalah DPR periode yang akan datang. Mereka akan bekerja setelah ada tata tertib dewan sehingga mereka bisa bekerja.

"Sebaiknya DPR bisa menunjukkan sikap kenegarawanannya bahwa mereka juga memiliki komitmen memberatas korupsi. Kalau DPR menerima maka juga akan mempermudah keluarnya Keppres," demikian Isharyanto.(sihc/saci)
***

Rombongan Presiden SBY Disertai Dinas Rahasia AS?

2009-09-23T18:55:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Kunjungan kerja Presiden bersama Ibu Negara Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (23/9) hingga Kamis (1/10) mendatang ke Pittsburgh, AS menghadiri KTT G-20 disebut-sebut akan disertai sejumlah anggota US Secret Service.

Dinas rahasia Amerika Serikat (AS) yang dinamakan US Secret Service itu, akan mengawal Presiden Yudhoyono sejak Presiden Yudhoyono transit di Seattle, Pittsburgh hingga Boston, AS.

Dari informasi yang diterima Kompas di lingkungan Istana Kepresidenan, Rabu (23/9), setidaknya terdaftar lima orang agen Dinas rahasia AS yang akan mengikuti pesawat Kepresidenan Airbus 330-300 sejak transit di Seattle, AS. Tiga orang yang tercatat ikut dalam rombongan Presiden Yudhoyono sejak transit di antaranya, Komandan Kelompok (detail leaders) M Baucum serta dua agen khusus (special agent) E Stagner dan D Moon.

Dinas Rahasia AS yang dibentuk sejak tahun 1856 atau lebih dari 140 tahun itu, memang tercatat sebagai pasukan elit AS. Selain mengawal Presiden dan Wakil Presiden AS beserta keluarganya, dinas rahasia ini juga menjaga kunjungan kepala negara asing atau pemerintah dan mereka yang bepergian dengan pasangannya sesuai permintaan pemerintah AS. Dinas rahasia ini juga dapat diminta mengawal misi khusus di luar negeri.

Jika melihat kunjungan kerja Presiden Yudhoyono, yaitu menghadiri KTT G-20, yaitu pertemuan negara-negara maju dan berkembang untuk membahas perubahan iklim dunia serta mengantisipasi bayang-bayang krisis global, tentu kunjungan Presiden Yudhoyono masuk kategori kunjungan penting dan strategis di AS sehingga perlu pengamanan yang khusus. Apalagi, jika melihat ancaman yang pernah disampaikan para terororis belum lama ini di Indonesia pascapengeboman hotel berbintang di Jakarta. Mereka, di antaranya pernah mengancam melakukan bom bunuh diri terhadap iring-iringan Presiden Yudhoyono.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa saat dikonfirmasi membantah kehadiran sejumlah agen US Secret Service dalam kunjungan Presiden Yudhoyono. Jadi, mereka dikatakan akan ikut dalam pesawat kepresidenan? "Ah, nggak benar itu. Saya, yang ikut membuat daftarnya," katanya.

Akan tetapi, ketika disodorkan nama-nama anggota US Secret Service yang tercatat ikut dalam pesawat kepresidenan, Hatta berkelit dan akan mengeceknya lagi. (sihc/skoc) ***

Omong Kosong, SBY Terbitkan Perppu Demi Selamatkan KPK!

2009-09-23T17:54:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Aktivis antikorupsi Firmansyah Arifin dari Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menilai alasan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diungkapkan Presiden dengan mengeluarkan Perppu dianggap terlalu dibuat-buat dan omong kosong jika melihat riwayat pembahasan RUU Pengadilan Tipikor di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Omong kosong kalau alasannya adalah untuk meningkatkan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Kalo ternyata RUU Tipikor nantinya mengamputasi kewenangan KPK untuk efektif," tutur Firmansyah dalam keterangan pers di Kantor ICW, Rabu (23/9).

Menurut Firmasyah, untuk menjadikan KPK efektif, Perppu bukanlah jawaban apalagi jika RUU Pengadilan Tipikor dibiarkan membagi kewenangan penuntutan KPK dengan Kejaksaan dan kewenangan penyadapan KPK dirusak. "Kewenangan KPK sudah diamputasi," tandas Firmansyah. (sihc/skoc)
***

ICW: Masyarakat Khawatir Presiden Tergoda Jadi Penguasa Absolut

2009-09-23T17:44:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menganggap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) dan pembentukan tim seleksi pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bisa menjadi bentuk intervensi terhadap lembaga pemberantas korupsi itu.

"Kami menolak karena materi dan substansinya membahayakan independensi KPK," kata Febri Diyansyah, peneliti hukum ICW, di Jakarta, Rabu.

Seperti diberitakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu penunjukan tiga pelaksana tugas pimpinan KPK. Presiden merasa perlu menerbitkan Perppu karena menganggap KPK tidak akan berjalan dengan baik jika hanya dipimpin oleh dua orang.

Pimpinan KPK tinggal dua orang, setelah tiga pimpinan KPK yang lain ditetapkan sebagai tersangka pelaku pidana oleh polisi.

Febri menegaskan, publik khawatir Perppu yang dikeluarkan Presiden menjadi awal dari sistem pemerintahan yang tidak terkontrol.

"Masyarakat khawatir, Presiden tergoda menjadi penguasa absolut yang tidak mempertimbangkan secara serius suara publik," kata Febri.

Untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK, Presiden telah membentuk tim seleksi. Tim itu terdiri atas Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, anggota Dewan Petimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, dan pengacara senior Todung Muya Lubis.

Febri menjelaskan, tim itu bisa dengan mudah terintervensi dan akhirnya memilih pelaksana tugas pimpinan KPK untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu, terutama penguasa.

"Tim ini tidak boleh memilih orang-orang yang diperkirakan akan tunduk dan dapat dipengaruhi Presiden," kata Febri menambahkan.

Menurut Febri, Presiden sebaiknya meninjau kinerja Polri yang telah menjerat pimpinan KPK sebagai tersangka, dari pada berpolemik dalam penerbitan Perppu. Dia menilai, proses hukum di Polri sarat kepentingan dan pelanggaran prosedur.

Secara terpisah, anggota tim seleksi pelaksana tugas pimpinan KPK, Adnan Buyung Nasution menegaskan, tim akan bekerja secara obyektif.

"Pada dasarnya tim ini adalah filter dari Perppu yang menjadi polemik di masyarakat," kata Adnan.

Menurut dia, Presiden terlanjur menandatangani Perppu yang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat. Maka, kata Adnan, Presiden membentuk tim seleksi untuk menjamin obyektifitas penunjukan pelaksana tugas pimpinan KPK.

"Presiden tidak bisa menunjuk langsung karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi," kata Adnan yang mengaku memberikan masukan itu kepada Presiden.

Adnan menegaskan, tim akan memilih sosok yang tegas, terbuka, berani, dan independen untuk menjadi pelaksana tugas pimpinan KPK.

"Asal mereka bersih dan memiliki catatan yang baik," kata Adnan menegaskan.

Rencananya, tim akan bekerja selama satu pekan, mulai Kamis (24/9). (sihc/saci)
***

Presiden akan Jadi Pembicara di Pertemuan G-20

2009-09-23T13:55:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat kepala negara dan kepala pemerintahan Kelompok G-20 yang berlangsung di Pitsburgh AS pada 24-25 September 2009.

Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal sebelum keberangkatan Presiden Yudhoyono di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu mengatakan Presiden Yudhoyono akan tampil untuk membahas masalah lingkungan hidup.

"Presiden Yudhoyono akan menjadi lead speaker mengenai perubahan iklim, dengan salah satu poin utama yang akan disampaikan bahwa di tengah krisis global jangan melupakan urusan yang lebih besar yaitu dampak perubahan iklim," kata Dino .

Tema itu juga disampaikan Presiden berkaitan dengan pertemuan soal perubahan iklim di Kopenhagen Denmark Desember mendatang.

Selain itu, Presiden dalam pidatonya juga akan menyampaikan keinginan Indonesia agar kelompok G-20 ini menjadi lembaga permanen.

"Jangan setelah tidak ada krisis maka kelompok ini menghilang. G-20 bisa jadi suatu forum permanen dan terus jalan seperti G-7B atau G-8, karena forum G-20 ini lebih merefleksikan bahwa perubahan ekonomi dunia tidak lagi diatur AS, Eropa dan Jepang," kata Dino .

Setelah pertemuan G-20 pada 26 September Presiden akan ke Boston untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah pengusaha Amerika Serikat dan akan melihat presentasi mengenai energi terbarukan.

"Presiden juga akan memberikan pidato di Universitas Harvard dengan tema 'Harmony among Civilization' yaitu bagaimana misi Presiden SBY di abad 21 tidak perlu ada perbenturan peradaban atau agama tetapi kita bisa mencapai satu abad dimana akan ada harmoni atau toleransi antar semua peradaban dan agama," katanya.

Dijelaskan Dino, pertemuan G-20 ini penting bagi kepentingan Indonesia, bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, bagi kesejahteraan rakyat dan ekonomi dunia.

Di sela-sela pertemuan itu, Presiden juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara dari Jepang, Australia dan Thailand. (sihc/saci)
***

Presiden Bentuk Tim Pemilih Pimpinan Sementara KPK

2009-09-23T13:25:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim yang bertugas mencari dan merekomendasikan tiga nama yang akan ditetapkan sebagai pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK."Keppres pembentukan tim sudah ditandatangani yang terdiri atas lima orang yaitu Menko Polhukam, Adnan Buyung Nasution (anggota Wantimpres, red) , Menkum HAM Andi Mattalata, mantan Ketua KPK Taufiqurahman Ruki dan aktivis hukum Todung Mulya Lubis," kata Menko Polhukam Widodo AS dalam jumpa pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta Rabu usai melepas keberangkatan Presiden Yudhoyono ke Amerika Serikat.

Menurut Widodo, tim itu diberi tugas untuk merekomendasikan tiga nama yang akan ditetapkan Presiden sebagai pelaksana tugas pimpinan KPK.

"Kami diberi waktu tujuh hari dan harus melapor ke Presiden 1 Oktober mendatang. Besok pagi rapat pertama untuk merekomendasi nama-nama," kata Widodo.

Menurut Widodo, Presiden memberikan kewenangan penuh kepada tim untuk mengolah nama-nama yang pantas dan layak menjadi pimpinan sementara KPK, yang dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat.

"Untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pelaksana tugas sementara pimpinan KPK itu tidak mudah. Nama-nama itu harus benar-benar memiliki kelayakan untuk menempati posisi, peran dan fungsi KPK dan aspek kepercayaan masyarakat. Presiden ingin nama-nama ini dapat memperoleh kelayakan tersebut," katanya..

Dijelaskan Widodo, Kepres itu dikeluarkan Presiden sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Perppu untuk mengisi sementara kekosongan pimpinan KPK setelah tiga pimpinannya diberhentikan sementara oleh Presiden karena sedang menjalani proses hukum.

"Kekosongan pimpinan KPK akan berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan fungsi dalam menangani masalah korupsi yang banyak dan legitimasi pengambilan keputusan. Sehingga Presiden memandang perlu untuk menjamin efektifitas KPK dan keinginan agar momentum pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti," katanya.

Sementara itu di tempat yang sama Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan pada 1 Oktober nama-nama yang direkomendasikan tim harus sudah masuk, karena pada tanggal 2 Oktober Presiden segera menyaksikan pengangkatan sumpah ketiga orang itu. (sihc/saci) ***

Todung: Belum Ada Nama dari Presiden

2009-09-23T12:09:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA -Masyarakat bisa menyampaikan kriteria tambahan untuk memilih orang yang dianggap tepat sebagai pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Tambahan kriteria diperlukan, walau sudah ada kriteria baku yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami akan mencoba mendengar semua pihak, semua kalangan. Karena saya percaya kita ingin pemberantasan korupsi berjalan sesuai dengan undang-undang," ujar salah satu anggota Tim Khusus yang juga Direktur Eksekutif Transparency International Indonesia (TII), Todung Mulya Lubis saat dihubungi, Selasa siang (23/9).

Menurut Todung, dalam menentukan kriteria tambahan bagi pelaksana tugas pimpinan KPK, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan. "Pihak lain punya hak untuk didengarkan untuk memberikan masukan, kita akan mempertimbangkan," ujar Todung.

Ia belum menyebutkan kriteria apa yang akan ditetapkan bagi pelaksana tugas pimpinan KPK. Alasan Todung, tim khusus belum melakukan pertemuan satu sama lain. Ia berjanji tim akan melakukan pertemuan secepatnya. "Saat ini saya masih di Medan, dan saya baru diberitahu oleh Mensesneg Hatta Rajasa tadi malam. Saya saja baru akan melihat Keppresnya hari ini," ujar Todung.

Todung menyatakan waktu tujuh hari sebenarnya kurang begitu maksimal untuk memilih pelaksana tugas pimpinan KPK. Ia juga membantah apabila sudah ada nama-nama yang diserahkan Presiden SBY kepada Tim khusus. "Tidak ada sama sekali, belum ada," ujar Todung.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim khusus untuk merekomendasikan nama-nama pejabat sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keputusan Presiden mengenai tim tersebut sudah diteken pagi tadi sebelum Presiden Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat. (sihc/stic)
***

Presiden Lantik Pimpinan Sementara KPK Minggu Depan

2009-09-23T11:15:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Penunjukan pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terbilang singkat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan melantik pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Oktober mendatang.

“Tanggal 1 (Oktober) nama sudah diserahkan. Tanggal 2 diharapkan (pejabat sementara pimpinan KPK) sudah membacakan sumpah di hadapan presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, pagi ini (23/9).

Presiden membentuk tim rekomendasi untuk menunjuk pejabat sementara KPK. Tim ini bertugas selama seminggu untuk merekomendasikan tiga nama. Tim rekomendasi beranggotakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki, dan advokat senior Todung Mulya Lubis.

“Tim merekomendasikan tiga nama tidak lebih dan tidak kurang,” kata Hatta.

Hatta menambahkan presiden memberikan kewenangan penuh kepada tim untuk menggodok nama tersebut. Ketika ditanya apakah tim akan menerima masukan dari masyarakat, Hatta mengaku tidak campur tangan. “Saya tidak tahu karena tim ini yang merumuskan kerjanya,” ujar dia.

Dia menegaskan pejabat yang ditunjuk tersebut hanya bersifat sementara sampai ada kepastian hukum terhadap ketiga pimpinan KPK yang saat ini terjerat kasus hukum. “Ini bersifat sementara, setelah itu dilanjutkan dengan proses seleksi setelah ada kepastian status (hukum tiga pimpinan KPK),” ujar dia.

Saat ini, Ketua KPK (non-aktif) Antasari Azhar menjadi dijerat kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Sementara, dua pimpinan KPK lainnya, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penyalahgunaan wewenang. Akibatnya, hanya dua pimpinan KPK yang aktif yaitu Mochammad Jasin dan Haryono Umar. (sihc/stic)
***

Presiden Tinggalkan Tanah Air

2009-09-23T11:12:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama ibu negara Ani Yudhoyono, Rabu (23/9) pagi pukul 09.20 WIB, meninggalkan Tanah Air. Pesawat kepresidenan yang disewa dari Garuda Indonesia bertolak menuju Pittsburgh, AS, dari Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta.

Presiden dijadwalkan akan kembali ke Tanah Air pada tanggal 30 September mendatang. Menurut juru bicara Dino Pati Djalal, pada tanggal 24 dan 25 September esok, Presiden akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi G-20 para pemimpin dunia di Pittsburgh. Pertemuan itu membahas perubahan iklim dunia dan antisipasi dampak krisis global.

Selanjutnya, pada tanggal 26 September Presiden akan berada di Boston. "Selain bertemu pengusaha-pengusaha AS, Presiden juga akan melihat presentasi energi terbarukan dan juga akan berpidato di Harvard University," kata Dino.

Menurut Dino, di Harvard, Presiden akan berbicara mengenai harmonisasi di abad 21 yang tidak memerlukan perbenturan antar-peradaban dan antar-agama, tetapi sebuah harmonisasi antar-dua peradaban dan agama.

"Tesis yang disampaikan Presiden akan bertolak belakang dengan tesis Samuel Huntington yang menyatakan justru akan terjadi perbenturan peradaban dan agama," ujar Dino.

Sementara dalam hal kerja sama bilateral, Presiden dijadwalkan akan bertemu dengan PM Jepang yang baru Yukio Hatoyama, PM Australia Kevin Rudd, dan PM Thailand Abhisit Vejjajiva.

Saat ditanya mengenai kemungkinan pertemuan dengan Presiden AS Barack Obama, Dino menyatakan tidak ada pertemuan khusus keduanya. "Akan tetapi, akan banyak kesempatan bagi kedua pemimpin negara untuk berbicara di sela-sela KTT G-20. Apakah berbicara di koridor maupun di ruang rapat," ujar Dino. (sihc/skoc)
***

Presiden Teken Keppres Pembentukan Tim Rekomendasi Pimpinan KPK

2009-09-23T10:16:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Meskipun urung menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (23/9) pagi ini, sebelum meninggalkan Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Keppres tentang pembentukan tim yang akan memberi rekomendasi untuk mengisi kekosongan pimpinan sementara KPK.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Widodo AS dalam keterangan pers di ruang VVIP Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Dalam keterangan pers itu Widodo didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa.

"Presiden ingin agar nama-nama yang diangkat itu mendapat kelayakan dan dipercaya kredibilitasnya oleh masyarakat, maka dibentuklah tim untuk merekomendasi nama-nama tersebut kepada Presiden," ujar Widodo. "Pembentukan tim itu dituangkan dalam Keppres yang sudah ditandatangani pagi ini."

Tim yang akan memberikan rekomendasi itu terdiri dari lima orang, yakni Menko Polhukam Widodo AS, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, mantan Ketua KPK Taufikurahman Ruki, dan advokat senior Todung Mulya Lubis.

"Tim ini diberi waktu tujuh hari dan diminta melaporkan hasilnya pada Presiden pada 1 Oktober mendatang," tambahnya.

Ditanya apakah tim diberi keleluasaan untuk mencari nama-nama yang akan diusulkan kepada Presiden, Widodo membenarkan. "Tim diberi kelonggaran untuk mengeksplor nama-nama calon yang akan direkomendasikan kepada Presiden. Yang penting nama-nama itu layak menjalankan tugas dan dapat dipercaya masyarakat," kata Widodo.

Tim selanjutnya akan merekomendasikan tiga nama untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK, jelas Widodo. (sihc/skoc) ***

Presiden Ajak Mari dan Sri ke AS

2009-09-23T09:49:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (23/9) pagi, meninggalkan Jakarta menuju Pittsburg, Amerika Serikat, untuk mengikuti pertemuan negara Kelompok 20 (G-20) yang berlangsung pada tanggal 24-25 September.

Menggunakan pesawat kepresidenan milik Garuda Indonesia dengan seri pesawat A 330-300, Presiden bersama Ibu Ani Yudhoyono lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma. Di landasan, Wapres Jusuf Kalla bersama Ibu Mufidah Kalla, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Jaksa Agung Hendarman Supandji, dan Mensesneg Hatta Rajasa ikut melepas keberangkatan Presiden.

Ikut bersama rombongan Presiden adalah Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Mendag Mari Elka Pangestu, dan Ketua Umum Kadin Indonesia MS Hidayat. Presiden direncanakan akan menjadi pembicara dalam pertemuan G-20 tingkat pemimpin negara yang ketiga ini dan akan menyampaikan pentingnya agenda bersama mengenai penanggulangan dampak perubahan iklim.

Setelah dari Pittsburg, pada 26 September Presiden akan mengunjungi Universitas Harvard di Boston dan akan menyampaikan ceramah mengenai pentingnya harmonisasi keagamaan dalam kehidupan bernegara. (sihc/skoc)
***

Teliti 3 Calon Pimpinan KPK, Presiden Bentuk Tim

2009-09-23T03:28:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Setelah batal menandatangani Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Tiga Nama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (22/9 ) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru akan membentuk tim yang akan meneliti tiga nama calon pimpinan sementara KPK.

Tim itu terdiri dari lima orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, advokat, mantan pimpinan KPK periode lama, dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Hal itu diungkapkan sumber di lingkungan Istana Kepresidenan, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Selasa (23/9) malam.

"Tim itu diberi waktu seminggu untuk meneliti tiga nama calon pimpinan KPK. Nanti, sepulangnya dari Amerika Serikat, tim tersebut harus melapor kepada Presiden dan selanjutnya Presiden yang akan memutuskan tiga nama pimpinan sementara KPK tersebut," ujar sumber tersebut.

Ditanya siapa saja nama-nama tim peneliti calon pimpinan sementara KPK, sumber tersebut menolak. "Coba saja lihat. Kalau unsur pemerintah, bisa jadi Menhuk dan HAM Andi Mattalatta, unsure advokat Todung Mulya Lubis, unsure pimpinan KPK lama bisa jadi Taufiqurrahman Ruki, dan unsure Wantimpres mungkin saja Adnan Buyung Nasutiono," papar sumber itu lagi.

Sebelumnya, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng menyatakan Presiden Yudhoyono tidak mungkin terburu-buru menetapkan tiga nama pimpinan sementara KPK melalui Keppres Pengangkatan tiga nama pimpinan KPK tersebut. Sebab, Presiden harus mempertimbangkan dengan baik dan proses penentuannya. (sihc/skoc) ***

Tidak Ada Pertemuan Yudhoyono-Obama di G-20

2009-09-22T20:55:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat pekan ini.

"Tidak ada pertemuan bilateral antara Presiden Yudhoyono dengan Presiden Obama," kata Juru Bicara Kepresidenan Dino Patty Djalal ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dino menambahkan, Presiden Yudhoyono hanya akan melakukan pertemuan bilateral dengan PM Jepang Yukio Hatoyama dan PM Australia Kevin Ruud.

Tentang agenda pertemuan Presiden Yudhoyono dengan kedua PM tersebut, ia mengatakan, pertemuan dengan PM Hatoyama merupakan pertemuan pertama sehingga tidak diketahui pasti agenda pertemuan kedua pimpinan negara tersebut.

"Sedangkan agenda pertemuan Presiden Yudhoyono dengan Ruud antara lain membahas masalah lingkungan hidup dan kehutanan," katanya.

Presiden dijadwalkan meninggalkan tanah air pada Rabu (23/9) untuk menghadiri KTT G-20 yang akan berlangsung 24 hingga 26 September 2009 di Pittsburgh, AS. Rencananya Presiden Yudhoyono akan kembali ke tanah air pada Selasa (29/9).(sihc/saci) ***

SBY Tunjuk 3 Orang Plt Sementara Pimpinan KPK

2009-09-22T20:22:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengisi seluruh posisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kosong sebanyak tiga orang.

Usai rapat di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, dengan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani, Hatta tidak mau menyebutkan nama dan asal instansi tiga plt sementara pimpinan KPK yang ditunjuk langsung oleh Presiden tersebut.

"Ya, yang sisanya yang kosong," ujar Hatta ketika ditanya jumlah plt sementara pimpinan KPK yang akan ditunjuk Presiden.

Menurut dia, tiga orang tersebut bisa berasal dari berbagai institusi asalkan memenuhi syarat kredibel di bidangnya serta dapat diterima oleh publik.

"Pokoknya berbagai macam ’source’( asal mereka, red), yang penting kredibel di bidangnya dan akseptabel," jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, Presiden sedang mempertimbangkan berbagai masukan guna memilih tiga nama yang dapat diterima oleh publik secara luas. Ia mengaku tidak tahu apakah Presiden telah mengantungi tiga nama tersebut atau tidak ."Saya
tidak berani berspekulasi," ujarnya singkat.

Presiden telah menandatangani Perppu tentang perubahan atas UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

Menurut Hatta, Perppu itu hanya menambahkan dua pasal dalam UU KPK yaitu tentang kewenangan Presiden untuk menunjuk langsung plt sementara pimpinan KPK apabila terjadi kekosongan yang mengakibatkan pimpinan KPK berjumlah kurang dari tiga orang. "Oleh sebab itu Perppu itu nanti diikuti dengan keppres pengangkatan," ujarnya.

Namun, Hatta belum bersedia mengatakan kapan Presiden Yudhoyono akan menandatangani leppres pengangkatan tiga plt sementara pimpinan KPK yang ditunjuknya secara langsung.

Usai rapat, Hatta dan Sudi langsung meninggalkan Kantor Sekretariat Negara menuju kediaman Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor.

Namun, Hatta juga tidak mau mengatakan apakah kedatangannya ke Cikeas untuk menyerahkan draft keppres pengangkatan tiga plt sementara pimpinan KPK guna ditandatangani oleh Presiden.

"Saya tidak ingin mendahului Presiden, nanti dulu. Tunggu saja, kalau ada lanjut pasti saya sampaikan," ujarnya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono besok dijadwalkan meninggalkan tanah air pada pukul 09.00 WIB dari Bandara Internasional Halim Perdanakusuma untuk memulai kunjungan kerja selama tujuh hari ke Amerika Serikat. Presiden Yudhoyono baru kembali ke tanah air pada 30 September 2009. (sihc/skoc) ***

Terbitkan Perppu, ICW Tuding Presiden Bajak KPK

2009-09-22T17:46:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Lembaga penggiat antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana membajak Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembajakan tersebut, menurut ICW, dilakukan Presiden melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pelaksana tugas pimpinan KPK.

“Jika Presiden menandatangani Perppu yang memberikan kewenangan pada dirinya untuk menempatkan orang secara langsung di KPK, hal ini dapat menjadi tragedi demokrasi,” kata peneliti hukum ICW, Febri Diansyah, dalam siaran persnya, Selasa (22/9).

ICW mempertanyakan alasan penerbitan Perppu tersebut. “Apakah benar untuk menyelamatkan KPK atau untuk menjebak KPK dan mengkerdilkan KPK agar dapat diatur oleh otoritas politik tertentu?” kata Febri. Apalagi, lanjut dia, Perppu tersebut terbit di tengah hiruk-pikuk skandal Bank Century dan penyelidikan KPK terhadap dugaan penggelembungan dana proyek pengadaan teknologi informasi (IT) Komisi Pemilihan Umum.

Untuk menjaga independensi KPK, ICW mengimbau Presiden tak menerbitkan Perppu tersebut. Lagi pula, kata Febri, dua pimpinan KPK yang tersisa, Mochammad Jasin dan Haryono Umar, masih bisa menjalankan tugasnya. “Pemerintah menilai seolah-olah kedua orang tersebut lemah dan bermasalah,” ujarnya.

Sejak ditetapkannya Ketua KPK Antasari Azhar sebagai tersangka kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, dan dua wakilnya, Chandra M. Hamzah serta Bibit Samad Rianto, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang, pimpinan KPK tinggal tersisa dua orang. Sejumlah kalangan mempertanyakan unsur kolektif dalam pengambilan putusan KPK sepeninggal Antasari, Chandra, dan Bibit. (sihc/stic)
***

Presiden Berhentikan Bibit Samad dan Chandra Hamzah

2009-09-22T17:36:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sementara Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebagai Wakil Ketua KPK. Surat dengan identitas No. 74/P/2009 ini tertanggal 21 September 2009.

Demikian diungkapkan oleh sumber di KPK seusai konferensi pers tim pembela KPK, Selasa (22/9). Chandra dan Bibit ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas dugaan kasus penerimaan suap dan juga penyalahgunaan wewenang dalam pemberian surat cekal bagi Direktur PT Masaro Anggoro Wijaya dalam kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu Dephut serta buronan cassie Bank Bali Joko Candra.

Bibit sendiri yang dihubungi wartawan melalui pesan singkat menanggapi keluarnya Keppres dengan tenang. "Saya terima dengan lapang dada. Ke depan saya akan penuhi wajib lapor dan fokus pada penyelesaian perkara yang disangkakan kepada saya. Tq," tulisnya dalam pesan singkat. (sihc/stic) ***

SBY Seharusnya Dengar Pendapat KPK

2009-09-22T16:43:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tim pembela KPK mengaku telah menyurati Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui surat tertanggal 20 September 2009. Dalam surat ini, KPK meminta Presiden mendengarkan pendapat KPK dalam mengeluarkan Perppu penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) pimpinan KPK dan orang-orang yang ditunjuk.

Salah satu anggota tim pembela, Bambang Wijanarko, mengatakan, KPK telah memperoleh banyak informasi yang simpang siur mengenai waktu penandatanganan dan isi Perppu. Namun, Bambang menegaskan bahwa KPK dalam posisi menunggu.

"Tapi kami selalu berharap sesuai dengan surat yang kami ajukan. Semoga SBY mempunyai satu kesempatan untuk membaca lebih cermat dan mendengarkan banyak kalangan yang seperti beliau-beliau lakukan. Tapi yang penting juga adalah seyogianya Pak SBY mendengarkan dari kalangan KPK supaya kemudian ada pertimbangan yang cukup untuk menentukan apakah Perppu ini layak untuk dikeluarkan," tutur Bambang dalam keterangan pers di Gedung KPK, Selasa (22/9).

Menurut Bambang, di dalam Perppu terdapat sejumlah jebakan, antara lain menegaskan legitimasi terhadap proses pemeriksaan yang sedang dilakukan oleh Polri terhadap KPK. Masih banyak permasalahan lain yang sebenarnya ditahan KPK untuk diungkapkan secara terbuka agar tidak menimbulkan goncangan-goncangan.

"Meminta pendapat KPK dalam kebijakan tersebut adalah bagian dari due of law," ungkap Bambang. Artinya, jika SBY membuat kebijakan, seyogianya meminta pendapat dari berbagai pihak yang penting. Dalam hal ini adalah KPK, bukan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi jangan meminta pendapat dari orang yang tak penting. Misalnya, ada lembaga yang diminta pendapat, padahal lembaga itu adalah sarana untuk menguji. Kalau MA yang diminta, fine. Tapi yang lebih penting adalah meminta pendapat orang yang akan mendapat dampak langsung hukumnya," lanjut Bambang.

"Seyogianya itu dilakukan. Saya menduga Pak SBY sudah mendapatkan informasi. Tapi kalau bisa mendapat informasi dari pihak yang berhubungan langsung supaya balance. Itu akan lebih bagus lagi," katanya.

Surat kepada SBY itu ditandatangani dua wakil tim pembela KPK, yaitu Taufik Basari dan Arif Surowijaya, serta penasihat tim pembela, Erry Riana. Surat itu juga ditembuskan kepada Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution dan Staf Hukum Kepresidenan Denny Indrayana.

Anggota tim lainnya, Taufik Basari, mengatakan, surat diserahkan langsung ke Juru Bicara Kepresidenen Andi Malarangeng. "Kita meminta Presiden tidak mengeluarkan Perppu karena masih rencana, mengkaji ulang penyidikan di Polri dan menghentikan proses penyidikannya," tutur Taufik. (sihc/skoc)
***

KPK Surati Presiden Minta Tak Keluarkan Perppu

2009-09-22T15:49:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu) tentang perubahan Undang-Undang KPK. Permintaan ini telah disampaikan melalui surat yang dikirimkan Senin (21/9) kemarin melalui Juru Bicara Kepresidenan Andi Malarangeng. "Perppu bisa meletigimasi penetapan tersangka pimpinan KPK oleh Mabes Polri," kata Bambang Wijoyanto, pengacara KPK, dalam jumpa pers di kantor KPK, Selasa (22/9).

Dalam surat tersebut, KPK juga meminta penetapan tersangka terhadap dua pimpinan Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah oleh Mabes Polri dikaji ulang dan menghentikan proses penyidikan tersebut. KPK meminta keputusan presiden dilakukan dengan pertimbangan yang komprehensif karena penerbitan perppu tak bisa dipisahkan dari proses penyidikan.

Kepolisian RI telah menetapkan status tersangka kepada dua pimpinan Komisi yakni Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang. Yakni, pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Presiden berencana mengeluarkan Perppu dengan pertimbangan keadaan mendesak setelah sebelumnya ketua KPK Antasari Azhar juga berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran.

Menurut Bambang, terbitnya Perppu harus dikaji terlebih dulu seberapa genting kinerja KPK yang hanya dengan tersisa dua orang pimpinan, apakah akan menurunkan kapasitasnya. Sebab, menurut dia, kementerian pun hanya dipimpin satu orang, demikian lembaga lain seperti Kepolisian. "Harus dihitung dan perlu ada studinya dulu," kata Bambang.

KPK didukung oleh pegawai hingga 700 orang. Sehingga, menurut Bambang, fungsi pimpinan untuk memutuskan kebijakan sehingga tidak perlu banyak orang. ”Dengan pimpinan lima orang lebih baik, tapi dengan dua orang pun pimpinan sama baiknya,” katanya.

Selain itu, Bambang menilai, pimpinan KPK merasa tak dilibatkan sama sekali dalam proses pembuatan perppu tersebut. Seharusnya, Bambang melanjutkan, presiden melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama KPK sendiri.

Salah satu tim pengacara KPK, Alexander Lay, juga mengatakan sebaiknya presiden melihat persoalan KPK secara keseluruhan dan tidak parsial. Menurut dia, Presiden harus melihat proses penetapan tersangka terhadap dua pimpinan KPK oleh Mabes Polri tidak dilakukan secara benar. Sebab yang dipersoalkan bukan tindak pidana tetapi administratif. "Bukan perppu yang menyelesaikan persoalan ini, tapi penghentian kasus terhadap dua pimpinan," katanya.

Apabila presiden mengeluarkan perppu, KPK berencana mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. KPK akan mengajukan sengketa kewenangan antarlembaga negara, uji materi penggunaan pasal 421 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan terhadap penafsiran makna kolektif kolegial pada pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. (sihc/stic) ***

Sudi: Perppu KPK Sudah Keluar

2009-09-22T15:43:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang penunjukan pejabat pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo bambang Yudhoyono pada Senin (21/9) kemarin.

Namun, Sudi tak mau bicara panjang lebar mengingat hal itu adalah kewenangan Menteri Sekretaris Negara. "Ya, (sudah) diteken. Akan tetapi itu otoritas Sesneg," ujarnya, Selasa (22/9), saat ditanya pers sebelum mengikuti rapat bersama Mensesneg Hatta Radjasa di Gedung Sekretariat Negara Jakarta.

Menurut Sudi, terkait Perppu tersebut, pihaknya bersama Hatta Radjasa akan membahas lagi rancangan Keputusan Presiden. Saat ini, Sudi dan Hatta tengah membicarakan masalah rancangan Keppres tersebut.

Sebelumnya, rapat dadakan terkait Perppu KPK sudah dilakukan sejak pukul 12.30 hari ini tanpa diketahui pers. Rapat di antaranya menghadirkan Sudi Silalahi, Hatta Radjasa, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Rapat kilat tersebut dilanjutkan lagi dengan rapat mengenai persiapan presiden berangkat menuju Pittsburg, Amerika Serikat, untuk mengikuti KTT G-20. Pada rapat ini hadir Menteri Keuangan yang juga Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu. (sihc/skoc)
***

Penyusunan Kabinet SBY Diharap Berdasar Prinsip Produktivitas

2009-09-22T15:38:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Anggota DPR terpilih 2009-2014 Bambang Soesatyo mengharapkan presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan orientasi penyusunan formasi kabinet baru berdasarkan prinsip produktivitas.

"Presiden terpilih Yudhoyono dan para penasihatnya cukup menjelaskan bahwa orientasi penyusunan formasi kabinet baru adalah produktivitas," kata anggota DPR terpilih 2009-2014 Bambang Soesatyo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/9).

Bambang menjelaskan, yang dimaksudkan adalah produktif dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. Produktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Dan produktif dalam memulihkan kinerja perekonomian nasional," kata Bambang.

Lobi meningkat

Bambang melihat saat ini arus lobi kepada presiden terpilih semakin tinggi. Para pimpinan parpol dan elite pengusaha, tambah Bambang, akan memanfaatkan perjalanan kerja presiden Yudhoyono ke forum G-20 di Pittsburgh, AS, untuk memperkuat lobi mereka.

Karena itu, tambah Bambang, untuk menghadapi arus lobi dari berbagai kalangan tersebut maka presiden terpilih Yudhoyono dan para penasihat hendaknya tetap independen, fokus, dan berpikir jernih serta tidak memberi terlalu banyak janji kepada para pelobi.

"Presiden harus tetap independen, berpikir jernih serta tidak memberi banyak janji," kata Bambang.

Karena itu, sebaiknya presiden terpilih justru bisa mengajak para pelobi untuk melihat atau memotret dan merinci aneka persoalan bangsa terkini, sekaligus memberi gambaran kepada para pelobi tentang beratnya beban pekerjaan kabinet hingga 2014.

Dengan merespons seperti itu, tambah Bambang, presiden terpilih bisa menghindar dari keinginan memberi janji-janji kepada pimpinan parpol dan elite masyarakat lainnya.

"Kalau perlu, Yudhoyono jangan pernah memberi janji kepada siapa pun. Sebab, kalau janji tak dipenuhi, berpotensi menjadi benih perpecahan," kata Bambang.

Menurut Bambang, sangat elegan kalau presiden terpilih justru mengajak para pelobi memotret persoalan bangsa terkini. (sihc/skoc)
***

Keppres Penunjukan Plt KPK Segera Setelah Perppu

2009-09-22T15:04:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Sekkab) Sudi Silalahi menyatakan pemerintah sedang menyusun draft keputusan presiden (keppres) penunjukan pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang perubahan UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Perppu itu, menurut Sudi, usai rapat di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa, telah resmi diundangkan dan telah dimasukkan ke dalam lembaran negara.

"Ya, sudah. Tapi otoritasnya di Setneg," kata Sudi mengelak menjelaskan lebih jauh kepada wartawan.

Sudi menjelaskan, saat ini sedang dibahas keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk pelaksana tugas sementara menggantikan pimpinan KPK yang terjerat kasus hukum.

"Ini sedang kita garap, nanti saya mau balik lagi kesini," kata Sudi sambil terburu-buru meninggalkan Gedung Setneg.

Ia menjelaskan draft keppres penunjukan plt sementara itu menurut rencana akan diselesaikan pada hari Selasa

Usai rapat di Kantor Sekretariat Negara, Sudi dan Hatta akan berangkat ke kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas Indah, Bogor, guna melaporkan draft keppres tersebut.

Perppu perubahan UU KPK memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk plt sementara pimpinan KPK apabila terjadi kekosongan pimpinan kurang dari tiga orang.

Perppu tersebut menambahkan dua pasal, yaitu pasal 33A dan 33B tentang kekosongan pimpinan, kewenangan menunjuk Plt sementara, dan masa jabatan sementara.

Presiden Yudhoyono memutuskan untuk mengeluarkan Perppu perubahan UU KPK agar dirinya dapat menunjuk langsung plt sementara pimpinan KPK.

Langkah itu, menurut dia, diperlukan karena KPK dikhawatirkan tidak dapat bekerja karena pimpinannya tersisa dua orang.

Secara berturut-turut, tiga pimpinan KPK dinyatakan sebagai tersangka oleh Mabes Polri.

Yang pertama adalah Ketua KPK nonaktif, Antasari Azhar, dalam kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Selanjutnya, wakil Ketua KPK Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dinyatakan sebagai tersangka karena tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengeluaran surat cekal terhadap Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo, dan pemilik PT ERa Giat Prima, Djoko Tjandra.(sihc/saci)
***

Agar Tak Jadi Bumerang, Presiden Diminta Baca UU KPK

2009-09-22T14:19:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tak paham isi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi dengan mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan. Penasehat Komisi Abdullah Hehamahua mengatakan KPK merupakan lembaga independen yang tak dapat diintervensi."SBY harus baca betul UU KPK supaya tahu," katanya usai mengikuti rapat di KPK, Selasa (22/9).

Abdullah meminta presiden mengkaji undang-undang tersebut dengan masukan yang objektif agar Perppu tak menjadi bumerang. Sesuai dengan undang-undang jika pimpinan menjadi tersangka maka diberhentikan sementara, lalu jika menjadi terdakwa diberhentikan tetap. Kemudian dibentuk panitia seleksi untuk melakukan uji kelayakan. Jika Perppu dimaksud menunjuk pejabat pelaksana tugas maka perpu itu bertentangan dengan undang-undang.

Abdullah tak setuju presiden mengeluarkan peraturan pengganti perundang-undangan. Ia mengingatkan, sejak mantan ketua KPK Antasari Azhar ditetapkan sebagai tersangka, KPK justru menangani 23 kasus baru dalam waktu empat bulan setelah penetapan tersebut. Pimpinan hanya melakukan fungsi koordinasi sedangkan operasional dilakukan oleh deputi, direktur dan pegawai administratif.

Namun, jika pejabat pelaksana tugas diserahkan kepada orang internal komisi tidak ada persoalan tetapi akan menghambat jika dari pihak komisi. Sebab, hal itu akan mengganggu kinerja komisi karena pejabat yang baru memerlukan waktu untuk menyesuaikan kinerja komisi.

Empat orang pimpinan Komisi saat ini masih rapat bersama pengacara untuk membahas penetapan tersangka dua pimpinan Komisi yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. KPK berencana mengajukan kasus tersebut ke Mahkamah Konstitusi dan melakukan pra peradilan. (sihc/stic)
***

Presiden Dianggap Intervensi Independensi KPK

2009-09-22T12:21:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Yudhoyono dinilai mengintervensi independensi pemilihan pimpinan KPK bila menunjuk langsung pelaksana tugas lewat peraturan pengganti undang-undang yang akan diterbitkan sebelum presiden ke Amerika pada 23 September. "Itu sudah intervensi namanya," kata anggota Komisi Hukum DPR, Gayus Lumbuun, saat dihubungi, Selasa (22/9).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Andi Mattalata, mengatakan perpu itu akan resmi diterbitkan sebelum presiden ke Amerika Serikat. Yudhoyono dijadwalkan berangkat ke negeri Paman Sam, Rabu (23/9). Namun, hingga kini presiden belum mengumumkan secara resmi penerbitan perpu itu.

Gayus berpendapat perpu perlu segera diterbitkan untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK. Namun, perpu yang diharapkan harusnya berisi penunjukan panitia seleksi. Dia mengatakan anggota panitia seleksi itu bisa berasal dari tokoh masyarakat dan mantan penegak hukum. "Pemilihan tidak perlu lewat DPR karena ini hanya pelaksana tugas yang harus segera ada untuk mengisi kekosongan," ujarnya.

Waktu seleksi dapat dilakukan hanya dalam dua hingga tiga hari. Presiden semestinya memerintahkan panitia menyeleksi dalam batas waktu tertentu melalui perpu. "Presiden bisa mengamanatkan agar panitia seleksi harus segera memilih pelaksana tugas tapi tidak menunjuk langsung pimpinan KPK," ujarnya. (sihc/stic) ***

Layani 2.300 Orang, SBY Istirahat 3 Kali

2009-09-21T14:04:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-BOGOR — Pada open house kedua yang diselenggarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kediamannya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (21/9), masyarakat Cikeas dan sekitarnya antusias berdatangan dengan niat ingin bersalaman dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Sekitar 2.300 orang silih berganti datang ke pendapa kediaman Presiden SBY. Begitu banyaknya orang yang antusias membuat Presiden dan Ny Ani Yudhoyono beristirahat tiga kali, termasuk istirahat makan siang tepat pukul 12.00.

Pada sesi pertama, Presiden menerima sekitar 500 orang, kemudian berturut-turut 750 orang, 800 orang, dan 300 orang. Pada kesempatan tersebut SBY mengenakan batik coklat lengan panjang, sedangkan Ny Ani menggunakan kebaya berwarna kuning tua, dikombinasikan dengan bawahan batik berwarna coklat.

Acara open house tersebut berakhir sekitar pukul 14.00. Seusai menerima tamu terakhir, SBY dan Ny Ani langsung bergegas memasuki kediamannya tanpa memberikan keterangan kepada wartawan. (sihc/skoc) ***

Gubernur Jabar, Tamu "Open House" SBY yang Pertama

2009-09-21T11:39:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-BOGOR — Mengawali open house yang dilaksanakan di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (21/9), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ny Herawati Yudhoyono menerima Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan istri. Mereka merupakan tamu pertama Presiden.

Setelah itu, tamu-tamu awal Presiden lainnya adalah mantan Kepala Staf AD Subagyo AS, dan juga salah seorang tim suksesnya selama Pemilu Presiden 2009, Djoko Suyanto. Acara sedianya berlangsung pukul 10.00, tetapi molor hingga satu jam.

Saat ini, Presiden beserta Ny Ani tengah menerima kunjungan dari kerabat dan tetangga sekitar. Pantauan Kompas.com, kunjungan dari kerabat dan tetangga masih mengular hingga puluhan meter. Seusai menerima mereka, selanjutnya Presiden baru menerima kunjungan warga, yang hingga kini masih memadati Masjid Al-Istiqomah dan sekitar Puri Cikeas.

Rumah SBY Dijaga Ketat

Hari kedua Idul Fitri 1430 H/2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga mengadakan open house di kediaman resminya di Puri Cikeas Indah, Bogor, Senin (21/9) pada pukul 10.00.

Sekitar 2.000 warga Cikeas dan sekitarnya diperkirakan akan hadir dalam acara tersebut. Kepala Polres Bogor AKBP Suntana mengatakan, pengamanan akan dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan protap yang berlaku. Secara keseluruhan, terdapat lima titik pemberhentian sebelum akhirnya mereka bisa masuk ke dalam kediaman Presiden SBY dan bersalaman. "Di setiap titik kami lakukan pemeriksaan," ujar AKBP Suntana.

Saat ini ratusan warga telah memadati Masjid Al-Istiqomah, Cikeas, yang menjadi titik pemberhentian pertama. Sementara itu, ratusan warga lainnya masih tertahan di luar area masjid dan berpanas-panasan sambil menunggu giliran masuk.

Warga Disuguhi Badut

Tidak hanya para ibu dan bapak yang antusias ingin bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga di acara open house, Senin (21/9) di Puri Cikeas Indah, anak-anak pun turut serta dalam acara tersebut.

Bersama dengan orangtua, mereka rela berpanas-panasan mengantre bersama ribuan orang lainnya. Namun, namanya juga anak-anak. Selang beberapa saat berpanas-panasan, mereka pun mulai bosan dan rewel. Mengantisipasi hal ini, panitia open house menyediakan dua badut yang khusus didatangkan untuk menghibur anak-anak.

Selain itu, panitia juga menyediakan televisi yang dapat ditonton sambil menunggu giliran bersalaman. Tidak hanya itu, para warga juga dibekali minuman mineral dan makanan ala kadarnya. Lima orang dokter dari Polres Bogor, Dinas Kesehatan, dan Puskesmas Gunung Putri, serta 15 petugas paramedis disiagakan untuk mengantisipasi warga yang sakit dan pingsan.

Berakhir Sukses

Tepat pukul 18.00, open house di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/9), usai. Berdasarkan keterangan staf protokoler Djoko Partoto, lebih dari 5.000 orang telah bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan keluarga selama empat jam.

Kini, para petugas mulai membersihkan halaman Sekretariat Negara yang penuh dengan sampah kardus dan botol air mineral. Sebagian petugas lainnya sibuk mengangkat kursi lipat dan membongkar tenda.

Dari dalam Istana Negara, terdengar suara riuh panitia open house, yang menandakan acara tersebut telah usai tanpa terjadi insiden apa pun yang membahayakan keselamatan presiden dan keluarga.

Para warga DKI Jakarta, termasuk komunitas tunanetra, berangsur-angsur meninggalkan kawasan sekretariat negara. (sihc/skoc) ***

Ketua MK Dukung Presiden Tunjuk Anggota KPK Baru

2009-09-21T11:19:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mendukung terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tetang penunjukkan pelaksana tugas pimpinan KPK. Menurut dia, tiga pimpinan KPK yaitu Antasari Ashar, Chandra M. Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto, sudah dalam status tersangka.

KPK kini hanya dikendalikan dia pimpinan yang tersisa, yaitu Haryono Umar dan M Jasin. Mahfud menilai ini tak efektidf. "Saya sangat menyetujui keluarnya Perppu. Kalau masih tiga orang dari lima mungkin pemberantasan korupsi berjalan . Tapi kalau dua dari lima, ya...?" kata Mahfud sambil menggeleng kepala.

Mahfud mengatakan, tugas anggota KPK yang ditunjuk Presiden melalui Perppu, hanya sampai pimpinan KPK selesai seleksi calon pengganti Antasari yang sekarang sedang berlangsung. Begitu pula dengan seleksi pengganti dua pimpinan KPK lainnya yang telah berstatus tersangka. "Meski status hukum mengambang tapi pimpinan yang sudah dinyatakan tersangka harus nonaktif dan dicarikan pengganti," katanya.

Dia berpendapat presiden bisa menerbitkan Perppu selain penggantian pimpinan KPK. Perppu tersebut berisi perintah mempercepat proses seleksi pimpinan KPK tanpa mengabaikan independensi KPK. Percepatan itu misalnya dari 6 bulan menjadi 1,5 bulan.

Selama ini, kata dia, terjadi penyesatan informasi bahwa Perppu itu akan melemahkan KPK. Padahal, Perppu itu bisa memperkuat KPK karena jumlah pimpinan KPK bertambah. Otimistis presiden sebagai kepala negara tak akan ikut campur menentukan pimpinan KPK.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun harus mempertimbangkan kualitas dan independensi calon pimpinan KPK. Tokoh yang dinilai berkomitmen dan independen misalnya, Teten Masduki dan Todung Mulya Lubis. (sihc/stic) ***

MK Dorong Presiden Keluarkan Perppu Penggantian Pimpinan KPK

2009-09-20T22:28:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk penggantian pimpinan tiga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang tersandung masalah.

Menurut Ketua MK Mahfud MD, dirinya menyetujui keluarnya Perppu sebagai bentuk tanggung jawab Presiden dalam keadaan genting. Bukan sebagai tindakan intervensi, melainkan langkah cepat untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK. "Langkah yang bagus keluarkan Perppu," tutur Mahfud di sela-sela open house di rumah dinas Wapres Jusuf Kalla, Minggu (20/9).

Namun, Mahfud mengatakan, pengangkatan pengganti pimpinan KPK tersebut tidak bersifat tetap, hanya sebagai pelaksana tugas (Plt). "Bukan pejabat tetap. Misalnya yang mengganti Antasari itu diangkat hari ini. Besok pengganti Antasari mulai diproses melalui seleksi secara formal. Sementara PLT untuk dua orang (Chandra dan Bibit) diganti PLT sampai statusnya jelas," lanjut Mahfud.

Oleh karena itu, Presiden bisa menerbitkan dua Perppu. Satu untuk penggantian tiga pimpinan KPK, sedangkan satu lagi untuk percepatan panitia seleksi. "Itu tak dilarang dan tak bertentangan," ungkapnya.

Mahfud menilai pentingnya Perppu karena sifat kepemimpinan KPK yang kolegial. Mahfud menilai, ketika Antasari ditahan, sudah terlihat bahwa kinerja empat pimpinan KPK menurun. Apalagi dalam kepemimpinan dua orang seperti sekarang. "Kalau cuma dengan dua orang pimpinan, kalau ada yang mau memproses perkara, kata orang yang dukung KPK itu bisa benar. Kalau ada yang tidak, itu tidak memenuhi syarat hukum. Itu bisa diperkarakan," tandas Mahfud. (sihc/skoc) ***

Anwar Belum Tahu Hasil Pemeriksaan Sri-Boediono

2009-09-20T19:11:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono telah menjalani pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK Anwar Nasution belum mendapat laporan mengenai hasil pemeriksaan tersebut.

"Saya belum dilaporkan mengenai masalah apa yang terjadi," kata Anwar Nasution usai berlebaran dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/9).

BPK telah mencium masalah dalam penanganan Bank Century pada saat memeriksa laporan keuangan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan tahun anggaran 2008.

Audit pendahuluan ini dilakukan atas inisiatif BPK atas dasar hasil pemeriksaan laporan keuangan BI dan LPS. Pemeriksaan laporan keuangan BI selesai 30 April 2009, sedangkan LPS selesai 31 Maret 2009.

Atas dasar temuan awal itu, BPK mengagendakan audit investigasi yang akan dimulai setelah masa liburan Idul Fitri tahun 2009. Memuluskan langkah tersebut, BPK melakukan pemeriksaan keuangan, audit kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang terdiri dari audit review dan audit investigasi.

BPK sudah melakukan audit pendahuluan atas kebijakan penyelamatan Bank Century ini sejak minggu ketiga Juli 2009. Audit pendahuluan ini digunakan BPK untuk mengumpulkan data awal dan memetakan permasalahan. Ini tak mudah karena terkait dengan persoalan negara yang cukup besar. (sihc/skoc) ***

Gus Dur: Nggak Ada Pertikaian dengan SBY

2009-09-20T18:21:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Sehari setelah keluar dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyediakan waktu untuk bersilaturahmi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Silaturahmi Gus Dur dan SBY ini dilakukan pada kegiatan open house di Istana Negara, Jakarta, Minggu (20/9) siang tadi.

Tampak hadir dengan kursi dorong, Gus Dur ditemani sang istri Shinta Nuriyah, dan putrinya Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid.

Usai pertemuan, Gus Dur pun berbagi cerita tentang pertemuan singkat dengan Kepala Negara. "Ini negara yang bikin acara, dan saya datang," ujar Gus Dur.

Menurut Gus Dur, kehadiran dirinya memenuhi undangan negara selama dipimpin SBY telah berlangsung empat kali. Kehadiran ini pun menandakan tidak ada pertikaian politik antara SBY dan Gus Dur. "Nggak ada pertikaian," jelasnya.

Hampir satu bulan lebih Gus Dur menjalani perawatan di RSCM. Gus Dur menjalani perawatan di Gedung A kamar 116. Di sinilah Gur Dur melakukan cuci darah. (sihc/skoc)
***

Presiden Harus Batasi Masa Jabatan Pejabat Sementara KPK

2009-09-20T18:13:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus membatasi masa jabatan pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pejabat sementara itu tidak bisa serta merta menjadi pimpinan tetap komisi.

“Itu harus disebut dalam Perppu bahwa masa jabatan Plt berakhir pada detik komisioner yang asli itu dinyatakan bebas secara hukum atau detik pada saat terpilihnya pejabat yang tetap,” kata Ketua Mahkamah Konsitusi Mahfud MD, usai open house di Istana Negara, Minggu (20/9).

Presiden akan segera menunjuk tiga orang pejabat sementara pimpinan KPK yang akan menggantikan Antasari Azhar, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah. Perppu ini akan mengubah pasal 33 UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara, Presiden akan mengesahkan pejabat sementara itu melalui Keputusan Presiden (Keppres).

“Perppu itu bisa dibuat menurut konstitusi berdasarkan hak subyektif presiden, hak subyektif itu alasannya tergantung kalau presiden menganggap sesuatu itu tidak ada hukumnya padahal itu sangat penting dan genting,” katanya.

Mahfud mengatakan pejabat sementara itu tidak bisa serta merta menjadi pimpinan tetap KPK jika pimpinan saat ini diberhentikan. Untuk menetapkan pimpinan KPK tetap, Presiden Yudhoyono tetap harus membentuk panitia seleksi serta mengajukan nama ke DPR.

“Yang mau jadi pimpinan tetap itu tetap harus dipilih DPR. Dan saya katakan kepada presiden waktunya hanya sementara,” katanya. (sihc/stic) ***

BPK Telah Periksa Sri Mulyani dan Boediono Soal Bank Century

2009-09-20T17:24:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan telah meminta keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono terkait kasus Bank Century. Pemeriksaan dilakukan tiga hari lalu.

"Menteri Keuangan sudah kami panggil sekitar dua atau tiga hari lalu," kata Ketua BPK Anwar Nasution di kediamannya, Minggu (20/9).

Anwar mengatakan pemeriksaan terhadap Boediono juga sudah dilakukan di hari yang berbeda. BPK memeriksa Sri Mulyani terlebih dulu di kantor Menteri Keuangan.

Ia mengungkapkan pemeriksaan itu dilakukan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi di Bank Century. Namun ia mengaku belum menerima laporan hasil pemeriksaan tersebut. "Saya belum dilaporkan bagaimana hasilnya karena kan libur panjang," ujarnya. "Jadi belum tahu bagaimana hasilnya."

Anwar menambahkan tidak ada resistensi dari para pejabat terhadap pemeriksaan BPK. Semua pihak, katanya, bersikap kooperatif.

Selain memeriksa kedua pejabat tersebut, Anwar mengatakan BPK juga akan meminta keterangan dari pejabat lama lainnya. "Oya, kenapa Bank Century terus-menerus mendapat kemudahan melanggar aturan," katanya.

Anwar memastikan BPK tetap akan memeriksa kasus Bank Century meski para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menghadapi masalah. Hasil audit BPK tetap akan diteruskan ke KPK, yang meminta kasus ini diperiksa. "Itu bukan urusan kami, kami akan tetap melakukan pekerjaan kami," katanya.

"Dulu juga kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia sudah dilaporkan lama tapi tidak ditndaklanjuti, bukan urusan kami lagi," katanya. (sihc/stic) ***

Orang-orang SBY Hadiri "Open House" di Rumah JK

2009-09-20T15:17:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Lebaran adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan kembali menjalin silaturahim yang mungkin saja terganggu selama satu tahun terlewati. Sebelum, selama, hingga sesudah Pemilu Presiden lalu, ketegangan kerap terjadi di antara kubu calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla.

Maka, hari Lebaran ini silaturahim kembali dirajut. Meski Presiden SBY tak datang, sejumlah orang dekatnya datang ke acara open house yang diselenggarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla di rumah dinasnya, Minggu (20/9) ini.

Tampak di antaranya adalah wapres terpilih Boediono, Ketua Tim Sukses Kampanye SBY yang juga Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menpan Taufiq Effendy.

Boediono yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berwarna merah keunguan datang bersama istrinya, Herawati. Kedatangannya tentu saja menjadi perhatian semua media yang juga meliput di kediaman JK.

Tak banyak basa-basi di antara keduanya setelah bersalaman karena Boediono dan istrinya segera melangkah ke ruang santap. Tak berlama-lama, Boediono ternyata segera meninggalkan kediaman JK.

Sama seperti Boediono, tak banyak basa-basi silaturahim yang dilakukan Hatta dan Taufiq.

Juga hadir ke rumah JK yang saat ini masih menjabat Wapres itu adalah sejumlah anggota Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menkominfo M Nuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menhub Jusman Safeii Djamal, Menhan Juwono Sudarsono, Menkes Siti Fadilah Supari, Mendiknas Bambang Sudibyo, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menpora Adhyaksa Dault, dan Menhuk dan HAM Andi Matalatta.

Tampak pula Jaksa Agung Hendarman Supanji, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Susno Duaji, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan Ketua DPR Agung Laksono.

Sejumlah petinggi Partai Golkar juga hadir, seperti Ketua Dewan Penasihat Surya Paloh dan mantan Ketum Golkar Akbar Tanjung. (sihc/skoc) ***

Presiden Minta Masukan Hendarman Soal Calon Pimpinan KPK Sementara

2009-09-20T14:37:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Jaksa Agung Hendarman Supandji mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meminta masukan dirinya soal name tiga calon pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kalau masukan saja ada lah,” kata Hendarman usai menghadiri open house di Istana Negara, Minggu (20/9).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang perubahan pasal 33 UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Perppu ini akan mengijinkan Presiden menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK menggantikan tiga orang pimpinan KPK yang sedang menjalani proses hukum. Rencana penerbitan Perppu ini ditentang banyak pihak karena dinilai menciderai independensi KPK dan dikhawatirkan ada konflik kepentingan Presiden.

Hendarman mengatakan akan mendukung rencana Presiden tersebut. "Saya backup saja," katanya. Termasuk mengizinkan jika salah satu anak buahnya di Kejaksaan Agung diminta presiden untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK. “Siap, dipersilahkan,” katanya. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, salah satu nama calon dari korps Adhyaksa yang akan menjadi pejabat sementara adalah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendi.

Saat ditanya apakah Hendarman juga diminta oleh Presiden untuk mengisi jabatan itu, ia hanya menjawab singkat. “Saya nggak mikir sampai ke situ, jadi Jaksa Agung sudah berat,” katanya. (sihc/stic) ***

Perppu Penunjukan Plt Pimpinan KPK Terbit Pekan Ini

2009-09-20T14:09:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) penunjukan langsung pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pekan ini.

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta usai bersilaturahmi Lebaran dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Minggu, mengatakan menurut rencana Perppu itu akan ditandatangani Presiden Yudhoyono sebelum berangkat ke Amerika Serikat pada Rabu 23 September 2009.

"Ya keputusannya itu sebelum Presiden berangkat. Pekan ini dong, Presiden berangkat tanggal 23. Kalau sudah oke, keluar," ujarnya.

Menkumham membantah Perppu tersebut keluar terlalu cepat karena Presiden baru menyatakan kehendaknya mengeluarkan Perppu pada 16 September 2009.

Menurut dia, Perppu tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengambil langkah menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK.

Dari Perppu tersebut, lanjut dia, kemudian dibuat Keputusan Presiden untuk menetapkan plt. pimpinan KPK yang ditunjuk oleh Presiden.

Andi memperkirakan selang waktu antara keluarnya Perppu dan Keppres tidak terlalu lama.

"Secepatnya. Perppu keluar kan dalam rangka mengisi kekosongan pimpinan KPK," ujarnya.

Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa pun mengaku draft Perppu untuk menunjuk langsung pelaksana tugas pimpinan KPK sudah mencapai tahap final.

"Perppunya sedang disiapkan, sudah selesai. Kita sudah bicara, sudah selesaikan dengan Menkumham, Meneg PAN, Setneg, sudah kita membuat drafnya dan sudah final," ujarnya.

Menurut Hatta, Perppu hanya menambahkan satu pasal saja dari UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu penambahan dari pasal 33 sehingga diatur bahwa jika terjadi kekosongan pimpinan KPK kurang dari tiga orang maka Presiden dapat memilih dan menetapkan pelaksana tugas sambil menunggu proses seleksi yang diatur dalam UU KPK selesai.

"Jadi hanya bersifat sementara sampai dengan proses pemilihan berjalan," ujarnya.

Mensesneg tidak bisa menjelaskan mekanisme penunjukan langsung yang akan dilakukan berdasarkan penilaian Presiden seorang diri saja. Ia hanya berjanji Presiden tetap akan mendengarkan masukan dari berbagai pihak.

Plt pelaksana tugas pimpinan KPK yang ditunjuk Presiden Yudhoyono akan bertugas sampai jelas status hukum tiga pimpinan KPK yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri atau sampai terpilih pimpinan baru dari proses seleksi yang dilakukan oleh DPR.

Antasari Azhar telah diberhentikan sementara karena berstatus terdakwa dalam kasus pembunuhan PT Rajawali Putra Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen. Sedangkan dua rekannya, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan tersangka karena surat pencekalan terhadap Direktur Utama PT Massaro Anggoro Widjojo dan pencekalan terhadap Djoko Tjandra.

Menurut UU KPK, pimpinan KPK yang berstatus tersangka harus diberhentikan sementara melalui Keputusan Presiden. Sedangkan jika berstatus terdakwa harus diberhentikan tetap.

Apabila nantinya status tersangka pimpinan KPK dicabut karena kasus hukumnya tidak terbukti, maka mereka dapat kembali aktif memimpin KPK.(sihc/saci) ***

Perppu Pejabat Sementara KPK Sudah Selesai

2009-09-20T14:04:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang pengangkatan pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah selesai dibahas pemerintah."Perppunya sedang disiapkan dan sudah selesai," kata Menteri Sekretaris Negara, Hatta Rajasa, disela-sela open house Idul Fitri di Istana Negara, Minggu (20/9).

Komisi ini memiliki lima pimpinan. Pimpinan tertinggi, Antasari Azhar, berada di dalam penjara karena terlibat pembunuhan. Belakangan dua pimpinan lagi, Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, menjadi tersangka. Polisi menyatakan bahwa keduanya bersalah karena mengeluarkan surat cegah tangkal tanpa persetujuan rekan-rekan pimpinan lain.

Kasus dua pimpinan ini menjadi sorotan karena pimpinan Komisi lain menyatakan bahwa yang dilakukan keduanya tidak menyalahi prosedur. Sedang tim pembela KPK, Bambang Widjojanto, mengatakan pasal-pasal yang dijadikan alasan polisi memanggil pimpinan Komisi itu berganti-ganti.

Keadaan ini membuat Komisi hanya memiliki dua pimpinan dan hal ini memungkinkan presiden untuk sementara untuk ikut menentukan pucuk pimpinan Komisi, tidak hanya Dewan Perwakilan Rakyat.

Presiden menyatakan akan menunjuk tiga pimpinan sementara dan Hatta mengatakan Perppu ini akan mengubah Pasal 33 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam pasal 33 ini, akan ditambahkan satu poin yaitu dalam keadaan di mana terjadi kekosongan pimpinan KPK yang kurang dari tiga orang, maka Presiden memilih pelaksana tugas, menetapkan pelaksana tugas sambil menunggu proses seleksi yang diatur dalam UU KPK selesai.

Hatta mengatakan setidaknya empat menteri terlibat dalam pembahasan yaitu Menkumham Andi Mattalata, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, Mensesneg Hatta Rajasa, Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Dalam memilih calon pejabat sementara nanti, Hatta mengatakan, Presiden akan mendengarkan masukan dari sejumlah sumber. Calon itu bisa berasal dari mantan-mantan pimpinan KPK periode lalu, ataupun dari kandidat hasil seleksi sebelumnya. Tiga orang pejabat sementara ini akan bertugas sampai seleksi pimpinan KPK tetap dilakukan. (sihc/stic) ***

Seloroh JK soal Kemenangan Chris John

2009-09-20T13:44:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Soal kemenangan petinju Indonesia Chris John dalam laga kelas bulu WBA atas petinju Rocky Juarez, Minggu (20/9) tadi pagi, di Las Vegas, Amerika Serikat, Wakil Presiden Jusuf Kalla punya selorohan khusus.

Wajahnya berbinar ketika ditanya tanggapannya soal kemenangan Chris John, sehingga menambah kebahagiaannya di wajahnya dalam menyambut Lebaran. "Kemarin kan Ramadhan jadi enggak bisa taruhan," tutur JK dengan senyum khasnya di sela-sela open house di rumah dinasnya.

Selorohannya disambut tawa sejumlah tamu dan juga wartawan. Memang, JK sendiri, dan juga didukung oleh istrinya Mufidah Kalla yang mendampinginya, mengaku tak menonton pertandingan tersebut pagi tadi karena harus mengikuti shalat Id.

Ketika ditanyakan rencana pemberian apresiasi pemerintah atas prestasi Chris John, JK hanya tersenyum kembali. "Ha-ha-ha, belum ada," tutur pria yang dikenal menggemari olahraga ini. (sihc/skoc)
***

Boediono Hadiri "Open House" JK

2009-09-20T12:49:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Boediono beserta isteri hadir pada open house di kediaman Wakil Presiden M Jusuf Kalla di Jalan Teuku Umar Jakarta, Minggu. "Apa kabar Pak? Sehat?," kata Wapres M Jusuf Kalla saat menyambut kedatangan Wapres terpilih Boediono.

Mendengar sapaan hangat tersebut, Wapres terpilih Boediono sambil tersenyum membalas.

"Baik. Sehat. Bagaimana Pak Jusuf?," kata Boediono.

Dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan khusus antara keduanya. Pertemuan antara keduanya hanya berlangsung beberapa menit.

Dalam kesempatan itu Boediono juga didampingi salah satu tim suksenya, M Iksan.

Acara open house terakhir Wapres Jusuf Kalla meski berlangsung sederhana, namun tampak lebih ramai dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam acara kali ini hadir pula para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Tampak hadir, antara lain, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Kehutanan MS Ka`ban, Mensesneg Hatta Radjasa, Menpera Yusuf Asy`ari, Menperin Fahmi Idris, Menkumdang Andi Mattalata, Menkop/UKM Suryadharma Ali dan Menperhubungan Jusman Syafei Jamal. (sihc/saci)
***

Megawati Gelar Open House dan Bagikan Sembako

2009-09-20T12:09:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketua Umum DPP PDIP yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menggelar open house Idul Fitri 1430 H bersama masyarakat sekaligus membagi-bagi paket sembako untuk 1000 kaum dhuafa.

Open house dan pembagian sembako itu dilakukan Megawati dan keluarganya di kediamannya jalan Teuku Umar, Menteng, Jakpus, Minggu, mulai pukul 11.00 WIB.

Paket sembako berisi beras dan sejumlah uang itu disampaikan langsung Megawati kepada warga miskin yang tampak antusias menerimanya. Antrian panjang warga dhuafa tampak mengular hingga belasan meter di bahu jalan Teuku Umar.

"Lumayan bisa dapat santunan dari Ibu Mega," ujar salah seorang warga seraya menenteng bingkisan beras dalam tas plastik warna merah itu.

Sesaat sebelumnya Megawati dan keluarganya menunaikan salat Id di dekat rumah, padahal sebelumnya ia direncanakan melaksanakan salat id di Kantor DPP PDIP di Jalan Lenteng Agung, Jaksel.

Menurut panitia salat id yang juga salah satu Ketua DPP PDIP, Arief Budimanta, ketidakhadiran Mega di Lenteng Agung karena ia sedang kurang sehat.

"Pemberitahuan ini agak mendadak. Tapi beliau juga titip salam selamat Idul Fitri untuk seluruh umat Islam di Indonesia," ujar Arief.

Walau Megawati dan suaminya, Taufiq Kiemas, berhalangan hadir, warga masyarakat disekitar kantor DPP PDIP tetap antusias mengikuti pelaksanaan salat id.(sihc/saci) ***

Boediono Datangi Rumah Megawati

2009-09-20T11:42:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Wakil presiden terpilih Boediono, Minggu (20/9) pukul 10.50, berkunjung ke kediaman mantan presiden Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta.

Begitu turun dari mobil berpelat nomor B 1114 RFD, Boediono, yang berkemeja batik berwarna dominan merah, langsung menebar senyum kepada para wartawan. Beberapa saat kemudian, Boediono langsung bergegas menuju ke dalam rumah Mega.

Mega termasuk presiden pertama yang menemukan "bakat" Boediono. Sewaktu itu, Boediono, salah satu pejabat teras Bank Indonesia, diganjar posisi Menteri Keuangan di masa kepemimpinan Megawati.

Selang beberapa saat kemudian, giliran Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Pramono Anung yang datang ke rumah Mega. Hingga kini, kerabat dan tamu Mega terus berdatangan ke rumah Mega, yang juga Ketua Umum PDI-P.

Sementara itu, warga Jakarta dan para tetangga sekitar Menteng belum dapat masuk. Jadwal Mega menerima masyarakat umum pada pukul 11.00 menjadi molor. (sihc/skoc) ***

Presiden Silaturahmi dengan Pejabat Negara

2009-09-20T11:10:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Pejabat negara mulai berdatangan di Istana Negara, Jakarta, Minggu, untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang sudah berdatangan di antaranya adalah Menko Polhukam Widodo AS, Menteri Perindustrian Fahmi Idris, dan Menteri Kehutanan MS Kaban. Masing-masing menteri datang bersama keluarganya.

Selain itu juga datang undangan para duta besar negara sahabat dan sejumlah tokoh seperti Surya Paloh dan pengusaha Rahmat Gobel. Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak belum hadir.

Menurut jadwal, silaturahmi lebaran Presiden dimulai pada pukul 10.00 WIB. Para tamu yang telah berdatangan dipersilakan menunggu di bawah tenda besar diletakkan di depan pintu masuk Istana Negara.

Untuk menghibur para tamu disediakan panggung hiburan menyenandungkan lagu-lagu Islami.

Setelah menunaikan Salat Id di Masjid Istiqlal, Presiden bersama dengan Ibu Ani bersilaturahmi dengan keluarganya dan perangkat istana.

Usai bersilaturahmi dengan pejabat negara, pada pukul 14.00 WIB Presiden menggelar open house untuk masyarakat.(sihc/saci) ***

Datangi SBY, Gus Dur Dahului JK

2009-09-20T10:21:00.001+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Acara open house yang digelar di Istana Negara Jakarta terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini, dalam perayaan Hari Raya Idul Fitri, Minggu (20/9), prosesi bersalaman dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak dimulai oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, tetapi mantan Presiden Abdurrahman Wahid. Bahkan, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh juga sudah bersalaman dengan Presiden mendahului Ketua Umum Partai Golkar itu.

Gus Dur dan Surya Paloh datang pada pukul 10.00, sedangkan JK tiba pukul 10.15. Sebelumnya, sejak pukul 09.00, Presiden sudah menerima ucapan selamat dari perangkat Istana. Ucapan dari keluarga baru dilakukan besok, Senin (21/9) di kediaman pribadi Presiden di Kompleks Puri Cikeas Bogor. Saat berita ini diturunkan, Wapres tengah menikmati hidangan sebelum kembali ke rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro untuk menggelar acara serupa.

Sementara, meskipun open house di Istana Presiden baru akan dibuka sejak pukul 14.00, sekelompok masyarakat yang terdiri dari kaum tunanetra sudah mendatangi Istana sejak pukul 08.00 pagi tadi.

Asnawi, salah satu tunanetra yang berasal dari Bojong Gede, Bogor, mengaku salah informasi sehingga ia sudah berada di Istana sejak pagi hari. Namun, hal itu tak disesali Asnawi yang tetap berharap dapat bertemu dengan Presiden. Kedatangan mereka dipandu oleh sejumlah staf Istana yang memang sudah dipersiapkan. Kelompok tunanetra ini kemudian menunggu di emperan parkir sepeda motor yang terletak di sebelah barat Gedung Sekretariat Negara.

Di luar gedung Istana Negara, sejumlah pejabat tinggi negara dan para menteri sudah mengantre untuk bersalaman dengan Presiden. (sihc/skoc)
***

Boediono Bakal Silaturahim ke SBY

2009-09-20T09:52:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Wakil Presiden terpilih Boediono tak memiliki agenda khusus selama hari pertama Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriah, Minggu (20/9). Ia hanya akan datang bersilaturahim di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Seusai menghadiri shalat Id di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Boediono langsung kembali ke kediaman pribadinya di kawasan Mampang Prapatan. Tiba sekitar pukul 08.15, Boediono langsung memasuki rumahnya, yang meski tidak besar tetapi tampak begitu asri dengan rimbunnya pepohonan.

Menurut salah satu ajudan yang ditemui di kediaman, tidak ada agenda khusus yang akan dihadiri Boediono, selain menghadiri open house di Istana Negara untuk bersilaturahim dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga pasangannya sebagai capres terpilih periode 2009-2014. "Nanti sedikit lagi berangkat ke Istana. Tidak ada agenda khusus. Semua tentatif saja," kata salah satu staf ajudan tersebut.

Sementara itu, saat ini Boediono masih bersilaturahim dengan anggota keluarganya. Terlihat kerabat dekat mantan Gubernur BI ini mulai berdatangan silih berganti. (sihc/skoc)
***

Kalla Berlebaran dengan Makan Bersama Keluarga

2009-09-20T09:11:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA -Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut kerabat dan sanak saudara di rumah dinas di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Keluarga besar Kalla makan bersama usai salat Ied untuk merayakan Idul Fitri.

"Ayo makan, makan," kata Jusuf Kalla sambil menyambut tamu-tamunya, Minggu (20/9).

Selain anak dan cucu Kalla, sejumlah kerabat hadir di kediaman Kalla. Hakim Kalla dan Aksa Mahmud datang bersama keluarga besar. Staf Kantor Wakil Presiden pun hadir dalam acara keluarga itu. Kalla menerima para tamu di ruang tengah.

Usai bersalaman, para tamu mengambil makanan yang tersedia di meja makan. Kalla dan Mufidah, istrinya, tak ikut makan karena menyambut para tamu. Bahkan, tamu-tamu dan sejumlah wartawan meminta Kalla dan istri berfoto bersama. (sihc/stic) ***

SBY dan JK Hadiri Shalat Id di Masjid Istiqlal

2009-09-20T07:07:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Shalat Id dalam rangka merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriah di Masjid Istiqlal akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang didampingi oleh Ny Ani Yudhoyono. Selain itu, shalat yang akan dimulai jam 07.00 ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ny Mufidah Jusuf Kalla. Ada juga para menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu, para duta besar dan perwakilan dari negara sahabat, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, dan jemaat yang jumlahnya tidak kurang dari 100.000 orang.

Menurut pantauan Kompas.com, kedua tempat untuk R-1 dan R-2 telah disiapkan di baris paling depan, di dekat Drs H Hasanudin Sinaga, imam Masjid Istiqlal yang akan memimpin shalat. Tempat mereka ditandai dengan 2 sajadah berwarna coklat terang.

Dalam shalat ini yang akan bertindak sebagai khatib adalah Prof Dr H Mohammad Ali. Khatib yang juga Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Departemen Agama itu akan membawakan khotbah dengan tema "Ibadah shaum (puasa) dalam Mendidik Setiap Muslim agar menjadi Rahmatan Lilalamin (Rahmat bagi seluruh alam semesta)."

Adapun sampai saat ini para jemaah terus berdatangan dan memenuhi masjid yang berseberangan dengan Gereja Katedral itu. Sebelum masuk, mereka beserta barang bawaan diperiksa dengan alat pendeteksi logam oleh para petugas pengamanan presiden yang memakai baju batik coklat.

Lebih lanjut, membeludaknya jemaah di masjid ini membuat sebagian jalan dipakai untuk parkir jemaah. Tampak parkiran dadakan di Jalan Wijaya Kusuma di sebelah timur dan utara masjid, lalu Jalan Perwira dapan kantor Pertamina di sebelah selatan.

Sementara untuk parkir R-1 dan R-2 beserta para tamu negara berada di dalam kompleks masjid sebelah barat. (sihc/skoc) ***

Presiden Ajak Masyarakat Bangun Peradaban Yang Mulia

2009-09-19T21:05:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh komponen masyarakat Indonesia dalam memontum peringatan Idul Fitri 1430 Hijriyah untuk terus berupaya membangun peradaban Islam yang luhur dan mulia sehingga bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya.

Dalam ucapan selamat Idul Fitri yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk memelihara optimisme dan terus bekerja untuk menciptakan suasana yang lebih baik di masa yang akan datang.

"Marilah terus kita bangun peradaban islam yang luhur dan mulia. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam yang mencintai perdamaian keadilan dan persaudaraan. Dan marilah kita melangkah ke depan dengan penuh optimisme terus berkarya dan bersama-sama membangun hari esok yang lebih baik," kata Presiden.

Ditambahkannya,"semoga dengan kemenangan ini ke depan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta badah kita seraya memoho ridho Allah. Semoga pula kita dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan baik bagi diri dan keluarga kita, maupun bagi bangsa dan negara tercinta."

Pemerintah menetapkan Idul Fitri, 1 Syawal 1430 Hijriyah jatuh pada hari Minggu, 20 September 2009.

Penetapan hari lebaran ini menyusul hasil sidang itsbat yang dipimpin Menteri Agama Dr H Muhammad Maftuh Basyuni di operation room Departemen Agama, Sabtu (19/9) malam. Menag didampingi Menteri Kominfo Prof Dr Ir Muh Nuh, Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar dan Ketua MUI KH Ma`ruf Amin.

"Secara hisab dan rukyat sudah dapat dilihat, sehingga Idul Fitri jatuh pada 20 September. Dapat disetujui?," kata Menag, disambut serentak peserta sidang yang menyetujui keputusan tersebut.

Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor 139 tahun 2009 tertanggal 19 September 2009 tentang Penetapan 1 Syawal 1429 H.

Sidang dihadiri pula pejabat eselon satu dan dua Depag, para wakil ormas-ormas Islam serta duta besar dan perwakilan negara-negara Islam.(sihc/saci)) ***

Presiden SBY Ajak Bangun Peradaban Islam yang Luhur dan Mulia

2009-09-19T21:03:00.001+07:00

Dalam ucapan selamat Idul Fitri yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu, Kepala Negara mengajak semua pihak untuk memelihara optimisme dan terus bekerja untuk menciptakan suasana yang lebih baik di masa yang akan datang.

"Marilah terus kita bangun peradaban islam yang luhur dan mulia. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Islam yang mencintai perdamaian keadilan dan persaudaraan. Dan marilah kita melangkah ke depan dengan penuh optimisme terus berkarya dan bersama-sama membangun hari esok yang lebih baik," kata Presiden.

Ditambahkannya,"semoga dengan kemenangan ini ke depan kita dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta badah kita seraya memoho ridho Allah. Semoga pula kita dapat mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan baik bagi diri dan keluarga kita, maupun bagi bangsa dan negara tercinta."

Pemerintah menetapkan Idul Fitri, 1 Syawal 1430 Hijriyah jatuh pada hari Minggu, 20 September 2009. Penetapan hari lebaran ini menyusul hasil sidang itsbat yang dipimpin Menteri Agama Dr H Muhammad Maftuh Basyuni di operation room Departemen Agama, Sabtu (19/9) malam. Menag didampingi Menteri Kominfo Prof Dr Ir Muh Nuh, Dirjen Bimas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar dan Ketua MUI KH Ma`ruf Amin.

"Secara hisab dan rukyat sudah dapat dilihat, sehingga Idul Fitri jatuh pada 20 September. Dapat disetujui?" kata Menag, disambut serentak peserta sidang yang menyetujui keputusan tersebut.

Keputusan tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Agama Nomor 139 tahun 2009 tertanggal 19 September 2009 tentang Penetapan 1 Syawal 1430 H.

Sidang dihadiri pula pejabat eselon satu dan dua Depag, para wakil ormas-ormas Islam serta duta besar dan perwakilan negara-negara Islam. (sihc/skoc)
***

Presiden Dan "Stres" Pengamanan

2009-09-19T21:03:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Sebagai orang nomor satu di Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentu mendapatkan pengamanan terbaik namun hal itu justru membuatnya kadangkala merasa stres karena tidak bisa dekat dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

"Yang paling stres adalah saya, bukan karena takut ancaman teroris namun perasaan tidak enak dan bersalah," kata Presiden saat acara ramah tamah dan buka puasa bersama dengan para wartawan Istana Kepresidenan di Istana Negara Jakarta, Kamis malam.

Yudhoyono yang malam itu mengenakan kemeja koko berwarna putih dengan garis vertikal hitan di masing-masing sisinya menyatakan selama lima tahun menjabat sebagai Presiden, ia dan Ibu Negara Ani Yudhoyono kalau pergi ke daerah maupun di Jakarta sangat jarang menutup jendela kendaraan dinas karena ingin tetap bisa bertatap muka dan menyampaikan salam pada masyarakat yang ditemuinya.

Namun perkembangan situasi adanya ancaman pemboman atas iring-iringan mobil kepresidenan dengan ditemukannya bahan peledak yang sedang dirakit di kawasan perumahan kawasan Jati Asih beberapa waktu lalu membuat Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) untuk beberapa waktu melarang keduanya membuka kaca kendaraan.

"Saat tertentu saya dilarang oleh Paspampres. Saya betul-betul sakit rasanya, namun memang saya harus betul-betul patuh pada Paspamres karena dalam undang-undangnya mereka harus mengamankan presiden," paparnya diikuti senyum.

Presiden bahkan mengakui ia kerap berdebat dan" berunding" dengan Paspamres untuk masalah pengamanan itu.

Ia menceritakan saat renungan suci 17 Agustus 2009 dinihari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta , maka ia sangat ingin bisa membuka kaca kendaraan sehingga bisa menyapa masyarakat, namun atas larangan Paspamres maka ia terpaksa tidak membukanya.

"Saya minta maaf kepada masyarakat, nggak enak kalau seperti itu," ungkapnya.

Meski demikian, menyusul tewasnya gembong teroris Noordin M Top oleh pihak kepolisian dalam sebuah penyergapan di Solo (Kamis 17/9) dinihari, Presiden belum tahu apakah otoritas pengamanan presiden akan mengendurkan pengamanan terhadap kepala negara.

"Biar Paspamres yang menilai hal itu," kata Presiden.(sihc/saci) ***

Presiden Segera Terbitkan Perppu Pimpinan KPK

2009-09-19T15:48:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengenai pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya.. setelah Lebaranlah. Sesegera mungkin," kata Juru Bicara Presiden, Andi Malarangeng di kediaman Presiden di Cikeas Bogor, Sabtu.

Menurut Andi, niat Presiden mengeluarkan Perppu merupakan solusi
terbaik untuk mengisi jabatan pimpinan KPK yang kosong sehingga lembaga tersebut tetap berjalan dengan efektif.

"Perppu ini justru sudah dikonsultasikan dengan Ketua MA, Ketua MK dan Ketua DPR. Hasil dari itu adalah Perppu sebagai solusi terbaik. Kalau ada yang kritik, biasalah itu dalam demokrasi, Tapi (Perppu) itu jalan yang terbaik," katanya.

Andi menjelaskan, dengan jumlah pimpinan KPK tinggal dua orang yang aktif, maka tidak mungkin KPK bisa berjalan baik.

"Dulu waktu hanya Pak Antasari yang non-aktif, masih bisa berjalan baik maka nggak perlu ada pelaksana tugas. Semua mendukung adanya Perppu sebagai solusi. Kalau membentuk panitia seleksi, lama prosesnya," katanya.

Presiden pada Rabu (23/9) akan bertolak menuju Pitsburg (Amerika
Serikat) untuk mengikuti Pertemuan G-20 dan akan berada di sana sampai 30 September, sehingga kemungkinan besar Perppu akan dikeluarkan dan diajukan ke DPR sebelum berangkat ke AS.(sihc/saci) ***

JK dan Gusti Allah "Ora Sare"

2009-09-19T05:58:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-Oleh Andi Suruji

Tuhan tidak tidur. Bahkan, Dia tidak akan tidur. Dengan kemahakuasaan-Nya, Dia-lah yang mengatur dunia dan segala isinya, serta perputaran sistem tata kehidupan manusia. Karena ketidaktidurannya itulah Sang Khalik mengetahui pasti dan sangat detail apa saja yang telah dan akan terjadi.

Ini bukanlah cuplikan renungan puasa bulan Ramadhan. Bukan pula khotbah Idul Fitri. Ini hanya terinspirasi dari sebuah judul berita di harian ini tempo hari, ”JK: Gusti Allah ’Ora Sare’”.

Pernyataan ora sare (bahasa Jawa) Wakil Presiden itu menyentak. Selama ini, Jusuf Kalla (JK) tak pernah terdengar mengutip ungkapan Bugis walaupun ia seorang Bugis. Padahal, orang Bugis juga memiliki banyak ungkapan perumpamaan bernilai tinggi, sebagaimana bahasa Jawa, Melayu, Sunda, Batak, dan bahasa lainnya.

Ketika JK mengungkapkan sesuatu dengan bahasa ”orang lain”, bukan berarti JK sudah kehilangan jati dirinya sebagai orang Bugis, ”manusia sabrang” istilah Syafii Maarif bagi JK. Jangan pula salah! Seberapa pun kadarnya, ”kejawaan” setidaknya ada juga dalam kehidupan JK. Dua menantunya orang Jawa. Istrinya adalah orang Minang. Tidak heran jika banyak orang mencap JK sebagai nasionalis tulen.

Boleh jadi, ora sare-nya JK bermakna lain, untuk menegaskan apa yang ada di benaknya, yang tidak bisa tergambarkan dan dipahami kebanyakan orang jika diungkapkan dengan bahasa lain, seperti bahasa Indonesia, apalagi bahasa Bugis.

Biarlah JK sendiri yang merasakan makna ungkapan Jawa itu dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pembaca pun tak dilarang menafsirkan lebih jauh, lebih luas, dan lebih dalam makna di balik pernyataan JK tersebut. Apakah itu sekadar lucu-lucuan menjelang buka puasa, gurauan di antara pidato resmi, letupan kekecewaan, atau kekesalan.

Kalau pembaca tak keberatan, saya hanya coba menangkap yang dirasakan maupun yang disimpan rapat dalam hati JK sehingga lahir ucapan itu.

Pertama-tama, ungkapan itu diucapkan di hadapan tim sukses dan pendukungnya yang telah bekerja keras siang dan malam. Mereka memang sering tidak tidur, ora sare, untuk memenangkan pasangan JK-Wiranto dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada 8 Juli 2009.

Seperti ungkapannya, dan saya saksikan sendiri karena beberapa kali bertemu di rumah jabatan selama masa kampanye pilpres, JK pun kadang memang seperti ora sare, tidak tidur. Sampai larut malam, bahkan dini hari, JK belum tidur dan terus menerima kedatangan tamu yang mengalirkan pernyataan kelompoknya mendukung penuh.

Kadang hingga dini hari, JK belum juga istirahat karena masih harus rapat, menyusun strategi, dan menghitung kekurangan dan kekuatan secara cermat. Padahal, pagi buta ia dan timnya masih harus berangkat lagi ke penjuru Nusantara yang dicita- citakannya senantiasa menyatu dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak tercabik-cabik konflik akibat ketidakadilan. Harmonis dalam taraf kesejahteraan rakyatnya. Berdiri sama tegak dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.

Betapa lelah JK memperjuangkan misinya yang mulia dan terhormat itu. Bukan ambisi kekuasaannya, apalagi keserakahannya mengejar takhta dan harta. ”Eeh kalian harus tahu. Saya, walaupun tidak duduk di sini, di mana pun saya kelak, kalau bisa berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, itu sudah sangat membahagiakan saya,” kata JK dalam suatu perbincangan di ruang kerjanya.

Ia sudah cukup kaya raya untuk hidup tenang pada masa tua. Selama 40 tahun lebih jadi pengusaha, sudah cukuplah uangnya untuk membiayai kegiatan apa saja yang hendak dilakukannya. ”Kita jalan-jalan saja, tanpa protokol, tanpa ajudan, dan pengawal serta pengamanan,” katanya kepada saya dalam suatu percakapan tengah malam di rumah jabatan ketika perhitungan perolehan suara JK dan rivalnya makin timpang. ”Baik, Pak. Nanti saya jadi ajudan Bapak,” kata saya, dan dia tertawa lebar.

Kubu JK-Wiranto bukan tak berduka. Mereka kalah telak. Sangat jauh melenceng dari kalkulasi semula. Tetapi JK tak larut dalam kesedihan berkepanjangan. Seorang putrinya menyatakan, ”Kami semua bersedih. Tetapi kami malu sama Bapak (JK) karena dia tidak pernah bersedih, selalu menampakkan ketegarannya menghadapi kenyataan ini.”

”Kita semua sudah bekerja keras. Allah yang Mahatahu. Allah yang mengatur dan menentukan semua ini,” kata JK.

JK memang ora sare. Tidurnya yang banyak justru ketika dalam penerbangan. Gusti Allah juga ora sare. Dia bersama JK, setiap saat, dalam penerbangan dan cuaca yang sangat buruk dan menakutkan sekalipun. Hasil kerja keras JK tidak sesuai harapannya. Dia terima semua itu sebagai takdir. Dia telah berjuang dan berupaya keras untuk menjemput takdirnya.

Sejauh yang teramati secara cermat, baru dalam pemilu kali ini terjadi semua ormas Islam bersatu padu mendukung satu orang, yakni JK. Namun, seperti dikatakan banyak orang, seolah ada pula tangan jahat turut campur sehingga hasilnya sangat mencengangkan. Ada yang mengatakan, perolehan suara JK-Wiranto tidak masuk akal. Ada pengkhianatan dan kecurangan.

Namun, biarlah, Gusti Allah pasti ora sare.

Kita berharap, dengan segala pengalaman bisnisnya, memimpin Golkar dan menjadi wakil presiden yang dinamis, penuh terobosan, nyaris tak tidur untuk bekerja keras dan tulus, tetap ora sare mengoreksi hal-hal yang salah, curang, dan berbagai ketidakadilan lainnya di negeri ini. (sihc/skoc) ***

Terbitkan Perppu KPK, Presiden Dinilai Bela Polri

2009-09-19T04:59:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Gagasan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sebagai dasar penunjukan pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, berpotensi dipersepsikan sebagai bentuk dukungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada polisi. Hal itu terutama pada langkah Polri menjadikan dua wakil ketua KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang.

Padahal, langkah polisi tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak proporsional sehingga bisa dikategorikan sebagai upaya nyata melemahkan KPK.

Penilaian itu disampaikan advokat Alexander Lay, Taufik Basari, dan Abdul Haris, Jumat (18/9) di Jakarta. Ketiganya kini menjadi bagian dari tim penasihat hukum KPK.

Chandra dan Bibit menjadi tersangka sebab meminta pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Presiden berencana menerbitkan perppu sebagai dasar hukum menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK sebab komisi itu kini tinggal dipimpin M Jasin dan Haryono Umar. Kondisi itu dikhawatirkan mengganggu pemberantasan korupsi. Ketua KPK Antasari Azhar sebelumnya dinonaktifkan karena menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Alexander menilai, ide penerbitan perppu itu prematur sebab Presiden belum membicarakannya dengan dua unsur pimpinan KPK tersisa, terutama terkait dengan apakah ada kegentingan memaksa di komisi itu. Padahal, perppu hanya dapat dibuat jika ada kegentingan memaksa.

Abdul Haris menuturkan, yang seharusnya dilakukan Presiden adalah memastikan polisi bertindak profesional dan tidak melibatkan pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam proses hukum Chandra dan Bibit.

Langkah itu dibutuhkan sebab kasus yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra seharusnya tidak diselesaikan lewat proses pidana, tetapi gugatan praperadilan. ”Yang menggugat juga yang merasa dirugikan, yaitu Anggoro dan Djoko,” ujarnya.

Wakil Ketua KPK M Jasin menuturkan akan berbahaya bagi KPK jika perppu dipakai untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK yang bekerja sementara. Sebab, pejabat itu akan mengetahui rahasia KPK. ”Lagi pula dua unsur pimpinan KPK masih memenuhi sistem kolektif kolegial. KPK juga dibangun dengan sistem kerja yang profesional dan berintegritas,” katanya.

Jasin berharap perppu diterbitkan bila pimpinan KPK yang sekarang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Sebagai tersangka, jika tak terbukti, mereka bisa kembali ke KPK.

Secara terpisah, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, Presiden berharap pemberantasan korupsi oleh KPK tetap berjalan efektif meski tiga dari lima unsur pimpinannya menjalani proses hukum. Perppu adalah dasar hukum untuk menunjuk pejabat sementara pimpinan KPK.

Pejabat yang ditunjuk Presiden itu hanya menjalankan tugas sementara. (sihc/skoc) ***

Wapres Terpilih Boediono Juga Gelar "Open House"

2009-09-18T22:49:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Wakil Presiden Terpilih Boediono, hari pertama Lebaran, Minggu (20/9) pagi hingga siang, dijadwalkan akan menggelar open house atau membuka pintu rumahnya untuk menerima ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriah dari para tamu.

Open house dilakukan setelah memberikan ucapan selamat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Muhammad Jusuf Kalla di Istana Negara dan rumah dinas Wapres Kalla.

Menurut pengamat ekonomi M Ikhsan, yang kini menjadi staf Boediono, saat ditanya Kompas, seusai mendampingi Boediono shalat Jumat (18/9) di Mesjid Sunda Kelapa, Jakarta, open house akan diadakan di salah satu rumah di kompleks pejabat tinggi di Jalan Denpasar No. 9, Jakarta. (sihc/skoc) ***

Pelanggaran Dana Kampanye: Tiga Pasangan Capres-Cawapres Dilaporkan ke Polisi

2009-09-18T21:56:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden dilaporkan ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Mabes Polri oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat (18/9). Bawaslu menduga ada pelanggaran dana kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana.

"Ada penyalahgunaan dana kampanye terhadap tiga pasangan calon. Tiga pasangan itu ada dugaan pelanggaran dana kampanye yang berkaitan dengan tindak pidana. Ketiga-tiganya ada," ujar anggota Bawaslu, Wirdiyaningsih, saat mendatangi Bareskrim Polri bersama dua anggota Bawaslu yang lain di Jakarta.

Menurut dia, Megawati-Prabowo dilaporkan karena diduga mendapat dana kampanye dari pihak asing. Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono diduga telah menginformasikan data yang tidak sebenarnya terkait dana kampanye. Sementara itu, Jusuf Kalla-Wiranto tidak melaporkan pengeluaran.

"Ada yang mengenai dana asing, Bu Mega. Kalau SBY itu menginformasikan data yang tidak sebenarnya. Kalau JK bukan Pak JK-nya, tapi timnya. Mereka tidak melaporkan apa yang telah dikeluarkan," ungkapnya.

Dugaan ini, lanjut Wirdiyaningsih, berdasar pada hasil audit dari akuntan publik. Oleh karena itu, Bawaslu menyangkakan Pasal 221, 223, dan 227 Undang-Undang Pilpres. Lalu, mengapa baru sekarang dilaporkan? Wirdiyaningsih mengatakan, barang bukti berupa hasil audit akuntan publik itu baru diterima pada 17 September 2009. (sihc/skoc) ***

SBY Harusnya Keluarkan Perppu Pansel, Bukan Perppu PLt

2009-09-18T21:27:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Sekretaris Jenderal Tranparansi Internasional Indonesia Teten Masduki, Jumat (18/9) menyatakan, jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sungguh-sungguh memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, dan bukan Perpu tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas KPK.

"Sebenarnya, tidak ada urgensinya memilih pimpinan KPK yang baru. Sebab, meskipun tinggal dua orang saja pimpinan KPK, secara kelembagaan KPK sudah cukup memadai. Akan tetapi, kalau dipaksakan, sebaiknya yang dikeluarkan Presiden Yudhoyono adalah Perppu proses seleksi atau Panitia Seleksi KPK yang dipercepat," tandas Teten, saat dihubungi Kompas, Jumat (18/9) petang di Jakarta.

Percepatan Panitia Seleksi itu, tambah Teten, dilakukan antara satu hingga dua bulan dan bukan tujuh bulan seperti proses seleksi nomral selama ini. Jadi, bukan Perppu untuk mengangkat langsung tiga oleh Pelaksan Tugas KPK. "Prinsipnya, perlu segera diisi kekosongan. Namun, Presiden tidak boleh memilih sendiri tiga calon pimpinan KPK tersebut. sebab, kalau memilih sendiri di mana indepensi KPK?" tanya Teten.

Dikatakan Presiden Yudhoyono, jika memilih sendiri, Presiden Yudhoyono akan memiliki konflik kepentingan dengan pemberantasan korupsi yang selama ini dicanangkan dan menjadi kampanyenya. Sebab, bisa saja orang-orang yang dipilihnya itu, adalah orang yang dicurigai dan yang bisa dikendalikan oleh Presiden sendiri, lanjut Teten.

Menurut Teten, meskipun Panitia Seleksi yang dipercepat, pemilihan panitianya sungguh-sungguh dan memilih orang yang benar-benar independen, profesional dan kredibel. Jangan sampai terulang seperti kasus Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga anggota yang dipilihnya tidak berkualitas, demikian Teten.

Presiden akan paksakan diri

Soal Perppu KPK, Teten menambahkan, Presiden Yudhoyono diperkirakan akan memaksa diri untuk diterbitkan dan meminta persetujuan DPR. Oleh sebab itu, sebagai antisipasi dipaksakannya Perppu tersebut, sebaiknya dari sekarang ini nama-nama yang dimucnulkan agar ditunjuk Presiden Yudhoyono adalah nama-nama yang memiliki intergitas dan jejak rekam yang baik serta independen, kata Teten.

Disebutkan tiga nama yang bisa ditunjuk Presiden Yudhoyono untuk menjadi anggota KPK adalah seperti Amien Sunarjadi, Arief Soerowijiyo dan Trimulja Surjadi. "Saya kira jangan sampai orang yang hanya Asal Bapak Senang (ABS) yang akan dipilih. Karena itu, tiga nama itu sebaiknya dipertimbangkan oleh Presiden Yudhoyono," lanjut Teten.

Kalau Presiden memilih nama-nama yang memenuhi syarat seperti itu, tambah Teten, maka Perppu yang dikeluarkan Presiden tidak akan dicurigai sebagai bentuk intervensi Presiden terhadap KPK.

Secara terpisah, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Lukman Bachmid, yang kini menjadi Tenaga Ahli BPK, mengatakan Prsiden Yudhoyono harus memilih nama-nama yang memeiliki martabat dan integritas tinggi.

"Saya yakin, kalau nama-nama yang memiliki dua syarat utama seperti itu, ditunjuk Presiden, tentu mereka akan menjalankan tugasnya sungguh-sungguh optimal dan independen. Kalau orang yang bermartarbat dan memiliki integritas, jika saat menjalankan tugasnya dia merasakan adanya intervensi dari Presiden atau pihak manapun, tentu dia akan mengundurkan diri," papar Lukman. (sihc/skoc) ***

Presiden Tarik Dulu RUU Tipikor, Baru Terbitkan Perppu

2009-09-18T20:14:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Terhadap kontroversi Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan bersikap sama dengan sikap sebelumnya ketika menarik Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dari pembahasan bersama DPR dan pemerintah.

Namun, selanjutnya, terhadap RUU Tipikor tersebut, Presiden Yudhoyono juga harus memiliki sikap yang sama seperti halnya ketika menyikapi kosongnya kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk memperkuat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi agar pengadilan tersebut tetap dapat menjalankan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.

Demikian disampaikan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki saat dihubungi Kompas di Jakarta, Jumat (18/9).

"Jadi, Presiden Yudhoyono harus adil dengan menarik RUU Tipikor dari pembahasan DPR dan pemerintah dan selanjutnya mengeluarkan Perppu agar dapat memperkuat Pengadilan Tipikor sebelum 19 Desember 2009, sebagaimana batas waktu tiga tahun yang ditetapkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," ungkap Teten.

Menurut Teten, kalau Presiden Yudhoyono bisa bersikap seperti dalam RUU Rahasia Negara dengan cara menarik RUU tersebut, dan selanjutnya akan dikaji kembali sejumlah ketentuan yang kontroversial, tentu sikap yang sama harus dilakukan Presiden terhadap RUU Tipikor.

"Memang, mengenai penghapusan penuntutan KPK, DPR dan pemerintah belum membahasnya. Akan tetapi, nantinya penghapusan hak penuntutan akan dituangkan dalam RUU Tipikor. Apabila ketentuan tersebut menjadi ketentuan UU, selesailah sudah upaya pemberantasan korupsi yang dicanangkan oleh Presiden pada tahun 2004," tambahnya.

Diyakini Teten, Presiden Yudhoyono tidak akan memiliki sikap untuk membiarkan upaya pemberantasan korupsi berhenti karena tidak adanya hak penuntutan di KPK dan kewenangan pengadilan Tipikor untuk mengadilinya.

"Kalau Presiden akan mengeluarkan Perppu pengangkatan sementara Pelaksana Tugas pimpinan KPK dengan dalih menyelamatkan KPK, maka, tentunya, dengan Perppu tentang penguatan Pengadilan Tipikor, Presiden juga akan terbukti komitmennya sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi," demikian Teten. (sihc/skoc) ***

Kebijakan Presiden Dinilai Melegitimasi Kriminalisasi KPK

2009-09-18T19:22:00.001+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Tim pembela Komisi Pemberantasan Korupsi menilai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu), dinilai melegitimasi atas kriminalisasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Presiden terburu-buru dan prematur dalam menerbitkan Perppu," ujar Alexander Lay, kauasa hukum KPK, Jumat 18/9).

Presiden menyatakan niatnya untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk menunjuk pengisi kekosongan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Adapun Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah menjadi tersangka atas tuduhan penyalahgunaan kewenangan dalam pembuatan surat cekal.

"Penerbitan Perppu diizinkan dengan syarat ada kegentingan, hal ini masih bisa diperdebatkan," kata Alexander. Menurutnya Presiden sepatutnya bertanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kegentingan tersebut, sebab Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pihak yang paling tahu mengenai hal tersebut.

"Jika tidak, ini bisa disalahartikan sebagai tindakan dukungan presiden atas uapaya penghancuran KPK," kata dia. Apalagi penetapan dua pimpinan sebagai tersangka dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Tim meminta agas Kapolri melakukan kajian secara objektif terhadap kasus yang dikenakan pada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Jangan libatkan pihak yang mempunyai konflik kepentingan dalam hal ini," ujar pengacara Taufik Basari. Hari ini tim juga melaporkan Kabareskrim Susno Duadji kepada Kompolnas atas dugaan konflik kepentingan. (sihc/stic)
***

Kebijakan Presiden Dinilai Melegitimasi Kriminalisasi KPK

2009-09-18T19:22:00.000+07:00

Pimpinan KPK Bukan Pembantu Presiden yang Dapat Ditunjuk

2009-09-18T18:42:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Peneliti Bidang Hukum Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah, mengatakan ICW menolak rencana penebitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berkaitan penunjukan Pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, jika penunjukan dilakukan, maka Presiden justru merusak independensi Komisi Pemberantasan Korupsi. "Pimpinan KPK bukan menteri atau pembantu Presiden yang dapat dipilih atau ditunjuk saja," kata Febri saat dihubungi, Jumat (18/9).

Dia melanjutkan tidak ada sedikitpun kewenangan Presiden untuk campuri dan menunjuk langsung pimpinan lembaga independen. Pemerintah, kata dia, hanya mengusulkan nama yang telah disaring melalui seleksi khusus. Kemudian parlemen menguji kelayakan dan kepatutan sejumlah nama itu dan ditetapkan. "Kita perlu ingat, KPK tidak berada dibawah Eksekutif ataupun legislatif. Tetap harus ada proses seleksi," katanya.

Kalaupun butuh Perpu, dia melanjutkan, maka hanya bisa berisikan percepatan proses seleksi, bukan menunjuk orang. "Kami minta presiden tidak terjebak dalam otoritarian gaya bar," katanya. Proses seleksi, dia menuturkan harus dilakukan secara terbuka dan mendengarkan publik. "Proses ini tidak boleh dibajak dengan absolutisme kekuasaan."

Terpenting juga, tegasnya, dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tersisa juga harus buktikan pada publik, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak lemah seperti yg dituduhkan banyak pihak lain. " Meskipun yang tersisa berasal dari bidang pencegahan, hal itu tidak menghilangkan kewenangan sebagai Penyidik dan Penuntut. Undang-undang KPK mengatur tegas di Pasal 21 ayat (4)," ujarnya. (sihc/stic) ***

Pejabat Pelaksana Tugas KPK Harus Orang yang Tepat

2009-09-18T17:49:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga Non Pemerintah Imparsial, Rachland Nashidik, mengatakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang akan dikelurakan presiden untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan Komisi Penberantasan Korupsi bukan bentuk intervensi. "Saya kira sebagai penyelamatan KPK dan gerakan pemberantasan korupsi secara umum," kata Rachland ketika dihubungi, Jumat (18/9).

Menurutnya, asal pengisiaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu dengan orang yang tepat, Komisi akan tetap independen dan tidak mudah diintervensi. "Asal diisi dengan figur yang kredibel dan berpengalaman tidak akan masalah," katanya, "Daripada membiarkan pimpinan KPK hanya dua orang, tidak akan efektif." Sehingga, kata dia, hal itu akan menjadi ujian presiden untuk mengisi jabatan itu dengan orang yang tepat.

Soal konflik kepentingan, Rachland menegaskan, tidak akan terjadi jika penggantian nama-nama pelaksan tugas sementasa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu mendengarkan aspirasi masyarakat dan lembaga pemberdaya masyarakat. "Dengan orang yang kredibel, saya kira akan menjawab kekhawatiran publik," katanya.

Ditanya apakah dengan kebijakan dikelurkannya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) sudah cukup untuk percepatan mengisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Rachlan menjelaskan, justru akan berbahaya jika proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan di parlemen yang penuh dengan kepentingan politik. "Justru akan banyak kepentingan di sana," katanya. Dia mencontohkan, saat pengangkatan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar yang diloloskan dan didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, muncul dugaan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para politisi Partai Demokrasi Indonsia Perjuangan menjadi tidak pernah tersentuh.

Dia melanjutkan, presiden memiliki kewenangan penunjukkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Dia kan presiden terpilih langsung yang mendapatkan mandat dari rakyat. Apalagi, perpu itu setingkat dengan undang undang," katanya. Soal kriteria pimpinan Komisi, dia meminta tiga orang pimpinan yang dipilih harus ada dari pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang lama. "Agar nanti tidak perlu adaptasi. Sedangkan dua orang lainnya, perlu dari tokoh masyarakat yang konsen dengan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Soal nama-nama yang dianggap layak menempati posisi itu, Rachland mengusulkan Erry Riyana Hardjapamekas, Todung Mulya Lubis, dan Teten Masduki. (sihc/stic) ***

ICW: Presiden Jangan Buru-buru Tunjuk Pengganti Antasari Dkk

2009-09-18T17:00:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jangan terburu-buru menunjuk pengganti tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah terjerat masalah hukum, yaitu Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Rianto. Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Emerson Yuntho mengatakan, status Chandra dan Bibit sebagai pimpinan nonaktif masih bisa direhabilitasi.

"Bisa saja ada SP3 (surat perintah penghentian perkara) sehingga Chandra dan Bibit direhabilitasi dan menjadi pimpinan lagi," kata Emerson kepada Kompas.com, Jumat (18/9) sore.

Rencana Presiden untuk mengeluarkan Perppu penunjukan pengganti sementara tanpa melalui panitia seleksi (pansel), menurut Emerson, tidak tepat. Hal ini, lanjutnya, untuk menghindari kesan adanya intervensi Presiden.

"Jangan asal bapak senang. Hendaknya, Presiden tidak terburu-buru menunjuk pengganti. Apalagi kalau main tunjuk, KPK bisa menjadi tidak independen," kata dia.

ICW mengusulkan agar pengganti ketiganya dipilih melalui proses seleksi oleh tim yang terdiri dari 3 pihak yaitu DPR, pemerintah, dan masyarakat. Hanya saja, dengan pertimbangan waktu, mekanisme seleksi bisa dipangkas dan tak memakan waktu lama seperti proses fit and proper test DPR.

"Kalaupun Presiden tunjuk orang, harus disertai instruksi dan perintah agar membereskan dugaan korupsi di lingkungan Istana Presiden," ujar Emerson.

Pendapat berbeda dilontarkan pengamat hukum Irman Putra Sidin. Irman mengatakan, dengan kondisi seperti saat ini, Presiden justru harus turun tangan untuk menyelamatkan KPK secara institusi. "Presiden harus segera mengambil tindakan untuk menyelamatkan KPK. Bedakan antara menyelamatkan orang dan lembaga," kata Irman.

Salah satu tindakan tersebut adalah segera mengisi kekosongan tiga posisi pimpinan. Kekhawatiran bahwa SBY akan menunjuk orang-orangnya bisa dikikis dengan mendorong sosok-sosok yang dipandang memiliki kapasitas untuk memimpin KPK.

"Justru kita harus dorong agar Presiden memilih orang-orang yang bisa diterima publik. Bagaimana bisa dikatakan kaki tangan, kalau SBY memilih Teten Masduki, misalnya," ujarnya. (sihc/skoc)
***

Teten: Perpu untuk Percepat Seleksi KPK

2009-09-18T16:19:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia, Teten Masduki mengatakan, sebenarnya tidak ada urgensi untuk memilih pemimpin KPK baru menggantikan tiga komisioner yang kini berstatus tersangka. Alasannya, secara kelembagaan KPK dengan dua komisioner sudah memadai. Sehingga kinerjanya tidak terganggu.

Tetapi, jika Presiden tetap mau memaksakan penambahan jumlah komisioner KPK, menurut Teten, sebaiknya Presiden mengeluarkan Perppu soal proses seleksi komisioner tersebut, yakni mempercepat seleksi antara 1-2 bulan. Bukan tujuh bulan seperti normalnya. "Jadi, bukan Presiden lewat Perppu langsung mengangkat tiga orang pimpinan KPK," kata Teten.

Prinsipnya, kata Teten, Presiden tidak boleh memilih sendiri tiga pimpinan KPK. "Karena, dimana nanti independensi KPK?" Lagipula, kata Teten, Presiden bisa saja memiliki konflik kepentingan. Sehingga bisa jadi tiga nama yang dipilih itu dicurigai sebagai orang-orang yang bisa dikendalikan oleh Presiden. (sihc/stic) ***

Penunjukan Sementara Pimpinan KPK Tanpa Pansel

2009-09-18T15:52:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memiliki kewenangan penuh untuk menunjuk tiga pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tanpa lagi melalui proses seleksi di panitia seleksi, penunjukan tiga pejabat sementara dari SBY akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Penunjukan tanpa panitia seleksi ini untuk mengefektifkan kinerja KPK yang menyisakan dua pimpinan.

"Menurut UU KPK, mengisi jabatan yang kosong harus membentuk panitia seleksi lagi. Hal itu kita perkirakan akan makan waktu 6-7 bulan, padahal sekarang tinggal dua orang," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, mengomentari draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang penunjukan tiga pejabat sementara KPK.

Seusai mengikuti rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (18/9), Andi mengatakan, Presiden Yudhoyono yang sekaligus Kepala Negara sebelum menunjuk langsung pejabat sementara KPK dengan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi yang muncul dari masyarakat.

"Tentu beliau akan mendengarkan aspirasi, melihat hasil-hasil dan mendaftar dulu," ujarnya.

Menurut Andi, penunjukan SBY atas tiga pejabat sementara pimpinan KPK akan menyesuaikan kriteria yang tertuang dalam Undang-Undang KPK. Ketentuan ini membuat mantan-mantan pejabat KPK bisa masuk kembali.

"Semua (mantan pimpinan KPK) bisa, tapi mereka rata-rata sudah punya jabatan," sergahnya.

Kepemimpinan KPK kini tinggal dua orang, Mohammad Jasin dan Haryono Umar dari bidang pencegahan. Kepolisian RI, Selasa lalu, menetapkan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang.

Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar menjadi tersangka pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengharuskan pimpinan KPK diberhentikan sementara dari jabatannya jika berstatus tersangka. (sihc/skoc)
***

Pejabat Sementara Kemungkinan dari Mantan Pimpinan KPK

2009-09-18T15:34:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana mengatakan Presiden kemungkinan akan menunjuk mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kemungkinan sebagai pejabat sementara. "Atau di antara 10 kandidat pimpinan KPK hasil seleksi 2007," kata Denny, lewat layanan pesan pendek, Jumat (18/9) pagi.

Menurut Denny, Perpu perubahan Undang-Undang KPK yang akan mengangkat pejabat sementara pimpinan KPK. Tujuannya, lanjut Denny untuk mengisi sementara saja posisi pimpinan KPK yang kosong. "Agar pemberantasan korupsi tetap berjalan efektif," ujar dia.

Tiga pimpinan KPK: Antasari Azhar, Chandra M. Hamzah, dan Bibit Samad Riyanto sedang menjadi proses hukum sehingga berstatus non aktif sebagai pimpinan KPK.

Denny mengatakan pimpinan KPK sementara itu hanya bertugas hingga status mereka tidak meningkat menjadi terdakwa. Bila mereka menjadi terdakwa, lanjut Denny pejabat sementara itu akan bertugas hingga diangkat pimpinan KPK baru lewat seleksi.

Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan tidak bersedia ditunjuk menjadi pimpinan KPK sementara. "Calon Plh, ngaklah," kata Erry lewat pesan pendek. Dia menilai sikap presiden atas proses hukum yang dilakukan polisi terhadap dua pimpinan KPK tidak jelas. (sihc/stic) ***

Pemberantasan Terorisme dan Korupsi, "Tambah Kurang" Pemerintahan SBY

2009-09-18T15:30:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Keberhasilan pihak Kepolisian RI melumpuhkan gembong teroris Noordin M Top akan memberikan kredit positif bagi citra pemerintahan SBY-JK yang tinggal menghitung hari. Namun, kredit positif ini tidak berarti jika tak diimbangi dengan prestasi dan konsistensi kemajuan di sektor lainnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit, mengatakan, kredit positif dalam pemberantasan terorisme langsung menguap ketika disandingkan dengan lemahnya penguatan dalam pemberantasan korupsi.

Beberapa hari belakangan, kasus yang menjerat sejumlah pimpinan KPK selalu dikaitkan dengan upaya pelemahan KPK. Apalagi, SBY kemudian meminta agar RUU Pengadilan Tipikor yang tinggal diketok palu dikaji kembali.

"Pemerintahan sekarang, ya pencapaiannya tambah kurang, tambah kurang. Bertambah baik di satu sektor, tapi berkurang di sektor lain. Akhirnya peningkatan tidak konsisten. Di pemberantasan terorisme baik, tapi di pemberantasan korupsi melemah. Begitulah, pembangunan gonjang-ganjing," kata Arbi, Jumat (18/9), kepada Kompas.com.

Ia mengibaratkan, pemerintahan SBY mendapatkan poin 100 untuk keberhasilan menumpas teroris. "Tapi langsung menguap karena dalam pemberantasan korupsi justru mundur. Kalau mau kemajuan dan prestasi baik di akhir pemerintahan, harus melakukan tindakan dramatis yang menonjol," kata Arbi.

Dukungan terhadap keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi, menurut Arbi, perlu ditunjukkan SBY dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu), jika RUU Pengadilan Tipikor yang digarap pemerintah dan DPR tidak selesai.

"Keluarkanlah Perppu Pengadilan Tipikor, KPK tetap pada kewenangan awalnya. Kalau RUU itu kan, pemerintah 'diakal-akali' DPR, tapi Presiden saja yang tidak tahu kalau dikerjai," ujar pria berkucir ini. (sihc/skoc) ***

Hindari Tekanan, Mega Menyepi

2009-09-18T14:42:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Ketua Umum sekaligus capres PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mulai jarang tampil di depan publik, tepatnya setelah upaya hukum dugaan kecurangan pemilu presiden Agustus lalu. Mega bahkan juga tak hadir dalam beberapa kesempatan acara DPP PDI Perjuangan, di antaranya saat pembekalan calon anggota legislatif terpilih dua pekan lalu.

Kemunculan Mega memang dinantikan untuk mengonfirmasi bagaimana sikap politik partainya selama 5 tahun mendatang. Komunikasi intensif dengan Partai Demokrat menguatkan sinyalemen bahwa PDI Perjuangan akan meninggalkan posisi oposisi. Kabar yang beredar, Mega tetap menghendaki PDI Perjuangan sebagai partai oposisi. Namun, sejumlah elite internal PDI Perjuangan ingin partai berlambang banteng moncong putih itu bergabung di pemerintahan. Lalu, ke mana gerangan Mega?

Menurut informasi yang diperoleh Kompas.com dari seorang sumber, Mega tengah menyepi ke sebuah tempat di luar Jakarta. "Ibu (Mega) sedang kurang sehat selama dua minggu terakhir. Mungkin tertekan karena ada yang ingin di pemerintahan," ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya, Jumat (18/9).

Sumber internal PDI Perjuangan tersebut menambahkan, Mega sengaja mengasingkan diri agar tidak menghadapi "tekanan" terus-menerus. Ia sendiri belum tahu apakah Mega akan mengumumkan sendiri bagaimana posisi politik partainya sebelum dimulainya pemerintahan baru di bawah SBY-Boediono.

"Kalau Ibu menghendaki tetap dengan ideologi dan garis perjuangan partai, tetapi ada elite yang pragmatis. Lihat saja nanti, bagaimana akhirnya," kata dia.

Sekjen PDI Perjuangan Pramono Anung dan Ketua DPP Tjahjo Kumolo tak menjawab telepon saat dihubungi guna mengonfirmasi hal tersebut. Sebelumnya, Rakernas VI PDI Perjuangan pertengahan Juli lalu menyerahkan sepenuhnya sikap politik partai kepada Megawati. (sihc/skoc) ***

Mau Legendaris? SBY Harus Selamatkan KPK!

2009-09-18T11:31:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Kasus yang tengah membelit para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan membenamkan upaya menyelamatkan lembaga antikorupsi tersebut. Pengamat hukum Irman Putra Sidin mengatakan, harus dibedakan antara menyelamatkan individu dan menyelamatkan lembaga. Menurutnya, untuk menyelamatkan KPK yang hanya dipimpin dua orang pimpinan, diperlukan langkah strategis dari pemegang otoritas kekuasaan tertinggi yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"SBY kan punya cita-cita menjadi pemimpin legendaris, kalau dia mau legendaris, selamatkan KPK! Kalau KPK mati 'di tangannya', yang terjadi justru sebaliknya," kata Irman kepada Kompas.com, Jumat (18/9).

Langkah penyelamatan yang bisa dilakukan SBY adalah segera mengambil tindakan untuk mengisi formasi pemimpin KPK yang berjumlah 5 orang. Ia tak sepakat dengan adanya kekhawatiran bahwa SBY akan meletakkan orang-orang yang justru akan menjadi "kaki tangan"-nya di lembaga independen tersebut.

"Itu pemikiran yang naif. Justru kita harus mendorong SBY memilih orang-orang yang memang pantas mengisi posisi itu. Bagaimana bisa disebut kaki tangan, kalau SBY nanti memilih Bambang Widjajanto atau Teten Masduki? Justru pendapat yang mengatakan, biarkan saja tiga posisi itu kosong akan membuat KPK mati!" kata pakar hukum Universitas Andalas, Padang, ini.

Seperti diketahui, tiga orang pimpinan KPK, yaitu Antasari Azhar, Chandra M Hamzah, dan Bibit Samad Rianto, berstatus tersangka dan tengah berurusan dengan polisi. Dikatakan Irman, Presiden sebagai atasan Polri tak bisa serta-merta lepas tangan dengan apa yang terjadi pada KPK.

"Salah kalau dikatakan dia tidak bisa ikut campur. Yang bergerak anak buahnya kok. Polri kan ada di bawah Presiden. Kecuali yang bergerak KPK, baru Presiden tidak bisa turun tangan. Harus diingatkan juga kepada polisi bahwa proses pengusutan kasus pimpinan KPK agar dilakukan obyektif, jangan ada kesan memaksakan sesuatu," kata dia. (sihc/skoc)
***

Machfud MD: Penunjukkan Pimpinan KPK Oleh Presdien Tak Langgar Hukum

2009-09-18T11:12:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md mengatakan, penunjukkan langsung pejabat sementara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lewat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak melanggar Konstitusi atau ketentuan undang-undang. "Saya mendukung, tidak ada jalan lain," kata Mahfud, lewat sambungan telepon, Jumat(18/9).

Menurut Mahfud, dengan tersisa dua dari lima pimpinan maka keputusan KPK akan dipersoalkan keabsahannya. "Empat pimpinan saja dipersoalkan apalagi cuma dua," kata dia. Mahfud tidak ingin KPK terus diserang untuk dibubarkan karena hanya memiliki dua pimpinan.

Sebenarnya, kata Mahfud dirinya akan mengusulkan agar Presiden Yudhoyono mengeluarkan Perppu Penunjukan Pejabat Sementara KPK. Dia mengakui Presiden Yudhoyono berkonsultasi dengan dirinya untuk menerbitkan Perppu penunjukan pejabat sementara KPK tersebut.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menunjuk langsung pejabat sementara pengganti tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi non aktif. Penunjukan ini tanpa melalui mekanisme pemilihan oleh panitia seleksi dan fit and proper test di DPR. Pejabat pelaksana tugas pimpinan KPK ini akan ditunjuk melalui Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang.

Menurut dia, kalau hanya dua orang pimpinan KPK yang aktif bertugas saat ini, tidak mungkin bisa menjalankan tugas dengan baik. Padahal KPK adalah lembaga penting yang selama ini menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi.

Mahfud mengatakan Presiden Yudhoyono harus menunjuk orang yang dinilai masyarakat tidak memiliki kedekatan dengan Presiden Yudhoyono. "Yang pasti dia harus memiliki kredibilitas," katanya. (sihc/stic)
***

Presiden: Selesaikan Masalah Indonesia-Malaysia Secara Dewasa

2009-09-18T11:05:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Aman menegaskan berbagai masalah yang kerap terjadi antara dua negara bertetangga itu harus diselesaikan secara dewasa.

Usai pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Menlu Malaysia di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis [17/09] , Juru bicara Kepresidenan Bidang Luar Negeri Dino Pati Djalal mengatakan hubungan kedua negara juga harus memerhatikan bermacam hal yang dapat memicu sensitivitas publik.

“Memang hubungan Indonesia dan Malaysia itu spesial, tapi penuh tantangan karena kesamaan budaya dan dekatnya hubungan ‘people to people’,” ujar Dino Pati Djalal.

Intensitas hubungan antar masyarakat yang tinggi antara kedua negara, lanjut dia, juga menyebabkan seringnya gesekan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia.

Namun dalam pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan Menlu Malaysia, Dino mengatakan, disepakati bahwa hubungan emosional antara Indonesia dan Malaysia dalam keadaan baik.

Menurut Dina Pati Djalal, bahkan dalam pertemuan itu terungkap apresiasi dan kebanggaan Malaysia yang mengakui banyak budaya mereka yang berasal dari Indonesia.

Dalam pertemuan itu dibahas juga kontribusi media yang dinilai oleh kedua negara sering “mengipasi” gesekan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam berbagai isu. “Media harus teliti dan cermat,” ujar Dino. Ia mengatakan, tidak seperti yang berkembang di media massa, Malaysia sebenarnya tidak pernah mengklaim Tari Pendet dan batik.

Tari Pendet sudah diakui sebagai kesalahan oleh produser televisi yang memproduksi iklan pariwisata Malaysia dan iklan tersebut sudah ditarik dari peredaran. Sedangkan masalah batik, Malaysia hanya mematenkan alat untuk mencetak batik yang polanya memang diakui oleh mereka terinspirasi dari Indonesia. (sihc/sbsc)
***

Presiden Pastikan Menteri BUMN Bukan Orang Parpol

2009-09-18T06:50:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan beberapa pos menteri kabinet mendatang dipastikan bukan diisi orang dari partai politik. Ia menyebutkan posisi seperti Menteri Pertahanan dan Menteri Negara BUMN akan ditempatkan orang yang netral. Keputusan ini untuk mencegah spekulasi dan kecurigaan dari masyarakat.

"Contohnya untuk Dephan saya pilih calon yang netral, tidak dari parpol. Begitu juga untuk posisi Meneg BUMN, Jaksa Agung, kepala BIN serta sejumlah departemen dan kementerian lainnya," kata Presiden saat berdialog dengan wartawan di Istana Negara Jakarta tadi malam.

Presiden menjelaskan, sampai saat ini draf penyusunan kabinet mendakati rampung, persentasenya sudah 85 persen. Penunjukkan menteri bukan dari parpol bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan dari para menteri tersebut. "Mereka dtunjuk untuk bekerja, bukan untuk berpolitik."
Dokumen susunan kabinet akan selesai sebelum 20 Oktober. Dibantu Wakil Presiden Boediono, Presiden memastikan menteri yang dipilih memiliki rujukan yang pasti. Mereka juga menjalani fit and proper test. (sihc/stic) ***

Presiden: Cegah Terorisme Dengan Selesaikan Akar Masalah

2009-09-18T04:42:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pasca-dilumpuhkannya gembong teroris Noordin M Top maka selanjutnya pemerintah akan mencegah aksi-aksi teror melalu upaya penyelesaian akar masalah yang bisa mendorong timbulnya hal tersebut.

Berbicara dalam acara ramah tamah Presiden dengan wartawan peliput kegiatan kepresidenan di Istana Negara Jakarta, Kamis malam, Kepala negara mengatakan tewasnya Noordin M Top tidak membuat sel-sel teroris di Asia Tenggara dan Indonesia lumpuh.

"Di masa datang tugas kita bukan hanya memberantas namun lebih besar dari itu, kita harus selamatkan negeri kita, bangsa, negara khususnya generasi muda kita dari godaan untuk melibatkan diri pada kegiatan teroris," kata Presiden.

Dijelaskannya bila hanya mampu memberantas terorisme maka hanya memenangi pertempuran, namun bila mampu mencegah dan menciptakan rasa aman masyarakat dari teror maka hal itu setara dengan memenangi pertempuran.

Presiden menambahkan ada tiga hal yang dinilai bisa menjadi akar permasalahan generasi muda untuk tergoda ikut serta dalam aksi teror.

"Yang pertama adalah suasana keterbelakangan, kemiskinan, keterisoliran. hal itu gampang disusupi oleh terorisme, untuk penyelesaiannya harus ada pembangunan yang adil dan merata," tegasnya.

Akar masalah lainnya adalah anggapan atas terjadinya ketidakadilan dunia terkait ketimpangan ekonomi, konflik dan pertentangan. Untuk mengatasi itu, Presiden mengatakan Indonesia telah ikut andil untuk menciptakan tata dunia yang lebih adil sehingga ketimpangan itu tidak terjadi lagi.

"Yang terakhir adalah timbulnya pemikiran radikal dan ekstrim yang bertentangan dengan arus pemikiran moderat agama apapun. Itu bisa diatasi bila sejak dini dididik dengan baik bahwa menyelesaikan satu masalah hendaknya dengan cara yang baik," ungkap Yudhoyono.

Presiden mengakui ia merasa sedih atas kenyataan bahwa ada segelintir generasi muda yang terbujuk untuk menjadi pelaku bom bunuh diri karena pola pikir yang salah.

"Dalam pikiran saya, mengapa anak-anak kita menjadi pembom, perakit bom. Meski akhirnya jadi pelaku teror, namun sesungguhnya mereka adalah korban dari Dr Azhari dan Noordin M Top," kata Presiden.

Karena itu, Kepala Negara mengatakan dalam lima tahun mendatang, pemerintah akan mengambil langkah dan sejumlah strategi agar hal itu tidak terjadi lagi.

Meski Noordin M Top sudah dinyatakan tewas oleh pihak Kepolisian namun Presiden mengingatkan ke depan selain pemerintah, lembaga Kepolisian, TNI dan Intelejen serta masyarakat lokal juga harus terus melakukan upaya bersama untuk mencegah terjadinya teror terhadap masyarakat.

Pada Kamis (17/9) sore, Kapolri dalam keterangan pers di Markas Besar Kepolisian RI menyatakan pihaknya telah berhasil melumpuhkan dan menewaskan gembong teroris paling dicari yaitu Noordin M Top dalam sebuah operasi Densus 88 di Solo, Jawa Tengah.(sihc/saci)
***

Presiden: Menhan dan Meneg Bumn Bukan Dari Parpol

2009-09-18T03:29:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan posisi Menteri Pertahanan dan Meneg BUMN pada kabinet mendatang tidak akan diisi dari kalangan partai politk (parpol) untuk mencegah kecurigaan dari masyarakat.

"Contohnya untuk Dephan saya pilih calon yang netral tidak dari
parpol, begitu juga untuk Meneg BUMN saya pilih bukan dari parpol, juga untuk Jaksa Agung dan kepala BIN serta sejumlah departemen dan kementerian lainnya," kata Presiden saat berdialog dengan wartawan di Istana Negara Jakarta, Kamis malam.

Menurut Presiden, penunjukkan menteri bukan dari parpol di beberapa departemen dan kementerian juga ditujukan agar tidak ada konflik kepentingan dari para menteri itu.

"Berapa jumlahnya (antara yang dari Parpol dan bukan) kita lihat nanti, yang penting bisa bekerja dengan baik karena mereka di sana untuk bekerja bukan untuk berpolitik," kata Presiden.

Secara keseluruhan, Presiden berharap kabinet mendatang dalam
pemerintahannya bisa bekerja lebih baik dibanding pemerintahan lima tahun sekarang dengan bekerja lebih efektif baik di tingkat pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

"Saya punya pengalaman dan penilaian dalam memimpin pemerintahan, dan saya ingin setiap kinerja yang akan saya pimpin bisa mencapai sasaran," katanya.

Sampai saat ini, lanjut Presiden, dirinya dibantu Wapres terpilih Boediono sedang menyiapkan beberapa dokumen seperti program kabinet 100 hari, kontrak kepribadian anggota kabinet, kontrak kerja masing-masing departemen kementerian dan kerangka aturan kerja sama multi partai.

"Jadi empat dokumen strategis untuk pemerintah yang akan datang 85 persen selesai, masih ada waktu sampai dengan 20 Oktober untuk
menyelesaikannya," katanya.

Dikatakannya, hubungan antara pihak legislatif dan eksekutif juga harus ada aturannya apalagi dengan adanya konsep koalisi parpol.

"Koalisi dari partai-partai haurs ada aturan main. Hubungan eksekutif legislatif harus tetap kritis tetapi ada aturan main," katanya.(sihc/saci) ***

Tidak Ditemukan Pelanggaran Dana Kampanye SBY-Boediono

2009-09-17T22:35:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Hasil audit dana kampanye Pemilihan Presiden 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono menunjukkan tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan.

"Seluruh transaksi penerimaan tidak ditemukan perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki pihak asing," kata anggota KPU Abdul Aziz, di Jakarta, Kamis malam, saat mengumumkan hasil audit dana kampanye pasangan capres dan cawapres 2009.

Selain itu, kata Aziz, tidak ditemukan adanya sumbangan dalam dana kampanye SBY-Boediono yang melanggar batas maksimum penerimaan sumbangan secara akumulatif.

Jumlah penerimaan dana kampanye pasangan SBY-Boediono tercatat sebesar Rp232,77 miliar, pengeluaran sebesar Rp232,58 miliar, dan saldo akhir berjumlah Rp191,61 juta.

Hasil audit dana kampanye pasangan SBY-Boediono itu untuk menjawab dugaan adanya dana asing yang masuk dalam sumbangan ke tim SBY-Boediono terutama yang berasal dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Sebelumnya, ICW melaporkan kepada Bawaslu tentang pemberian dana sebesar Rp3 miliar dari BTPN kepada tim SBY-Boediono. BTPN sendiri tercatat sahamnya 71,61 persen dimiliki Texas Pasific Grup (TPG) Nusantara dan sisanya 28,39 persen dimiliki oleh Negara Republik Indonesia c.q Menkeu.

Sementara itu, hasil audit dana kampanye pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto disimpulkan bahwa seluruh transaksi penerimaan dana kampanye yang tercantum dalam laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPDDK) bukan merupakan sumbangan yang dilarang menurut perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

"Seluruh transaksi pengggunaan dana kampanye yang tercantum dalam LPPDK bukan digunakan untuk kegiatan yang tidak diperbolehkan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku," kata Abdul Aziz disaksikan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary dan Sekjen KPU Suripto Bambang Setyadi saat memberikan keterangan pada wartawan.

Jumlah penerimaan dana kampanye pasangan Mega-Prabowo tercatat Rp260,24 miliar, pengeluaran sebesar Rp260,14 miliar, dan saldo akhir tercatat sebesar Rp100,99 juta.

Menurut Aziz, tidak ada pelanggaran batas maksimum penerimaan sumbangan secara akumulatif dalam dana kampanye pasangan nomor urut satu tersebut.

Sedangkan hasil audit dana kampanye pasangan Jusuf Kalla-Wiranto juga menunjukkan tidak ada pelanggaran batas maksimum penerimaan sumbangan secara akumulatif, namun auditor menemukan empat transaksi yang tidak dilengkapi bukti transaksi.

Jumlah penerimaan dana kampanye pasangan nomor urut tiga ini tercatat sebesar Rp83,33 miliar, dengan jumlah pengeluaran Rp83,31 miliar, dan saldo akhir Rp20,72 juta.(sihc/sai) ***

Kinerja Payah, Empat Menteri Diusulkan Tak Dipilih Lagi Oleh SBY

2009-09-15T18:40:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Jajaran menteri bidang kesejahteraan rakyat diberi nilai merah untuk hasil kinerjanya selama satu periode dalam Kabinet Indonesia Bersatu. Nilai merah itu diberikan oleh Koalisi untuk Kabinet Pro Demokrasi kepada menteri yang memimpin Departemen Pendidikan, Departemen Kesehatan, Departemen Tenaga Kerja, Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

"Jangan sampai mereka dipilih kembali dalam kabinet mendatang," kata Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care yang juga tergabung dalam Koalisi dalam jumpa pers di kantor Indonesia Corruption Watch, Kalibata (15/9). Para menteri tersebut tak menunjukkan prestasi sehingga tidak pantas menjabat kembali.

Febri Hendri, peneliti senior Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW mengatakan sejumlah menteri tersebut hanya layak mendapat nilai empat terutama untuk menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan. "kinerja dua menteri ini buruk," katanya.

Menurut Febri, baik Menteri Pendidikan dan Menteri Kesehatan gagal menghentikan kasus korupsi. Sejumlah kasus korupsi di dua departemen tersebut tidak mampu dicegah, antara lain kasus korupsi yang melibatkan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Bambang Soedibyo yang memimpin departemen tersebut diniilai lebih banyak beriklan ketimbang menunjukkan peningkatan kinerja.

Sementara itu, Departemen Kesehatan juga terlibat sejumlah kasus korupsi antara lain pengadaan makanan pengganti asi, alat rontgen dan terakhir ada indikasi korupsi dalam penyediaan alat kesehatan penanganan Flu Burung. (sihc/stic)
***

BPK akan Panggil Boediono-Sri Mulyani

2009-09-15T18:35:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Cawapres terpilih Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan segera dimintai keterangan oleh BPK dalam pekan ini terkait dengan permasalah Bank Century.Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dalam jumpa persnya usai penyerahan ikhtisar hasil pemeriksaan semester I di gedung DPR/MPR, Jakarta Selasa (15/9). "Kita akan mintai keterangan dalam waktu dekat ini. Kalau bisa sebelum lebaran," ujar dia kepada wartawan.

Menurutnya saat ini mereka yang dimintai keterangan adalah orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century pada 20 dan 21 November 2008 lalu
"Saat ini sudah beberapa orang yang telah diminta keterangannya, diantaranya Firdaus Djaelani (Kepala Eksekutif LPS) dan Raden Pardede (Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan)," ujarnya.

Lebih lanjut Anwar mengungkapkan fokus pemeriksaan BPK adalah pada proses merger, perolehan Izin operasi sebagai Bank devisa, memburuknya kondisi Bank Century, pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal ditengarai berdampak sistemik, penggunaan FPJP di Bank Century hingga dugaan berbagai pelanggaran ketentuan perbankan yang dilakukan oleh Bank Century.

Dia mengakui Masalah century memang ini sudah cacat sejak lahir. Dari awal sampai diambil alih LPS, century ini melanggar aturan terus. "Semua aturan dilanggar Mulai dari CAR, Batas Maksimum Pemberian Kredit dan sebagainya," katanya.

Meskipun demikian, ada hal yang sekiranya harus digarisbawahi. BPK tidak akan melakukan penilaian atas kebijakan pemerintah (KKSK, BI dan LPS). Karena masalah sistemik itu tidak ada ukurannya. "Jika maasalah kebijakan ini diperdebatkan maka akan panjang," ujarnya.

Hasan Basri Anggota V BPK menambahkan Kalau BPK masuk pada penilaian kebijakan, perdebatan tidak akan selesai. Namun BPK lebih akan menilai, apakah proses pengambilan keputusan itu di back up dengan data-data yang bisa dipercaya ataukah tidak.

"Sebagai contoh saya mau mengadakan pesta di halaman. Lalu mau pakai tenda atau tidak. Ternyata sudah pasang tenda mahal-mahal tahunya gak hujan. Kita kan gak bisa bilang, wah, sayang itu sekian juta karena tidak ada hujan," terangnya.

Menurut Anwar Nasution BPK akan menyampaikan laporan interim paling lambat tanggal 30 September 2009, sementra laporan akhir disampaikan terakhir 19 Oktober 2009. "Kita kan berburu waktu.Permintaan DPR kalau bisa sebelum mereka lengser," katanya.

Pihaknya kini telah bekerjasama dengan KPK dan PPATK untuk mengungkap permasalahan yang ada secara lebih rinci. Begitupun dengan aliran dana yang mengalir. "Kita kan ingin tahu juga, kenapa uang itu meningkat dari Rp 600 miliar jadi 6,7 triliun. Mencapai 10 kali lipat," katanya.

Sebetulnya permintaan KPK untuk melakukan pemeriksaan atas Bank Century diterima BPK melalui surat tertanggal 5 Juni 2009. Karena ada resistensi dari BI sehubungan dengan ketentuan perundangan, BPK baru dapat melakukanpemeriksaan pendahuluan untuk investigasi pada 26 Agustus. "Sesuai ketentuan UU BI, BPK hanya boleh memeriksa transaksi keuangan BI. Tidak boleh memeriksa untuk pengawasan bank, transaksi devisa dan lain-lain," jelasnya.

Sementara permintaan DPR untuk melakukan audit investigasi diterima pada 1 September. "Hasil audit ini akan kita serahkan ke mereka. Jadi tidak bisa langsung dijelaskan kepada publik," papar anwar. (sihc/sroci) ***

SBY Belum Berencana 'Damaikan' KPK dan Polri

2009-09-15T18:34:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum berencana mempertemukan Kepolisian RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Waktu itu kan sudah pernah ada, tapi untuk mempertemukan mereka kembali dalam pertemuan khusus sampai saat ini belum ada,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (15/9).

Kedua lembaga hukum itu kini tengah 'berseteru'. Pimpinan KPK dan beberapa direktur diperiksa terkait dugaan korupsi dan penyelahgunaan wewenang. Adapun KPK juga membidik petinggi polisi yang diduga terkiat dengan kasus Bank Century. Dua petinggi KPK hari ini masih diperiksa di polisi.

Hatta berharap semua persoalan ditangani dengan proporsional dan tidak dipolitisasi. “Kami mengharapkan semua persoalan itu proporsional, ditangani dengan tidak dipolitisir karena kita menginginkan lembaga ini kuat,” katanya.

Ia membantah ada upaya menggembosi KPK. Hatta menegaskan agenda pemerintahan lima tahun mendatang adalah pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Karena itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginginkan KPK menjadi lembaga yang kuat. “Kalau pikirannya sehat tentu tidak mungkin menggembosi KPK. Kita ingin semua lembaga kuat, penegak hukum kuat karena agenda pemberantasan korupsi,” katanya.

Hatta menambahkan, Presiden Yudhoyono tidak akan mengintervensi soal ini. Presiden tidak akan masuk kedalam wilayah teknis meski tetap mengingatkan tidak boleh ada yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan. “Jadi guidance kepala negara tidak masuk ke detailnya mengurusi hal-hal mengapa si A diperiksa. Yang tidak boleh itu adalah menyalahgunakan kewenangan kekuasaan. Presiden tidak ingin masuk ke masalah hukum,” katanya.

Hatta menegaskan salah satu komitmen pemerintah untuk mengupayakan pemberantasan korupsi adalah pencantuman pasal soal kewenangan KPK melakukan penyadapan di dalam RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. “Presiden mengatakan penyadapan tetap relevan ada di dalam KPK,” katanya. (sihc/stic)***

Perpres Lapindo Tunggu Tandatangan Presiden

2009-09-15T16:26:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Peraturan Presiden Revisi Perpres Nomor 14/2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo sudah selesai dan akan segera diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk ditandatangani.

“Sudah selesai,” kata Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (15/9).

Draft revisi Peraturan Presiden itu tadinya masih menunggu paraf persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebab, perubahan dalam Perpres terkait tanggungan pemerintah dalam APBN 2010. Persetujuan Menteri Keuangan tersebut tidak langsung ditujukan kepada Kepala Negara, tetapi terlebih dahulu masuk ke Kantor Sekretariat Kabinet yang dibawahi Sudi Silalahi.

Saat dikonfirmasi, Sri Mulyani mengatakan draft itu sudah disampaikan kepada Sekretaris Kabinet. “Sudah disampaikan (kepada Seskab),” kata Sri Mulyani di tempat yang sama.

Dengan diserahkannya revisi Perpres itu kepada Sekretaris Kabinet, berarti seluruh menteri terkait telah menyepakati isi draft revisi. Pekan lalu Hatta mengatakan draft telah diparaf oleh Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah.

Perpres baru tersebut sebagai konsekuensi dari Keputusan Mahkamah Agung (MA) pada tingkat kasasi yang menyatakan semburan lumpur panas Lapindo adalah akibat bencana alam. Surat MA ini juga dikuatkan oleh Ketua DPR Agung Laksono. Agung mengirim surat yang meminta pemerintah menindaklanjuti putusan MA tersebut.

Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi membenarkan draft revisi Perpres itu sudah diserahkan Menteri Keuangan. Dari Sekretaris Kabinet, draft revisi akan segera diajukan kepada Presiden. “Kalau sudah, berarti tinggal naikkan ke Presiden,” katanya.

Sudi menegaskan hanya satu pasal yang direvisi pada Peraturan Presiden itu. Yaitu pada Pasal 15 yang mengatur pemerintah akan menanggung kegiatan fisik penanganan lumpur panas Lapindo. Tanggung jawab pemerintah sepenuhnya menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Ya, antara lain (soal ditanggung APBN),” katanya. (sihc/stic)
***

Presiden Perlu Tangani Kasus KPK – Polri

2009-09-15T15:10:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Hardjapamekas menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu turun tangan untuk menangani gesekan antara KPK dan Polri.

“Menurut saya, presiden perlu turun tangan,” kata Erry ketika ditemui setelah aksi dukungan terhadap KPK di gedung KPK, Jakarta, Selasa [15/09] .

Erry mengatakan, keterlibatan presiden bisa dilakukan tanpa mengintervensi proses hukum yang sedang dijalankan Polri.

Polri kini sedang memeriksa pimpinan KPK terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dan pencabutan status pencegahan terhadap pengusaha Djoko Tjandra, serta penerbitan cegah terhadap pengusaha Anggoro Widjojo.

Erry menegaskan, presiden bisa campur tangan agar gesekan antara KPK dan Polri tidak diwarnai kepentingan individu tertentu. “Yang perlu dilakukan presiden adalah mengapa konflik kepentingan oknum kecil dibiarkan,” kata Erry.

Erry menghargai proses hukum yang dilakukan oleh Polisi. Namun dia berharap proses itu dilakukan berdasar pertimbangan yang obyektif dan tidak terkesan mencari-cari kesalahan. “Memang proses hukum harus dihargai, tapi kalau dengan alasan yang kesannya diada-adakan itu aneh,” katanya. Dia menilai, publik akan menduga telah ada sesuatu yang dirahasiakan jika presiden tidak segera bertindak. “Ini bisa jadi skandal politik yang akan berdampak pada presiden sendiri,” Erry manambahkan.

Menurut Erry, upaya pelemahan terhadap KPK sebenarnya sudah berlangsung sejak dirinya aktif di lembaga pembasmi koruptor itu. Dia menganggap masalah yang dihadapi KPK saat ini adalah buah dari sejumlah upaya pelemahan yang sudah terjadi sejak lama. “Kami sadar kami diintip,” kata Erry tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Desakan serupa juga datang dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW).

Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho menganggap alasan pemanggilan terhadap KPK tidak jelas karena selalu berubah-ubah, dari isu penyadapan, suap, hingga penyalahgunaan wewenang.

Dia menganggap presiden perlu mempertanyakan kepada polisi untuk memperjelas langkah hukum yang sedang berlangsung. “Presiden harus aktif dalam hal ini,” kata Emerson. Desakan serupa juga datang dari ratusan orang yang tergabung dalam Solidaritas Putih Antikorupsi.

Dalam aksinya di depan gedung KPK, mereka mendesak presiden untuk membuat perubahan, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. “Mr. President, You can make a difference now. Save KPK, Fight Corruption,” demikian pesan yang tertulis dalam sejumlah poster dalam aksi itu. (sihc/sbsc) ***

Presiden Diminta Komentar soal RUU Pengadilan Tipikor

2009-09-15T14:55:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk turut berkomentar ditengah "panas"-nya pembahasan RUU Pengadilan Tipikor yang dinilai melemahkan eksistensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Fraksi PKS, Mustafa Kamal, dalam jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).

"Presiden sudah komentar soal RUU Rahasia Negara agar diperbaiki. Presiden juga sebaiknya mempertimbangkan produk akhir RUU Pengadilan Tipikor agar tidak keluar dari semangat reformasi dan semangat pemberantasan korupsi," ujar Mustafa.

Pemberantasan korupsi, menurutnya, menjadi salah satu materi kampanye SBY-Boediono yang mengantarkan pasangan itu memenangkan pemilu presiden Juli lalu. "Itu kan sudah didengungkan saat kampanye, sekarang harus dibuktikan. Semoga imbauan ini didengar sehingga perwakilan pemerintah dalam hal ini Menhuk dan HAM bisa menyampaikan pada Presiden dan bisa meminta dilakukan perbaikan," kata Mustafa.

RUU Pengadilan Tipikor dinilai harus ekuivalen dengan upaya penguatan KPK secara kelembagaan. Fraksi PKS sendiri memberikan catatan atas sejumlah materi dalam RUU tersebut. Beberapa hal tersebut di antaranya mengenai komposisi hakim yang memeriksa suatu perkara tindak pidana korupsi.

"Kami memandang perlu menempatkan komposisi jumlah hakim ad hoc (nonkarier) lebih banyak dibandingkan jumlah hakim karier, perbandingannya bisa 3 : 2," papar anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor asal F-PKS, Al-Muzammil Yusuf.

Terkait penyadapan, PKS juga berpandangan tak boleh menghilangkan hak-hak privasi seseorang yang dijamin UUD 1945. Mengenai materi krusial, yaitu kewenangan penuntutan, seharusnya tetap diberikan kepada KPK dan Kejaksaan Agung, seperti yang berjalan selama ini. (sihc/skoc)
***

Kasus Dana Kampanye SBY, Perorangan Sumbang Rp 3 Miliar

2009-09-15T05:48:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Laporan penerimaan dana kampanye pasangan presiden-wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, berubah dari data semula. Perubahan yang terjadi setidaknya pada sembilan transaksi itu antara lain untuk sumbangan atas nama Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).

Dalam laporan dana kampanye awal, pada 25 Juni, Hatta dilaporkan menyumbang Rp 460 juta. Tapi, dalam dokumen hasil audit kantor akuntan publik Usman dan Rekan, nama Hatta berganti menjadi PT Arthindo Utama dengan jumlah sumbangan sama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Yudhoyono-Boediono ini.

Begitu juga sumbangan dari BTPN. Dalam dokumen laporan awal, bank ini menyumbang Rp 3 miliar pada 26 Juni. Sedangkan dalam dokumen hasil audit, nama BTPN berganti menjadi Rosan Perkasa dan PT Deno Kindo, yang sebelumnya tak ada dalam daftar penyumbang. Rosan menyumbang Rp 100 juta, Deno Kindo Rp 2,9 miliar. Transaksi itu juga terjadi pada 26 Juni.

Badan Pengawas Pemilihan Umum mempertanyakan perubahan ini. Anggota Badan Pengawas yang menjadi Ketua Kelompok Kerja Pengawasan Dana Kampanye, Agustiani Tio Fridelina Sitorus, mengatakan lembaganya juga telah meneliti daftar penyumbang. “Kok, ada penyumbang yang semula tak ada dalam laporan dana kampanye tiba-tiba muncul dalam hasil audit kantor akuntan publik,” ujar Tio kepada Tempo.

Tio terutama mempertanyakan perubahan penyumbang BTPN. Badan Pengawas sebelumnya sempat mempermasalahkan sumbangan dari BTPN karena sebagian besar saham bank itu dikuasai asing. Padahal, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden melarang menerima dana dari pihak asing.

Badan Pengawas, kata Tio, akan segera membicarakan temuan ini dalam rapat pleno. Jika memang terbukti terjadi pelanggaran, Badan Pengawas akan menindaklanjutinya. “Saat ini kami belum bisa memutuskan perubahan itu pidana atau bukan. Kami harus mengkajinya dulu,” kata dia. Selain itu, Badan Pengawas akan meneliti hasil audit laporan dana kampanye pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Tim Kampanye Yudhoyono-Boediono membantah disebut melakukan manipulasi laporan dengan mengubah nama-nama penyumbang. Mantan Koordinator Hukum dan Advokasi Tim Yudhoyono-Boediono, Amir Syamsuddin, kemarin mengatakan pihaknya hanya mengoreksi sejumlah nama karena sempat terjadi kekeliruan. “Setelah terjadi kekeliruan, kami langsung mengoreksi,” kata Amir kemarin.

Amir mengakui perubahan terjadi antara lain untuk nama Hatta Rajasa, yang dalam hasil audit diganti dengan PT Arthindo Utama. Menurut dia, Arthindo menyumbang melalui Hatta Rajasa.

Sedangkan untuk perubahan BTPN, itu juga akibat kesalahan pemasukan data. Penyumbang sebenarnya, kata Amir, adalah Rosan Perkasa, mantan Komisaris Utama BTPN. Rosan juga menyertakan perusahaannya, PT Deno Kindo. “Karena Rosan mantan komisaris, maka saat pemasukan data sumbangan Rosan dianggap mewakili BTPN,” kata Amir. (sihc/stic)
***

Presiden Tidak Mau Intervensi soal Pemeriksaan Pimpinan KPK

2009-09-14T22:41:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa menyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah memberi arahan kepada Kapolri terkait pemeriksaan empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh kepolisian.

Usai buka puasa bersama keluarga besar Muhammadiyah di Jakarta, Senin, Hatta mengatakan Presiden Yudhoyono tidak ingin mengintervensi segala penegakan hukum.

"Tidak ada. Presiden berulang kali mengatakan masalah penegakan hukum tidak mau intervensi," ujarnya.

Meski kepolisian masih di bawah kewenangan Presiden dan pemeriksaan pimpinan KPK oleh Mabes Polri dinilai merusak citra kepala negara dalam komitmen memberantas korupsi, Hatta mengatakan Presiden tidak akan mencampuri wilayah penegakan hukum.

"Tentu hal berkaitan dengan hukum tidak usah dipolitisir. Jadi hukum itu apa adanya," ujarnya.

Sedangkan mengenai pembahasan RUU Komisi Pemberantasan Korupsi di DPR yang dinilai berpotensi memangkas kewenangan KPK, Mensesneg mengatakan pemerintah tetap pada komitmennya untuk mengagendakan pemberantasan korupsi sebagai program prioritas.

Bahkan ia mejanjikan, pemerintahan Presiden Yudhoyono selama lima tahun mendatang pun mengagendakan pemerintahan bersih dari unsur korupsi seperti yang disampaikan dalam visi misi kampanye.

"Tidak ada istilah mengurangi peran KPK. Presiden berkali-kali mengatakan pemberantasan korupsi akan jadi agenda utama pemerintahan ke depan. Dari lima program visi misi capres kan bisa dilihat, Good Governance, penegakan hukum, jadi prioritas," demikian Hatta.(sihc/saci)
***

Ajudan Wapres Syafrudin Jadi Wakapolda Sumut

2009-09-14T22:35:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ajudan Wakil Presiden, Kombes Syafrudin mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Brigjen (Pol) sekaligus promosi jabatan menjadi Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. "Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatanganinya (keppres) pada tanggal 9 September pada pukul 21.00 WIB," kata Kombes Syafrudin saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut Syafrudin ,selain dirinya secara bersamaan, ajudan Presiden, Kombes Ketut Eko Bayu juga mendapatkan promosi sebagai Wakapolda Metro Jaya.
Syafrudin mengaku sangat bersyukur telah bisa menunaikan amanah sebagai ajudan Wapres Jusuf Kalla selama lima tahun. "Saya terkejut, tak terbayangkan sebelumnya akan mendapatkan amanah begitu tinggi sebagai Wakapolda Sumut," kata Syafrudin.

Apalagi, tambah Syafrudin, diantara para ajudan baik ajudan Presiden maupun Wapres, dirinya merupakan perwira menengah paling yunior. "Ini amanah begitu besar dan akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya," katanya. (sihc/sadc) ***

Demokrat Minta SBY Tak Buru-buru Sahkan RUU RN

2009-09-14T21:57:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Fraksi Partai Demokrat DPR mengaku bisa memahami berbagai kecaman, gugatan, dan kekecewaan yang datang dari berbagai kalangan elemen masyarakat sipil dan diarahkan ke pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terkait keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara.

Seperti diwartakan, banyak kalangan mengecam RUU itu lantaran merasa khawatir keberadaan aturan tentang kerahasiaan negara, seperti yang tengah dibahas sekarang, bakal memundurkan pencapaian-pencapaian reformasi 10 tahun terakhir dan bahkan mengembalikan pemerintah ke bentuk pemerintahan otoriter dan totaliter ala Orde Baru.

Pernyataan dapat memahami tadi dilontarkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan, Senin (14/9), saat ditemui di sela-sela rapat paripurna DPR. Kepada Kompas, dia juga menegaskan bakal meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan masukan dan kecaman masyarakat tadi untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan.

“Kalau semua aspirasi masyarakat itu belum bisa disikapi, tentunya kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak akan setuju RUU Rahasia Negara segera dimajukan ke paripurna, apalagi buru-buru disahkan. Walau bagaimanapun, segala bentuk kekhawatiran dan input masyarakat harus disikapi. Kami tidak menghendaki ada protes masyarakat sekeras itu, makanya harus ditindaklanjuti,” ujar Syarif.

Menanggapi hal tersebut, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramowardhani mengaku menyambut gembira sikap Fraksi Partai Demokrat menanggapi berbagai protes dan kecaman masyarakat. Akan tetapi, pernyataan Syarif tadi menurutnya masih harus dibuktikan secara konkret, apakah Partai Demokrat memang benar partai politik yang peka dengan keinginan publik.

Malah seharusnya, tambah Jaleswari, Partai Demokrat berani mendesak dan mendorong Presiden Yudhoyono menunda pengesahan dan pemberlakuan RUU Rahasia Negara tersebut. Sikap macam itu diyakininya bakal menjadi poin bagus bagi pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Partai Demokrat sebagai parpol pendukungnya.

“Jadi, masyarakat bisa melihat Partai Demokrat sebagai parpol yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 2009 kemarin memang benar-benar punya posisi tawar kuat, bukan sekadar menjadi parpol tukang stempel. Cuma pertanyaannya kemudian, apakah Partai Demokrat benar-benar berani?” ujar Jaleswari.

Jaleswari mengingatkan, keinginan masyarakat agar pengesahan dan pemberlakuan RUU tersebut ditunda dan tidak dipaksakan justru disebabkan pengalaman konkret publik sendiri akibat terlalu besarnya kontrol negara terhadap publik di masa lalu. Ditambah lagi, sampai sekarang masyarakat masih melihat ada persoalan besar dan serius dalam birokrasi dan sistem peradilan serta penegakan hukum Indonesia, yang masih sangat korup.

Berbagai kekhawatiran seperti itu sangatlah riil di masyarakat hingga saat ini. Oleh karena itulah, pemerintah, lanjut Jaleswari, harus menanggapi dan mendengarkan secara serius keinginan dan desakan masyarakat agar pengesahan dan pemberlakuan RUU Rahasia Negara ditunda.

Lebih lanjut, saat dimintai tanggapan seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi I, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menilai masyarakat sipil tidak bersikap adil dengan segala tuduhan mereka selama ini, yang dialamatkan kepada pemerintah, terutama Presiden Yudhoyono. Menurutnya, pemerintah tidak pernah memaksakan RUU Rahasia Negara cepat-cepat disahkan dan diberlakukan.

“Yang mendesak agar (RUU Rahasia Negara) bisa cepat selesai sebelum akhir September 2009 itu justru dari DPR (Komisi I), lho. Bukan pemerintah,” ujar Juwono.

Juwono lebih lanjut mengakui ada pesan dari Presiden Yudhoyono terhadap dirinya agar terdapat keseimbangan yang baik antara keamanan dan kebebasan. Hal itu disampaikan Presiden, tambah Juwono, setelah menerima surat petisi penolakan terhadap RUU Rahasia Negara dari 70 tokoh elemen masyarakat sipil, seperti lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum, Dewan Pers, dan tokoh lain.

Menanggapi berbagai kecaman dan tekanan dari masyarakat sipil yang semakin menguat tersebut, Juwono mengaku menyayangkan. Pihak-pihak yang menuduh seperti itu menurutnya sangat tidak adil dan sekadar mencari panggung, terutama di media massa, sementara saat bertemu dengan pemerintah sebelumnya tidak pernah menyatakan ada masalah. (sihc/skoc) ***

Amien Isyaratkan Hatta Masuk Dalam Kabinet SBY

2009-09-14T20:30:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amien Rais, mengisyaratkan Hatta Rajasa akan mengisi kembali susunan kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lima tahun kedepan. Hatta yang saat ini duduk sebagai Menteri Sekertaris Negara adalah Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono pada pemilihan presiden lalu.

Dalam sambutanya di acara buka puasa bersama Yudhoyono dengan dengan pimpinan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Asyiah dan Partai Amanat Nasional, Amien Rais memuji Hatta Rajasa. Menurutnya, Hatta adalah sosok yang sukses, baik sebagai sekretaris jenderal partai maupun sebagai menteri sekretaris negara. "Memang kalau mau jadi setneg yang bagus harus jadi sekjen partai," kata Amien setengah berseloroh dalam acara yang berlangsung di sebuah rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (14/9).

Amien pun secara tidak langsung mengisyaratkan posisi Hatta dalam kabinet Yudhoyono masih akan berlanjut. "Namanya juga termasuk calon yang paling kuat untuk melanjutkan dukungan PAN," katanya.

Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah itupun mengaku dirinya rutin bertemu dengan Yudhoyono. Menurutnya, silaturahmi adalah hal yang dianjurkan dalam Islam dan menjadi kewajiban untuk mempererat dukungan kepada Yudhoyono sebagai pemegang tampuk tertinggi di pemerintahan. Apalagi, Ia pun mengaku seringkali ada sedikit gesekan-gesekan. "Kata orang melayu itu biduk berlalu diambang bertaut, yang sudah ya sudah, kita lihat kedepannya," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pembagian tanggung jawab (responsibility sharing) bukan pembagian kekuasaan (power sharing) dalam pemerintahan. "Ini lebih penting," katanya. Ia pun meminta Muhamadiyah untuk ikut mensukseskan kepemimpinan nasional yang baru.

Menurutnya, sekarang ini kita tengah menghadapi krisis peradaban, krisis global, krisis energi, krisis pangan, krisis lingkungan, kemanusian, moral dan lain-lain. Hal ini tentunya adalah tantangan yang berat kedepan. "Tapi tentu dengan pimpinan nasionalis sudah dipilih secara demokratis dengan bantuan Allah SWT, dengan hidayah yang besar, jadi yang sulit jadi Mudah," kata Amien Rais.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui dirinya sering bertemu dengan Amien Rais untuk membicarakan berbagai hal. Yudhoyono kemudian memuji peran Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. "Kita ingin tingkatkan yang lebih baik lagi," katanya. Yudhoyono meminta dukungan dari ormas islam tersebut untuk mensukseskan pemerintahanya lima tahun mendatang.

Ketika dikonfirmasi, Hatta enggan berkomentar banyak. Menurutnya, soal kursi di kabinet adalah wewenang penuh Yudhoyono. Ia pun mengaku tak tahu masih dipertahankan dalam kabinet atau tidak. "Pokoknya, soal kabinet hanya Tuhan dan SBY yang tahu," katanya. (sihc/stic)
***

Jelang Munas, JK dan Tommy Bertemu di DPP Golkar

2009-09-14T20:10:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla, Senin (14/9), bertemu dengan calon Ketua Umum Partai Golkar Tommy Soeharto. Keduanya bertemu di acara buka puasa bersama yang digelar oleh Korps Perempuan Partai Golkar (KPPG) di DPP Partai Golkar.

Setibanya di markas partai berlambang beringin, Kalla yang tiba sekitar pukul 19.00 langsung memasuki ruang aula dan duduk di sebelah Tommy. Keduanya terlihat akrab dan bertegur sapa.

Seusai acara, Jusuf Kalla yang datang dengan mengenakan kemeja koko berwarna putih itu mengatakan, pertemuan yang terjadi antara dirinya dengan anak mantan Presiden Soeharto itu hanya sebatas silaturahmi. "Ini cuma silaturahmi buka puasa," ujar Jusuf Kalla.

JK juga enggan berkomentar lebih jauh perihal pencalonan Tommy sebagai Ketua Umum Partai Golkar. "Ya biasalah (pertemuan dengan Tommy). Nanti saja di munas," ujarnya.

Bagaimana menurut Anda perihal peluang Tommy untuk menjadi Ketua Umum Golkar? Jusf Kalla menjawab,"Aduh saya nggak tahu," katanya seraya bergegas pergi meninggalkan wartawan. (sihc/skoc)
***

Presiden Minta TNI Intensif Pelihara Alutsista

2009-09-14T19:55:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta TNI untuk mengintensifkan manajemen pemeliharaan alat utama sistem senjata dan pengadaannya sesuai anggaran yang dialokasikan.

Demikian tanggapan Presiden tentang hasil audit bersama Departemen Pertahanan dan Mabes TNI tentang Manajemen Pembinaan Teknis dan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, sebagaimana diutarakan Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso di Jakarta, Senin.

Ditemui usai menghadiri rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan Komisi I DPR Djoko Santoso mengatakan, pihaknya dan bersama kepala staf tiga angkatan telah menginventaris alat utama sistem senjata di masing-masing angkatan dalam audit tersebut.

"Ada yang masih bisa dioperasionalkan, ada yang harus diperbaiki, dan ada yang harus disishkan," katanya.

Djoko mengatakan, beberapa alat utama sistem senjata yang disisihkan itu termasuk persenjataan strategis seperti pesawat tempur, kapal perang dan kendaraan tempur.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono berdasar hasil audit bersama antara Departemen Pertahanan dan Mabes TNI tentang alat utama sistem senjata terungkap kesiapan rata-rata persenjataan TNI hanya 35 persen.

Hasil itu tampak dari kondisi alat utama sistem senjata TNI saat ini kendaraan tempur TNI Angkatan Darat 61,81 persen, Kapal Perang TNI Angkatan Laut 16,55 persen dan kesiapan pesawat tempur TNI Angkatan Udara sekitar 30,88 persen.

Karenanya, lanjut Juwono, sasaran pengadaan alat utama sistem senjata serta pemeliharaanya pada Tahun Anggaran 2004-2009 adalah meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu dan berkelanjutan sesuai skala prioritas ke arah pertahanan yang integratif matra darat, laut dan udara.

"Terkait itu perlu mengganti alat utama sistem senjata yang sudah habis masa usia pakainya dengan persenjataan berteknologi tinggi terkini dengan mempertahankan kondisi alat utama sistem senjata untuk memperpanjang usia pakainya untuk meningkatkan kualitas alat utama sistem senjata untuk mencapai kekuatan pokok minimum," katanya.

Selain itu, meningkatkan dan mengikutsertakan industri dalam negeri melalui program transfer tekonologi untuk meningkatkan pemberdayaan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain, kata Juwono.
(sihc/saci)
***

Presiden Harap Muhammadiyah Berperan dalam Pendidikan

2009-09-14T19:44:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap Muhammadiyah dapat berperan untuk bangsa di masa depan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini menjadi inti pergerakan Ormas Islam tersebut.

Dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Muhammadiyah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin, Presiden menyatakan Muhammadiyah jangan hanya berperan di masa lalu, tetapi juga di masa depan.

"Banyak hal yang bisa kita selesaikan melalui pendidikan, saya kira itu salah satu peran utama Muhammadiyah. kita ingin membangun quality of life of our people yang lebih baik lagi," tuturnya.

Demikian juga di bidang kesehatan, Presiden mengatakan, pemerintah ingin meningkatkan kesehatan masyarakat di masa datang.

"Ini juga salah satu pilar dari Muhammadiyah," ujarnya.

Dalam pidatonya, Presiden meminta kebersamaan dari keluarga besar Muhammadiyah dalam pemerintahan lima tahun mendatang yang akan ia pimpin kembali.

"Saya kira masih banyak tugas di masa depan dan saya yang Alhamdulillah mendapatkan kepercayaan kembali untuk memimpin negeri ini lima tahun mendatang, saya mohonkan kebersamaan yang ikhlas dari kita semua," tuturnya.

Sementara itu, Penasehat Pengurus Pusat Muhammadiyah, Amien Rais, dalam sambutannya mengatakan ia memberanikan diri mengundang Presiden Yudhoyono untuk berbuka puasa bersama sebagai sahabat.

"Saya ingin menyampaikan lewat silaturahmi ini sebagai ajaran Islam mempererat hubungan dengan Presiden sebagai CEO dari pemerintah kita. Apalagi kemarin terus terang ada gesekan antara Muhammadiyah dan kita tahu lah...," ujar Amien tanpa menjelaskan maksud ucapannya.

Ia melanjutkan, agar yang terjadi pada masa lalu dilupakan dan hal terpenting adalah bagaimana menatap ke depan.

"Saya tidak menggarisbawahi `power sharing`, tetapi `responsibilit sharing`," ujarnya.

Hal terpenting, lanjut dia, adalah bagaimana Muhammadiyah ikut menyukseskan program pemerintah di masa depan.

Acara buka puasa bersama Presiden dengan keluarga besar Muhammadiyah digelar di rumah Edi Yosfi di Jalan Metro Alam X, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Menurut Amien Rais, ia terpaksa meminjam rumah seorang teman untuk mengundang Presiden Yudhoyono berbuka puasa karena kediamannya di Yogyakarta.

Pada acara buka puasa itu, hadir tokoh Nahdlatul Ulama Ma`ruf Amin, Mantan Kapolri Sutanto, Ketua DPR Agung Laksono, dan Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa.

Namun, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin tidak tampak menghadiri acara tersebut. (sihc/saci) ***

SBY-Boediono Sama-sama Banyak Pertimbangan

2009-09-14T19:03:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA — Banyak pihak pesimistis, duet presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, tidak mampu menggenjot perbaikan ekonomi Indonesia ke depan. Ekonom Indonesian Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan menyebut kolaborasi di antara kedua calon pemimpin negeri ini memiliki tipikal yang sama, yakni sama-sama lebih banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan suatu masalah.

"Sekarang ini, tipikal Pak SBY dan Boediono sama-sama ngerem. Siapa yang akan menggerakkan. Soal infrastruktur, iklim investasi siapa yang akan menggerakkan. Kalau dulu kan Pak Wapres yang kencang," ujar Fadhil di sela-sela diskusi Perkembangan Ekonomi Indonesia, di Jakarta, Senin (14/9).

Namun, Fadhil menyebut, selain faktor kepemimpinan dari pemimpin negara, juga diperlukan pembentukan kabinet yang memiliki kapasitas tinggi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang merata.

Di samping itu, tambahnya, Presiden juga perlu memberikan perlindungan atas kebijakan yang dilakukan oleh para menteri. Sebab, saat ini banyak menteri terbilang ragu-ragu mengambil tindakan karena tidak adanya perlindungan dari Presiden sehingga takut tersandung kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung. "Mudah-mudahan meski kedua-duanya (SBY dan Boediono) ngerem, tetapi menterinya ngegas semua," cetusnya.

Lebih jauh Fadhil mengatakan, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, maka pemerintah ke depan perlu memerhatikan empat sektor utama, yakni infrastruktur, iklim investasi, perlindungan sosial, dan reformasi birokrasi. (sihc/skoc) ***

Presiden Pertimbangkan Perubahan RUU Rahasia Negara

2009-09-14T18:49:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden mempertimbangkan perubahan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. "Kalau memang diperlukan bisa ditimbang kembali, jika memang diperlukan bisa diperbaiki," ujar staf khusus presiden bidang hukum Denny Indrayana saat dihubungi, Senin (14/9).

Sekitar 70 tokoh nasional menyatakan menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Pasal-pasal dalam draf dinilai masih kontraproduktif terhadap kebebasan informasi publik dan demokrasi. Dewan dinilai belum memenuhi janji mensinkronkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dengan Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik.

Menurut Denny, presiden telah membaca petisi dan masukan dari para tokoh tersebut. Untuk menindaklanjutinya, Presiden akan meminta pertimbangan dari Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengenai keberatan masyarakat tersebut. "Kalau terburu-buru hasilnya tidak bagus," kata Denny.

Dewan Perwakilan Rakyat diberitakan akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang ini. Saat ini, rancangan undang-undang itu sudah berada di tim perumus. Besok, rancangan itu akan disahkan di tingkat komisi. "Masih selalu ada peluang untuk diubah," kata Denny. (sihc/stic)
***

SBY Sebaiknya Pilih Menteri Bisa Atasi Persoalan

2009-09-14T10:47:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan sebaiknya memilih menteri pada kabinet pemerintahannya lima tahun ke depan yang mampu mencari solusi dari berbagai persoalan bangsa.

Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Muhammad Jusuf Rizal, di Jakarta, Minggu [13/09], mengatakan, guna mewujudkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) kedua yang ideal dan mampu mencari solusi dari persoalan bangsa disarankan agar mendasarkan pada lima kriteria.

“Dengan mendasarkan pada lima kriteria tersebut, saya harapkan berbagai persoalan yang muncul pada periode 2009-2014 bisa diatasi,” kata Jusuf Rizal pada diskusi “Menyusun Kabinet Ideal”.

Dijelaskanya, lima kriteria tersebut pertama, kabinet pemerintahan Yudhoyono-Boediono harus mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa ke depan, khususnya di bidang ekonomi, pendidikan, krisis nasionalisme, pertanian dan kelautan, penegakan hukum, lingkungan hidup, stabilitas keamanan, maupun politik dalam dan luar negeri.

Kedua, harus mampu menempatkan figur profesional yang sesuai dengan kapasitas dan keahliannya, serta memiliki integritas, loyalitas, dan visioner.

Menurut dia, figur dari parpol tidak masalah asalkan merupakan representasi dari kemampuan, bukan dari kompromi.

Presiden Yudhoyono tidak perlu mengikuti tekanan kelompok tertentu yang merasa telah berjasa, kata pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pendukung Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ketiga, harus mampu mencari figur yang dapat berkomunikasi, berkoordinasi, bekerja sama, dan menghindari potensi konflik dalam kabinet, guna menciptakan soliditas dan toleransi dalam pemerintahan.

Pengalaman pada pemerintahan Yudhoyono-Jusuf Kalla, kata dia, mengandung banyak potensi konflik dan komunikasi menjadi sulit.

“Kalau hal ini terus terjadi maka akan turut merusak citra Yudhoyono di mata masyarakat,” katanya.

Keempat, kabinet mendatang harus mampu menjadi sebuah tim yang berorientasi pada hasil kerja untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. “Jangan sampai menteri dalam kabinet hanya menjadi perpanjangan instrumen politik dari berbagai kelompok tertentu,” katanya.

Kelima, komposisi kabinet mendatang hendaknya berisi kelompok tua 50 persen dan kelompok muda 50 persen. Menurut dia, kehadiran kelompok muda dalam kabinet merupakan upaya penciptaan regenerasi kepemimpinan menuju suksesi pada 2014-2019. “Saya mengusulkan hendaknya Yudhoyono menunjuk menteri muda pada setiap departemen untuk menyongsong suksesi tahun 2014,” katanya. (sihc/sbsc)
***

Qodari: Kabinet Baru Yudhoyono Relatif Sama

2009-09-13T23:06:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lima tahun ke depan secara kelembagaan diperkirakan relatif sama, tidak mengalami banyak perubahan meskipun bermunculan saran-saran agar Yudhoyono menyederhanakan kabinetnya.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, di Jakarta Jumat mengatakan, struktur kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono pada 2009-2014 secara kelembagaan tidak berubah, karena realitasnya tidak mudah mengubah struktur kabinet.

"Meskipun Yudhoyono mengurangi jumlah Menteri dalam kabinet mendatang, tapi lembaga birokrasinya tidak bisa dihapus begitu saja," kata Muhamad Qodari, pada diskusi "Menyusun Kabinet Ideal".

Dijelaskannya, Presiden Yudhoyono bisa saja tidak menetapkan menteri tertentu, tapi para pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja di lembaga birokrasinya, yakni departemen atau kantor menteri negara, tidak bisa dihapus begitu saja.

Qodari merujuk pada peristiwa penghapusan dua departemen dan satu kantor menteri negara, pada pemerintahan Presiden Abdurrachman Wahid alias Gus Dur pada 1999-2000, yakni Departemen Penerangan, Departemen Sosial, dan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga.

Saat itu, dua departemen dihapus dan Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olahraga digabung pada sebuah direktorat jenderal di Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas).

"Realitasnya tidak mudah menempatkan PNS yang jumlahnya belasan ribu di departemen lainnya sehingga sempat menimbulkan masalah," katanya.

Berdasarkan peristiwa tersebut, katanya, kemudian dibuat undang-undang (UU) No 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Dalam UU tersebut tidak ada batasan jumlah menteri, hanya tercantum jumlah maksimal menteri kabinet yakni sebanyak 34 menteri.

"Pada kabinet pemerintahan Yudhoyono tahun 2004-2009, jumlahnya menterinya sudah maksimal 34 menteri," katanya.

Berdasarkan realitas pada pemerintahan Gus Dur, Qodari memperkirakan, struktur kabinet pada pemerintahan Presiden Yudhoyono lima tahun ke depan tetap seperti saat ini.

Namun bicara komposisi dan figur, kata dia, itu masih menjadi rahasia Presiden Yudhoyono.

"Jangankan orang yang jauh, orang dekatnya saja masih belum tahu siapa yang akan ditempatkan pada kabinet lima tahun ke depan," katanya. (sihc/saci) ***

Soal Wakil Ketua DPR RI: SBY Tak Campuri Golkar

2009-09-13T22:18:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
- JAKARTA - Tarik ulur posisi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di tubuh
Partai Golongan Karya (Golkar) menyulut kabar tak sedap. Kasak-kusuk pun beredar. SBY
disebut-sebut menaruh jago di tubuh Partai Golkar untuk menjadi Wakil Ketua DPR RI.
Harapannya, jago SBY bila terpilih akan menjalin kemesraan dengan kubu SBY.

Namun kasak-kusuk ini dibantah mentah-mentah Ketua Departemen Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar Yuddy Chrisnandi. Yuddy dengan lugas menampik adanya campur tangan SBY pada pemilihan kandidat Wakil Ketua DPR asal PG.

"Saya rasa tidak sejauh itu, SBY sudah mempunyai calon sendiri yang sudah pasti menjadi ketua DPR. Sehingga beliau tidak perlu lagi ikut cawe-cawe pada pemilihan wakil ketua yang lain," ujar Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Ahad (13/9).

UU DPR,MPR, DPD dan DPRD sudah menyetujui adanya sistem proporsional dalam menentukan pimpinan DPR. Dengan sistem inilah secara otomatis komposisi pimpinan DPR yang berjumlah lima orang akan ditempati Demokrat, sebagai ketua DPR disusul wakil ketua oleh Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sejauh ini baru PKS yang telah menentukan sosok menjadi Wakil Ketua DPR, yakni Anis Matta. Sementara Golkar sendiri baru menampung delapan nama yang mengajukan diri menjadi calon Wakil Ketua DPR. Delapan nama yang telah masuk ke tim penyeleksi antara lain Priyo Budi Santoso, Enggartiasto Lukito, Burhanuddin Napitupulu, dan Hajrianto Y Tohari.

Tim penyeleksi yang diketuai Jusuf Kalla beranggotakan Agung Laksono, Muladi, dan Andi Mattalatta. Tim penentu calon wakil ketua DPR periode 2009-2014 Partai Golkar menentukan empat syarat calon wakil ketua DPR dari Golkar, yakni memilki pengalaman di DPR minimal satu periode, pernah duduk di kepengurusan DPP, dan tidak pernah bermasalah hukum.

Selain tiga syarat utama tersebut, pengalaman memimpin organisasi kemasyarakatan, pengalaman menjadi pimpinan fraksi atau komisi di DPR, menjadi nilai tambah. Dari delapan nama tersebut akan ada penyaringan. Lima nama calon akan ditetapkan, dan untuk kemudian divoting menjadi dua nama calon kuat wakil ketua DPR.

Kompleksnya persyaratan itu, Yuddy menilai, Jusuf Kalla akan mengerucutkan dua nama pada sosok Priyo Budi Santoso dan Burhanuddin Napitupulu. Priyo dinilai menjadi perwakilan anak muda, dan Burhanuddin menjadi wakil dari kalangan senior Golkar. "Dari bahasa tubuh yang terlihat, tampaknya Pak Kalla berkenan dengan sosok Priyo dan Burhanuddin," jelas Yuddy.

Meski Priyo dan Burhanuddin berpeluang menjadi kandidat kuat Wakil Ketua DPR, menurut Yuddy semua bergantung pendekatan yang dilakukan kedua pihak. "Pemilihan diserahkan kepada rapat pleno Golkar. Jadi tergantung keduanya, sejauhmana melakukan pendekatan-pendekatan," terangnya. (sihc/skoc) ***

PPKB Harapkan Kabinet SBY Penuhi Kuota Perempuan

2009-09-13T21:38:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diharapkan memenuhi kuota keterwakilan perempuan yakni 30 persen dalam kabinet mendatang yang tengah disiapkannya.

Harapan tersebut dikemukakan Ketua Umum Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) Ida Fauziyah di sela-sela acara buka puasa bersama anak yatim di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta, Minggu.

"Sebagai kader perempuan saya berharap Pak SBY memerhatikan keterwakilan perempuan di kabinet, setidaknya 30 persen," katanya.

Apalagi, lanjutnya, ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI itu, saat ini banyak perempuan Indonesia yang kapasitas dan kompetensinya tidak kalah dengan laki-laki.

Menurut Ida, banyak pos kementerian yang bisa diisi kaum perempuan, antara lain menteri pendidikan nasional, menteri sosial, menteri koperasi dan usaha kecil menengah, menteri kesehatan, menteri tenaga kerja, dan tentu saja menteri pemberdayaan perempuan.

Dikatakannya, banyak persoalan perempuan yang terkait dengan sejumlah pos kementerian yang disebutkannya itu, terutama di tingkat daerah.

Terkait dengan adanya wacana penggabungan kementerian pemberdayaan perempuan dengan kementerian pemuda dan olah raga, Ida berharap kementerian pemberdayaan perempuan tetap berdiri sendiri seperti saat ini mengingat persoalan perspektif jender belum tertangani secara optimal.

"Sekarang mengurus perempuan dan anak-anak saja belum optimal, apalagi jika digabung dengan urusan pemuda," katanya.

Selama bulan Ramadhan, banyak kegiatan yang digelar PPKB selain buka bersama anak yatim, termasuk bakti sosial di di tengah-tengah korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, dan kunjungan ke Rumah Tahanan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur. (sihc/saci) ***

Kasus Bank Century: JK Tak Puas dengan Vonis Robert Tantular

2009-09-13T21:03:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
- JAKARTA - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla menyatakan, vonis empat tahun yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Direktur Utama PT Century Mega Investama (Bank Century) Robert Tantular, dinilai tak sebanding dengan beberapa vonis kasus korupsi yang telah diputus pengadilan beberapa waktu lalu.

Sebut saja, kasus korupsi yang menimpa mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokmin Dahuri. Jumlah uang negara yang dirugikan dinilai relatif kecil sekitar Rp 14,6 miliar hingga Rp 100 miliar, akan tetapi jumlah hukumannya relatif tinggi. Bahkan, jumlah pelakunya cukup banyak yang ditangkap dibandingkan dengan Kasus Bank Century yang hanya saru orang.

Hal itu disampaikan Wapres Jusuf Kalla menjawab pers seusai acara buka puasa bersama dengan masyarakat Minang yang ada di Jakarta, Sabtu (11/9) malam di Istana Wapres, Jakarta.

"Keadilan itu ada dua masalahnya. Dari sisi masalahnya dan jika dibandingkan dengan kasus lainnya. Dari sisi masalahnya, tentu, soal keadilan hakim yang paling mengetahuinya. Sebab, hakimlah yang mengetahui masalah hukum, pertimbangannya dan pelanggarannya. Akan tetapi, kita semua masyarakat mengatahui kasus itu karena menyangkut dana yang besar punya negara," tandas Kalla.

Namun, tambah Wapres, jika dibandingkan dengan kasus lain seperti kasus yang menimpa Burhanuddin Abdullah dan kasus yang menimpa Rokhmin Dahuri, tentu berbeda. Kasus Burhanuddin Abdullah yang hanya merugikan negara Rp 100 miliar dari dana yang ditarik, akan tetapi vonis hukumannya 5 tahun dan enam bulan. Dan, yang ditangkap pun lima orang.

Sementara, lanjut Kalla, kasus Rokhmin Dahuri yang dinilai merugikan negara sampai sekitar 14,6 miliar, hukumannya sampai tujuh tahun. "Kalau ini (Robert) hanya 4 tahun, tentu, secara perbandingan bagaimana? Apalagi jaksanya akan naik banding," kata Wapres.

Aset harus lebih tinggi

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda Rp 50 miliar subsider lima bulan kurungan kepada Robert Tantular. Robert Tantular dinilai majelis hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar prinsip kehati-hatian bank dalam kaitannya dengan penyelesaian surat-surat berharga valas bermasalah.

Hukuman tersebut jauh di bawah tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut Robert dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Mendengar putusan tersebut, Robert Tantular langsung mengajukan banding. Kepada pers, ia mengaku hanya dijadikan kambing hitam dalam kasus Bank Century.

Oleh sebab itu, dengan hukuman sebesar itu, pengembalian uang negara dari aset yang harus dikejar harus lebih tinggi dari nilai uang negara yang dikeluarkan. "Karena, bisa saja aset tidak sebanding dengan nilainya. Apalagi ini (kasus) perampokan (bank) besar," ujar Kalla.

Wapres berharap pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (MA) melihat kasus ini dengan jernih. "Tentu mereka yang akan menentukan, mengujinya kembali," harap Wapres.

Di tempat terpisah, mantan Kepala Kejaksaaan Tinggi DKI Jakarta Lukman Bachmid menyatakan, pihaknya akan mendukung dan mengawal apa yang pernah disampaikan Jaksa Agung bahwa Kejaksaan Agung bisa meningkatkan kembali kasus Bank Century menjadi kasus dugaan korupsi mengingat adanya potensi kerugian uang negara.

"Sebagaimana disampaikan Jaksa Agung atas kasus Bank Century, yang akan dilihat kembali kemungkinanya dengan peningkatan menjadi kasus korupsi karena adanya uang negara yang dirugikan, tentu itu kita tunggu realisasinya. Dengan demikian, akan terlihat kemungkinan tersangka lain dan bukan hanya Robert Tantular saja, serta keadilannya," ujar Lukman. (sihc/skoc) ***

SBY: Koalisi Dapat Tempat di Kabinet

2009-09-13T20:45:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Calon Presiden terpilih periode 2009-2014 Susilo Bambang Yudhoyono menjamin koalisi partai politik yang mengusungnya pada Pemilu 2009 mendapat tempat di kabinet pemerintahan mendatang. Dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama yang digelar Partai Demokrat dan koalisi 24 partai politik di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Minggu, Yudhoyono menyatakan kebersamaan yang telah terbangun selama Pemilu 2009 itu tentunya akan dilanjutkan pada lima tahun mendatang."Kita bersepakat telah berjuang bersama selama ini, itu akan kita lanjutkan lima tahun mendatang, kebersamaan ini," ujarnya.

Yudhoyono mengaku banyak pihak bertanya kepadanya tentang bentuk dari kebersamaan tersebut. Untuk itu ia menjelaskan beberapa bentuk kebersamaan yang mungkin selama lima tahun mendatang. Pastinya, lanjut dia, kebersamaan itu akan ada di parlemen baik pada tingkat DPR maupun DPRD. "Yang kedua adalah di pemerintahan, di kabinet ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya dalam tingkat pusat dan juga kebersamaan di tingkat daerah," ujarnya.

Namun, Yudhoyono mengingatkan kebersamaan untuk membangun negara itu juga melibatkan pelaku lain dalam forum yang lebih luas. Seperti dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat, sebagai satu keluarga besar yang diharapkan terlibat secara aktif. "Kebersamaan Insya Allah akan bersama-sama kita bangun dalam format yang lebih luas dan forum yang lebih luas pula," ujarnya.

Presiden terpilih untuk lima tahun mendatang itu juga berjanji bahwa pemerintahan mendatang akan mewujudkan visi, misi, dan rencana aksinya seperti yang telah disampaikan kepada publik pada rangkaian kampanye yang telah berlalu.
Ia kembali menjelaskan, saat ini bersama dengan calon wakil presiden terpilihnya, Boediono, sedang menyiapkan program aksi untuk pemerintahan lima tahun mendatang serta program 100 hari pertama.

Keduanya juga tengah menyusun kontrak kerja dan pakta integritas bagi calon-calon menteri yang akan mengisi kabinet mendatang.Yudhoyono kembali menegaskan ia baru menyusun kabinet setelah 1 Oktober 2009 sehingga susunan kabinet yang saat ini telah beredar di ruang publik sudah jelas bukan berasal darinya."Jadi kalau sekarang beredar di media massa, talkshow, SMS, dari mulut ke mulut, tentang komposisi kabinet, nama-nama menteri, jelas itu bukan dari saya karena jelas kami belum menyusun apa-apa," tuturnya.

Ia hanya menyebutkan mereka yang terpilih sebagai menteri nantinya adalah orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan pada waktu yang tepat. Para pembantunya itu juga ia harapkan memiliki dedikasi serta integritas dan memenuhi kontrak kerja yang telah disepakati.

Sementara itu, calon wakil presiden terpilih, Boediono, mengucapkan terima kasih kepada Yudhoyono dan Partai Demokrat yang telah memberinya kepercayaan mendampingi Yudhoyono. Ia juga menyampaikan harapan agar pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Yudhoyono dan menteri-menterinya yang baru dapat mewujudkan janji kampanye membangun pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan rakyat. (sihc/srci) ***

Anggota Kabinet SBY Akan Diikat Pakta Integritas

2009-09-13T20:30:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono tengah menyusun pakta integritas yang harus dipatuhi oleh anggota kabinet barunya lima tahun mendatang. Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pakta integritas adalah kontrak untuk memastikan kabinet yang akan datang berisi oleh personel yang cakap dan bersih.

"Jadi, semacam penegasan siapapun yang membantu SBY dalam kabinet harus betul-betul bekerja untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik," kata Anas ditemui usia acara buka puasa bersama Partai Demokrat beserta partai koalisi pengusung SBY-Boediono di JCC, Minggu (13/09).

Dalam acara tersebut, Yudhoyono menegaskan strukrur dan perangkat kabinet baru akan disusun setelah 1 Oktober. Saat ini, dirinya bersama Boediono tengah menyusun program kerja lima tahun mendatang, program 100 hari dan pakta integritas.

"Pak SBY ngin tertib dalam segala hal termasuk dr segi waktu, karena memang momentum penyusunan kabinet itu menurut beliau baru pada bulan Oktober apalagi kabinet yang sekarang bari akan mengikhiri tugasnya pada 20 oktober yang akan datang," katanya.

Menurutnya, waktu 20 hari cukup untuk menyusun struktur dan peragkat kabinet. "Waktunya sangat cukup dan kami yakin para partai koalisi mengerti jalan pikiran SBY," kata Anas.

Soal porsi partai koalisi dalam kabinet, Anas enggan berkomentar lebih jauh. "Saya kira belum. Tapi itu bagian dari hal prerogatif presiden untuk tentukan komposisi terbaik, prosentase dari kalangan partai berapa dan kalangan non partai berapa," katanya.

Akan tetapi, kata Anas, semuanya akan berbasis kecakapan, kompetensi dan semangat untuk membangun pemerintahan yang bersih. (sihc/stic)
***

Kriminalisasi KPK, Presiden Perlu Tegur Polri

2009-09-13T20:10:00.000+07:00

* PRESIDENTIAL *
-JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya menegur Kepolisian Negara RI karena telah memeriksa empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hasil pemeriksaannya hanya menyebutkan terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat mengeluarkan pencekalan terhadap Joko Tjandra dan Anggoro yang dinilai terlibat korupsi.

Sangkaan terhadap empat pimpinan KPK dinilai dapat dikategorikan sebagai kriminalisasi penegak hukum oleh KPK dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Dengan demikian tindakan pemberantasan korupsi terancam. Tindakan Polri semacam ini bisa dinilai mewakili kepentingan para koruptor yang selama ini dinilai telah ketakutan terhadap KPK. Oleh sebab itu, Presiden perlu menegur Polri yang telah melakukan kriminalisasi pengeka hukum itu," tandas Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki, saat dihubungi Kompas di Jakarta, Minggu (13/9) petang .

Menurut Teten, langkah Polri melakukan kriminalisasi terhadap penegak hukum KPK dikhawatirkan dapat mengancam agenda pemberantasna korupsi yang telah dicanangkan oleh Presiden sendiri di awal pemerintahannya pada tahun 2004 silam.

"Saya kira, kalau sangkaan Polri terhadap empat komisoner KPK hanya penyalahgunaan wewenang akibat mengeluarkan pencekalan tersebut, sebaiknya KPK dapat meneruskan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus korupsi lainnya seperti kasus dugaan suap seorang periwa tinggi Polri dalam kasus Bank Century," ujar Teten.

Dikatakan Teten, KPK jangan melupakan kasus dugaan suap yang terjadi terkait kasus Bank Century, sebab nilai kerugian negara yang terjadi akibat salah urusan Bank Century, bukan hanya menyebabkan kerugian pada negara, akan tetapi juga kepercayaan terhadap perbankan. (sihc/skoc) ***